Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat Anggkota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Foto: ANTARA

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, menyesalkan terbitnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Presiden Joko Widodo tidak punya rasa empati terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya

“Saya melihat bahwa pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat. Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (13/5).

PAN Kecam Jokowi naikan iuran BPJS di tengah pandemi corona
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Parlementaria

Dengan menerbitkan Perpres itu, pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak naik lagi.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

Saleh juga menduga bahwa pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020.Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp 25.500.

"Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi. Dan uniknya, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” jelas dia.

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Saleh memandang dengan kenaikan iuran ini akan banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius dan dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara.

“Kami memahami bahwa negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Namun, pelayanan kesehatan semestinya dijadikan sebagai program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan,” ujar Saleh.

Baca Juga:

Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta

Di sisi lain, pihaknya khawatir Perpres baru ini akan dilawan oleh rakyat. Mereka tetap saja memiliki peluang untuk menggugat kenaikan ini ke MA Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi.

“Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi,” pungkas Saleh.(Pon)

Baca Juga:

Di Persidangan Novel, Ibu Ini Ceritakan Detik-Detik Penyiraman Air Keras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona
Indonesia
Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona

Bentuk penyelewengan anggaran tersebut yaitu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain

MUI Jaktim Rilis Lima Ketentuan Salat Idul Adha
Indonesia
MUI Jaktim Rilis Lima Ketentuan Salat Idul Adha

"Intinya boleh dilaksanakan di lapangan atau masjid tapi tetap menerapkan protokol kesehatan," ujar Sekretaris MUI Jaktim, Ma'arif Fuadi

Masyarakat Sejumlah Daerah Diminta Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter
Indonesia
Masyarakat Sejumlah Daerah Diminta Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia

Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD
Indonesia
Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD

Menurut Firli, korupsi muncul salah satunya bersumber dari 'ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD.

Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu
Indonesia
Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar

[Hoaks atau Fakta]: Semua Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat Copot Anies
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Semua Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat Copot Anies

narasi yang diungkapkan seputar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mundur, hal ini karena dianggapnya bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut tak mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Jakarta.

Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India
Dunia
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Sebelumnya, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan bantuan untuk India pada 10 Mei lalu, berupa 1.400 unit tabung oksigen.

Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL
Indonesia
Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL

Terjadi peningkatan penumpang di Stasiun Bogor, Bojonggede,dan Rangkasbitung.

Warga Berkerumun, Laju Pertambahan Pasien COVID-19 Masih Melejit
Indonesia
Warga Berkerumun, Laju Pertambahan Pasien COVID-19 Masih Melejit

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,9%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 5,9%.