Naik KA Lokal dan Jarak Jauh Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Penumpang Kereta Api. (Foto:PT KAI)

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan seluruh layanan pelanggannya telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama.

Kebijakan KAI Group tersebut dilaksanakan menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kemenhub No 69 Tahun 2021.

Baca Juga

Naik KRL Solo-Yogyakarta Harus Menunjukkan Sertifikat Vaksin

"Dengan diberlakukannya syarat vaksin tersebut, maka Syarat STRP, Surat Tugas, atau surat keterangan lainnya tidak lagi menjadi syarat bagi pelanggan KA Lokal, Commuter, atau perkotaan," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, Minggu (12/9).

Pada layanan KA Lokal yang dikelola oleh KAI, syarat tersebut baru diberlakukan mulai Selasa (14/9). Bukti vaksinasi COVID-19 tersebut akan dicek oleh petugas melalui layar komputer petugas boarding sebelum naik kereta.

Petugas KAI Commuter membantu calon penumpang memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum menaiki KRL di Stasiun Sudirman,Jakarta, Sabtu (11/9/2021).
Petugas KAI Commuter membantu calon penumpang memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum menaiki KRL di Stasiun Sudirman,Jakarta, Sabtu (11/9). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Data vaksinasi akan otomatis muncul pada layar komputer petugas boarding, karena KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding dan mewajibkan calon pelanggan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat pembelian atau pemesanan tiket KA Lokal.

"Jika data tidak muncul pada layar komputer petugas, maka pemeriksaan akan dilakukan secara manual dengan menunjukkan kartu vaksin calon pelanggan," ujar Joni.

Syarat vaksinasi minimal dosis pertama tersebut juga menjadi syarat pada perjalanan KA Jarak Jauh.

Bedanya, pelanggan KA Jarak Jauh juga harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan. (Knu)

Baca Juga

Waspada Situs Palsu Menyerupai PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI
Indonesia
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu.

LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP 99/2012
Indonesia
LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP 99/2012

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang resmi membatalkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya.

Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

DPRD DKI minta Disdik segera menindaklanjuti temuan 25 klaster COVID-19 yang berasal dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Bank DKI Konsisten Dorong Digitalisasi Layanan Perbankan di Jakarta
Indonesia
Bank DKI Konsisten Dorong Digitalisasi Layanan Perbankan di Jakarta

"Penghargaan ini menjadi pemacu semangat Bank DKI untuk terus mendorong penerapan transaksi non tunai di DKI Jakarta melalui produk dan layanan perbankan digital," ujar Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/2)

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Hasilnya, hanya ditemukan pedagang dadakan, reseller serta beberapa pelaku usaha yang tak mengikuti aturan pemerintah.

Rawan Konflik Kepentingan, Ketua MK Diminta Mundur Jika Nikahi Adik Jokowi
Indonesia
Rawan Konflik Kepentingan, Ketua MK Diminta Mundur Jika Nikahi Adik Jokowi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diminta mundur dari jabatannya apabila ingin menikah dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan dalam penanganan perkara di MK. Misalnya saja, pengujian UU Ibu Kota Negara (IKN). Dipastikan ada konflik kepentingan dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihaknya.

PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI
Indonesia
PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, lanjut Hasto, diberikan tanggung jawab untuk memimpin Solo yang belum genap satu periode.

9.300 Kelompok Rentan Prolanis Belum Vaksinasi, Pemkot Gandeng BPJS Kesehatan
Indonesia
9.300 Kelompok Rentan Prolanis Belum Vaksinasi, Pemkot Gandeng BPJS Kesehatan

"Jadi vaksinasi di Solo sekarang konsentrasi pada kelompok beresiko (terpapar COVID-19). Hari ini (Jumat) kita launching di Puskesmas Ngoresan, Jebres, Solo," ujar Ning sapaan akrabnya pada MerahPutih.com, Jumat (27/8).

Kemenparekraf Bikin 15 Posko dan Bagikan Voucher ke Pemudik
Indonesia
Kemenparekraf Bikin 15 Posko dan Bagikan Voucher ke Pemudik

Lebaran menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah karena diprediksi akan ada perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp 72 triliun.

Besok Jenderal Andika Perkasa Mulai Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
Besok Jenderal Andika Perkasa Mulai Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan

Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI