Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat Anggkota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Foto: ANTARA

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, menyesalkan terbitnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Presiden Joko Widodo tidak punya rasa empati terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya

“Saya melihat bahwa pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat. Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (13/5).

PAN Kecam Jokowi naikan iuran BPJS di tengah pandemi corona
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Parlementaria

Dengan menerbitkan Perpres itu, pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak naik lagi.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

Saleh juga menduga bahwa pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020.Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp 25.500.

"Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi. Dan uniknya, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” jelas dia.

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Saleh memandang dengan kenaikan iuran ini akan banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius dan dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara.

“Kami memahami bahwa negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Namun, pelayanan kesehatan semestinya dijadikan sebagai program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan,” ujar Saleh.

Baca Juga:

Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta

Di sisi lain, pihaknya khawatir Perpres baru ini akan dilawan oleh rakyat. Mereka tetap saja memiliki peluang untuk menggugat kenaikan ini ke MA Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi.

“Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi,” pungkas Saleh.(Pon)

Baca Juga:

Di Persidangan Novel, Ibu Ini Ceritakan Detik-Detik Penyiraman Air Keras

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Garap Vice President Angkasa Pura Propertindo Terkait Suap Proyek BHS
Indonesia
KPK Garap Vice President Angkasa Pura Propertindo Terkait Suap Proyek BHS

KPK menetapkan Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek BHS

Mahasiswa Kepulauan Gelar Upacara HUT RI Sambil Promosikan Pulau Wisata
Indonesia
Mahasiswa Kepulauan Gelar Upacara HUT RI Sambil Promosikan Pulau Wisata

Tak hanya menikmati pemandangannya, sebagai warga Kepulauan, mereka merasa perlu merefleksi perjuangan para pendahulu melalui laut.

Begini Tanggapan Istana atas Putusan Bebas Sofyan Basir
Indonesia
Begini Tanggapan Istana atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Pihak Istana Negara menghormati putusan untuk mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir divonis bebas dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

 KPK Cecar Tersangka Suap Meikarta Soal Pertemuan James Riady dan Eks Bupati Bekasi
Indonesia
KPK Cecar Tersangka Suap Meikarta Soal Pertemuan James Riady dan Eks Bupati Bekasi

Selain itu, kata Febri, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mencecar Toto soal pertemuan antara CEO Lippo Group, James Riady dengan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Wakil Ketua KPK Harap Putusan Hakim di Kasus Novel Berkiblat pada Keadilan
Indonesia
Wakil Ketua KPK Harap Putusan Hakim di Kasus Novel Berkiblat pada Keadilan

Putusan hakim tak akan bergantung pada tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum.

YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker
Indonesia
YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker

"Ini hal yang tidak bermoral yang dilakukan PD Pasar Jaya selaku pasar yang notabene milik pemerintah," ucap Tulus

Ini Alasan Prabowo Enggan Paparkan Anggaran Kemenhan ke Publik
Indonesia
Ini Alasan Prabowo Enggan Paparkan Anggaran Kemenhan ke Publik

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto optimistis industri pertahanan Indonesia akan semakin kuat.

Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan
Indonesia
Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan

Yang bersangkutan dicecar pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan

Kementan Desak Importir Musnahkan Jamur Enoki asal Korsel
Indonesia
Kementan Desak Importir Musnahkan Jamur Enoki asal Korsel

Pihaknya telah melakukan investigasi dan pengambilan sampling terhadap produk jamur enoki asal produsen di Korea Selatan yang dinotifikasi oleh INFOSAN

Kolaps Saat kunker DPR, Adian Diterbangkan Pesawat Carter Balik ke Jakarta
Indonesia
Kolaps Saat kunker DPR, Adian Diterbangkan Pesawat Carter Balik ke Jakarta

Adian sempat masuk ICCU Rumah Sakit Doris Palangkaraya