Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat Anggkota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Foto: ANTARA

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, menyesalkan terbitnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Presiden Joko Widodo tidak punya rasa empati terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya

“Saya melihat bahwa pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat. Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (13/5).

PAN Kecam Jokowi naikan iuran BPJS di tengah pandemi corona
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Parlementaria

Dengan menerbitkan Perpres itu, pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak naik lagi.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

Saleh juga menduga bahwa pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020.Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp 25.500.

"Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi. Dan uniknya, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” jelas dia.

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Saleh memandang dengan kenaikan iuran ini akan banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius dan dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara.

“Kami memahami bahwa negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Namun, pelayanan kesehatan semestinya dijadikan sebagai program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan,” ujar Saleh.

Baca Juga:

Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta

Di sisi lain, pihaknya khawatir Perpres baru ini akan dilawan oleh rakyat. Mereka tetap saja memiliki peluang untuk menggugat kenaikan ini ke MA Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi.

“Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi,” pungkas Saleh.(Pon)

Baca Juga:

Di Persidangan Novel, Ibu Ini Ceritakan Detik-Detik Penyiraman Air Keras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?
Indonesia
Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?

Peristiwa tersebut disebutnya semata-mata ingin memperjuangkan hak terdakwa

WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir
Indonesia
WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperbolehkan warga negara asing (WNA) masuk ke tanah air.

PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas
Indonesia
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan.

Berikut Rekayasa Perjalanan KRL saat PSBB Transisi
Indonesia
Berikut Rekayasa Perjalanan KRL saat PSBB Transisi

KCI kembali melakukan rekayasa operasional KRL Commuter Line mulai 15 Oktober 2020 sehubungan dengan pemberlakuan masa PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta.

Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia
Indonesia
Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Komnas HAM mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI
Indonesia
Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI

“Propam sedang menginvestigasi anggota yang bela diri sesuai Perkap atau tidak,” kata Ferdy

Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba
Indonesia
Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Ridho Rhoma ditangkap oleh kepolisian Tanjung Priok karena narkoba.

Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer
Indonesia
Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menindaklanjuti keluhan petugas contact tracer terhadap hak insentif sesuai kontrak kerja. Keterlambatan pengiriman insentif disebabkan beberapa faktor.

Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK.

Per 11 Oktober, Surabaya Nol Kasus COVID-19 di 33 Kelurahan
Indonesia
Per 11 Oktober, Surabaya Nol Kasus COVID-19 di 33 Kelurahan

Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya dinyatakan nol kasus COVID-19.