Nah Lho! KPK Sebut Fredrich dan Bimanes Bersekongkol Bantu Novanto Jubir KPK Febri DIansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi diduga bersekongkol dengan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Novanto dari pemeriksaan komisi antirasuah itu.

"Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

KPK pada hari ini menetapkan Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Basaria menjelaskan bahwa pada 15 November 2017 pada jam kerja, Setya Novanto diagendakan akan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan korupsi KTP elektronik yang diduga dilakukannya bersama-sama pihak lain.

Saat itu, Setya Novanto tidak datang dan mengirimkan surat pada KPK.

Kemudian, kata Basaria, pada 15 November 2017 sekitar pukul 21.40 WIB tim KPK mendatangi rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Melawai, Kebayoran Baru dengan membawa surat perintah penangkapan dan penggeledahan.

"Setya Novanto tidak berada di tempat hingga proses pencarian di rumah tersebut dilakukan sampai pukul 02.50 WIB. Berikutnya KPK mengimbau agar Setya Novanto menyerahkan diri," ucap Basaria.

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa pada 16 November 2017 KPK menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk tersangka Setya Novanto dan menyurati Kapolri dengan tembusan ke NCB Interpol.

"Malam harinya terdapat informasi mobil yang dinaiki Setya Novanto mengalami kecelakaan dengan tiang lampu atau listrik dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau," tuturnya.

Menurut Basaria, meskipun diakui kecelakaan, Setya Novanto tidak dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), melainkan langsung ke ruang rawat inap VIP.

"Sebelum Setya Novanto dirawat di RS, diduga Fredrich Yunadi telah datang terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak RS," ungkap Basaria.

Menurut dia, didapatkan juga informasi bahwa salah satu dokter di RS mendapatkan telepon dari seorang yang diduga sebagai pengacara Setya Novanto bahwa Setya Novanto akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00 WIB.

"Meminta kamar perawatan VIP yang rencana akan dipesan satu lantai, padahal saat itu belum diketahui Setya Novanto akan dirawat karena sakit apa," kata Basaria.

Selain itu, kata dia, penyidik juga mendapatkan kendala ketika melakukan pengecekan informasi peristiwa kecelakaan yang berlanjut pada perawatan medis di RS Medika Permata Hijau.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BNPB Beberkan Banjir di Beberapa Lokasi di Jakarta Sudah Surut
Indonesia
BNPB Beberkan Banjir di Beberapa Lokasi di Jakarta Sudah Surut

"Seperti di Jakarta Utara dengan kedalamam 66 cm dan di Tangerang dengan kedalaman 23 cm," jelas Agus.

[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis

Akun Tantan Hadiansyah (fb.com/tantan.hadiansyah.771) mengunggah sebuah gambar dengan keterangan karcis tol tercantum kecepatan rata-rata.

Usul Si Kaya Nikahi Si Miskin, Sandi: Terlalu Sentuh Ranah Privat
Indonesia
Usul Si Kaya Nikahi Si Miskin, Sandi: Terlalu Sentuh Ranah Privat

Sandiaga Uno menanggapi jenaka soal ucapan Menko PMK Muhadjir Effendy soal fatwa pernikahan lintas ekonomi.

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Muhammadiyah mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa.

Bulan Ini 1.620 Relawan Vaksin COVID-19 Ditargetkan Selesai Disuntik
Indonesia
Bulan Ini 1.620 Relawan Vaksin COVID-19 Ditargetkan Selesai Disuntik

Jumlah orang yang telah lolos penyaringan pada kunjungan pertama (V0) dan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung, Jawa Barat berjumlah 1.447 orang.

KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Yang bersangkutan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Fathor Rachman.

Update COVID-19 Jumat (9/10) 324.658 Positif, 247.667 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (9/10) 324.658 Positif, 247.667 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan total kasus saat ini ada 324.658 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Menteri Yasonna Belum Umumkan Plt Dirjen PAS Pengganti Sri Puguh
Indonesia
Menteri Yasonna Belum Umumkan Plt Dirjen PAS Pengganti Sri Puguh

Yasonna Laoly menyatakan bahwa perpindahan posisi jabatan itu sebagai bentuk penyegaran di tubuh Kemenkumham.

Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi
Indonesia
Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi

Menko Luhut juga didampingi beberapa deputi dan tenaga ahli untuk membantu menyajikan data yang relevan.

Kurva COVID-19 di Aceh Landai, Yuri: Kunci Keberhasilannya Ada di Masyarakat
Indonesia