Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, langkah pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak lepas dari beban penyelenggara negara ditengah pandemi COVID-19.

Menurut Ujang, pemerintahan Joko Widodo tengah dalam keadaan terdesak secara anggaran mengingat banyak melakukan stimukus secara ekonomi.

Baca Juga:

Corona Masih Mengancam, Pemerintah Gamang Relaksasi Tempat Ibadah

"Posisi pemerintah sedang galau. Sedang pusing tujuh keliling. Karena tak punya uang. APBN defisit. Penerimaan pajak menurun. Ekonomi terpuruk. Pengangguran banyak. PHK dimana-mana," jelas Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (13/5).

Pengamat politik Ujang Komarudin nilai pemerintah sedang galau
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai pemerintah galau naikan iuran BPJS (Foto: Dok Pribadi)

Direktur Indonesia Political Review ini melanjutkan, dengan kondisi serba terdesak, pemerintah nekat mengabaikan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran.

"Dan kondisi negara tak punya uang. Makanya dengan secara terpaksa dan harus mengabaikan putusan MK, iuran BPJS dinaikan," jelas Ujang.

Ia menyebut, kebijakan ini cenderung sulit diterima dan konyol.

"Itulah keputusan yang harus diterima rakyat. Rakyat akan makin sulit hidupnya," sesal pria asal Subang ini.

Selain tak pantas naik karena pelayanan masih dianggap buruk dan rakyat terhimpit ekonomi, Ujang mendesak agar kebijakan ini lebih baik ditunda saja.

"Menunggu ekonomi stabil. Menunggu masyarakat siap. Saat ini masyarakat tak siap. Karena tuk makan saja kesulitan,'' tutup Ujang.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan ini diambil di tengah masa krisis pandemi virus Corona.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan sendiri.

Baca Juga:

Doni Monardo Klaim Efek PSBB Berimbas ke Penurunan Pasien Rawat Inap

"Terkait dengan BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/5).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Airlangga menjelaskan, iuran untuk Kelas I dan II memang merupakan iuran yang tidak disubsidi pemerintah. Iuran Kelas I dan II memang ditujukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan.(Knu)

Baca Juga:

Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri
Indonesia
Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri

Wakil Ketua MPR RI menilai, jokowi bakal serahkan nama pada Rabu Wage , yang dalam hitungan penanggalan Jawa punya makna yang bagus yaitu neptu 11 sehingga diyakini bermakna welas asih.

UI Gelar Pameran Peluang Kerja Secara Virtual
Indonesia
UI Gelar Pameran Peluang Kerja Secara Virtual

Kegiatan pameran virtual ini dapat diakses melalui alamat https://www.klob.id/UI-CISE2021.

Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat
Indonesia
Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat

"Masyarakat perlu memahami tentang ini senada dengan pak Jokowi dahulukan kesehatan baru perekonomian," tuturnya.

Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Indonesia
Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Suap ini diberikan untuk memuluskan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi menggarap proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Partai Demokrat Sebut Konpres Kubu Moeldoko di Hambalang Bentuk Frustasi
Indonesia
Partai Demokrat Sebut Konpres Kubu Moeldoko di Hambalang Bentuk Frustasi

Partai Demokrat menyebut rencana konferensi pers kubu Moeldoko di Hambalang siang ini merupakan bentuk frustasi.

Basarnas Nyatakan Cuaca Hari Ini Tak Mendukung Penyelaman
Indonesia
Basarnas Nyatakan Cuaca Hari Ini Tak Mendukung Penyelaman

Mengingat kondisi dan keamanan bagi faktor keselamatan para penyelam

UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi

Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang

Majene Diguncang Gempa Susulan Lebih Besar
Indonesia
Majene Diguncang Gempa Susulan Lebih Besar

Wilayah Majene di Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) pukul 01.28 WIB diguncang gempa dengan magnitudo 6,2 yang disertai oleh beberapa gempa susulan.

Menteri Edhy Janji Perbanyak Eksportir Benih Lobster
Indonesia
Menteri Edhy Janji Perbanyak Eksportir Benih Lobster

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya," katanya.