Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece Youtuber Muhammad Kece. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan penistaan agama YouTuber Muhammad Kece ke tahap penyidikan.

"Penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup, sehingga penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunjoyo, Jakarta Selatan, Selasa (24/8).

Baca Juga

Bareskrim Cari Bukti Pidana Muhammad Kece, Warga Diminta Tak Terprovokasi

Selain itu, Ramadhan menyebut polisi telah memeriksa pelapor Muhammad Kece. Sejumlah saksi ahli juga dimintai keterangan, mulai saksi ahli bahasa Indonesia hingga saksi ahli hukum agama.

Ramadhan mengungkapkan, penyidik Bareskrim Polri telah mengantongi dua alat bukti terkait kasus dugaan penodaan agama. Seperti rekaman video dan bukti screenshoot.

Muhammad Kece

Mantan Kapolres Toli-Toli ini mengungkapkan belum ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama ini.

"Masih terlapor," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, muncul sejumlah desakan agar pihak kepolisian menindak Youtuber M Kece yang beberapa waktu terakhir melakukan live streaming diduga sebagai penghinaan dan penistaan agama. (Knu)

Baca Juga

Berkaca dari Kasus Muhammad Kece, Youtuber Diminta Mengindahkan Norma dan Etika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keterisian Tempat Isolasi COVID-19 di DKI Jakarta Menurun
Indonesia
Keterisian Tempat Isolasi COVID-19 di DKI Jakarta Menurun

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI melaporkan, tingkat keterisian atau Bed Occupancy Rate (BOR) baik itu tempat tidur isolasi pasien COVID-19 maupun ICU terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Salurkan Bansos ke Warga saat PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Salurkan Bansos ke Warga saat PPKM Darurat

"Bansos akan digulirkan lagi," kata Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa
Indonesia
PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu menilai ideologi Pancasila disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan memecah persatuan bangsa. Akibatnya, masyarakat kini dalam kondisi terpecah belah.

Citilink Tetap Terbang di Periode 6 Sampai 17 Mei 2021
Indonesia
Citilink Tetap Terbang di Periode 6 Sampai 17 Mei 2021

Penerbangan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik

Pemprov DKI Jakarta masih mengupayakan mencari jalan tengah soal usulan kenaikan Upah Minimim Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 394 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 394 Orang

Apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata

ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring
Indonesia
ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring

ITB berencana menerapkan kembali sistem perkuliahan 100 persen di kampus.

Plt Walkot Surabaya Ancam Tak izinkan Pembangunan RS Khusus COVID-19 di Mal Cito
Indonesia
Plt Walkot Surabaya Ancam Tak izinkan Pembangunan RS Khusus COVID-19 di Mal Cito

Whisnu tidak mau menerbitkan izin RS rujukan COVID-19 jika permasalahan antara pengelola rumah sakit dan warga belum menemui titik temu

Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri
Indonesia
Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo resmi menghadiri ground breaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kabupaten Gresik, Selasa (12/10).

PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata
Indonesia
PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata

Wakil Ketua Asita Jawa Tengah, Daryono mengatakan, kebijakan PPKM Level 3 tidak semuanya berdampak pada pengelola wisata dan travel di Jawa Tengah.