Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Humas Pemprov Jateng

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2022.

Mulai Januari 2022, UMP Jateng naik 0,78 persen atau sekitar Rp 13.956 dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.812.935 atau sekitar Rp 1,8 juta. Diketahui tahun 2021, UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979

Baca Juga

Hadapi Cuaca Buruk, Penumpang Pesawat ke Bandara Djuanda Bakal Dialihkan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penetapan UMP tersebut menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

Ia menegaskan untuk pengumuman UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Surat itu tertanggal 20 November 2021.

"UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Ganjar, Minggu (21/11).

Melalui SK tersebut, Ganjar menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Baca Juga

Naik Rp 75.915, Sultan Yogyakarta Perintahkan Tidak Ada Penundaan UMP

Ia juga meminta besaran struktur dan skala upah itu diperhitungkan berdasar pada minimal inflasi 1,28 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

"Ini harus jadi acuan perusahaan atau pengusaha dalam memberikan upah pada karyawannya. Aturan itu berlaku mulai 1 Januari 2022," tutup Ganjar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menambahkan hasil keputusan UMK ini didasari perhitungan formula dari PP Nomor 36/2021 Pasal 26. Selain itu, angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur juga dijadikan acuan dalam menetapkan UMK.

"Saya meminta perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan pekerja, baik masa kerja kurang satu tahun maupun lebih satu tahun dalam memberlakukan UMK," kata Sakina.

Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Janji Tinggal Janji dan Reaksi Wagub Sikapi Buruh Tuntut UMP Naik 10 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

Kasus Tanah Munjul, Eks Bos Sarana Jaya Segera Diadili
Indonesia
Kasus Tanah Munjul, Eks Bos Sarana Jaya Segera Diadili

Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat

DPD Sebut Oligarki Lemahkan Civil Society
Indonesia
DPD Sebut Oligarki Lemahkan Civil Society

Ada transaksional politik. Ada modal politik yang harus dikembalikan

Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar
Indonesia
Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Pembagian hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) Betawi sempat berpolemik ketika pembahasan ABPD DKI tahun anggaran 2022.

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal
Indonesia
MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal

MK memerintahkan KPU Mandailing Natal merombak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiga TPS.

Dirut PGN ke AS, Pelesiran?
Indonesia
Dirut PGN ke AS, Pelesiran?

Kepergian Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Muhammad Haryo Yunianto ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu manajemen Swift Energy Co dikritisi oleh sejumlah pihak.

Revitalisasi Stasiun Bekasi Harus Rampung di Akhir 2021
Indonesia
Revitalisasi Stasiun Bekasi Harus Rampung di Akhir 2021

Dengan "headway" yang lebih singkat menjadi 5 menit, kapasitas Stasiun Bekasi akan meningkat menjadi 400.000 .

Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Seluruh Kapolsek Antisipasi Lonjakan COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Seluruh Kapolsek Antisipasi Lonjakan COVID-19

Kasus tambahan konfirmasi virus corona di Indonesia kembali merangkak naik tepat H+7 perayaan Lebaran. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Kamis (20/5) menunjukkan penambahan kasus konfirmasi positif sebesar 5.797 kasus.

Pemprov DKI Dukung Pusat Jika PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Pusat Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Dalam 10 hari terakhir pelaksanaan PPKM Darurat, mobilitas warga terpantau menurun lebih dari 50 persen dan angka kesembuhan juga meningkat, tetapi fatalitas masih statis.

Arsjad Jadi Ketum Kadin, Anin Ketua Dewan Pertimbangan
Indonesia
Arsjad Jadi Ketum Kadin, Anin Ketua Dewan Pertimbangan

"Tentunya ini akan dibawa ke Munas untuk direalisasikan dengan AD/ART. Tapi itu kesepakatan yang baru saja tercapai," ujar Rosan.