Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, langkah pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak lepas dari beban penyelenggara negara ditengah pandemi COVID-19.

Menurut Ujang, pemerintahan Joko Widodo tengah dalam keadaan terdesak secara anggaran mengingat banyak melakukan stimukus secara ekonomi.

Baca Juga:

Corona Masih Mengancam, Pemerintah Gamang Relaksasi Tempat Ibadah

"Posisi pemerintah sedang galau. Sedang pusing tujuh keliling. Karena tak punya uang. APBN defisit. Penerimaan pajak menurun. Ekonomi terpuruk. Pengangguran banyak. PHK dimana-mana," jelas Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (13/5).

Pengamat politik Ujang Komarudin nilai pemerintah sedang galau
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai pemerintah galau naikan iuran BPJS (Foto: Dok Pribadi)

Direktur Indonesia Political Review ini melanjutkan, dengan kondisi serba terdesak, pemerintah nekat mengabaikan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran.

"Dan kondisi negara tak punya uang. Makanya dengan secara terpaksa dan harus mengabaikan putusan MK, iuran BPJS dinaikan," jelas Ujang.

Ia menyebut, kebijakan ini cenderung sulit diterima dan konyol.

"Itulah keputusan yang harus diterima rakyat. Rakyat akan makin sulit hidupnya," sesal pria asal Subang ini.

Selain tak pantas naik karena pelayanan masih dianggap buruk dan rakyat terhimpit ekonomi, Ujang mendesak agar kebijakan ini lebih baik ditunda saja.

"Menunggu ekonomi stabil. Menunggu masyarakat siap. Saat ini masyarakat tak siap. Karena tuk makan saja kesulitan,'' tutup Ujang.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan ini diambil di tengah masa krisis pandemi virus Corona.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan sendiri.

Baca Juga:

Doni Monardo Klaim Efek PSBB Berimbas ke Penurunan Pasien Rawat Inap

"Terkait dengan BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/5).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Airlangga menjelaskan, iuran untuk Kelas I dan II memang merupakan iuran yang tidak disubsidi pemerintah. Iuran Kelas I dan II memang ditujukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan.(Knu)

Baca Juga:

Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Isolasi Mandiri COVID-19 Terendam Banjir di Cipinang Melayu
Indonesia
Pasien Isolasi Mandiri COVID-19 Terendam Banjir di Cipinang Melayu

Permukiman Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir pada Jumat (19/2), akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (18/2) kemarin.

Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng
Indonesia
Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng

11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan

Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang
Indonesia
Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang

Indonesia dapat memanfaatkan nilai dan budaya riset Jepang jika nantinya kerja sama dengan Universitas Tokyo resmi disepakati.

Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup

Tiga eks petinggi PT Asuransi Jiwasraya divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Begini Komentar Artis GA Usai Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Video Porno
Indonesia
Begini Komentar Artis GA Usai Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Video Porno

GA yang mengenakan masker ini lebih memilih bungkam dan langsung masuk ke mobilnya

Kemenkeu Cari Anggaran Buat Program Pengendalian COVID-19 Secara Mikro
Indonesia
Kemenkeu Cari Anggaran Buat Program Pengendalian COVID-19 Secara Mikro

Posko tangguh penanganan COVID-19, kata Wiku, akan berfungsi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin.

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona
Indonesia
Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Polda Metro Jaya memastikan masih tak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa saat PSBB di Jakarta.

Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan
Indonesia
Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan

"Ternyata tidak sakit. Cuma saya mulasnya sejak pagi, (karena) takut," kata Mangkubumi

Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan
Indonesia
Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan

Komnas HAM bakal merampungkan investigasi tewasnya enam anggota laskar FPI dalam waktu sebulan.

Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2
Indonesia
Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2

Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa diusung PDIP mendapatkan nomor urut satu. Sedangkan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) independen mendapatkan nomor urut dua.