Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertandang ke kantor Nahdlatul Ulama (NU) terkait Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertandang ke kantor Nahdlatul Ulama (NU) di tengah kontroversi "hilangnya" nama tokoh NU KH Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Sekjen PBNU KH Helmy Faishal Zaini menjelaskan, isi pertemuan tertutup antara Mendikbud Nadiem Makarim, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Yenny Wahid, dan beberapa pengurus.

"Beliau menyampaikan tabayun, klarifikasi, terkait dengan beredarnya Kamus Sejarah Indonesia yang ternyata tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ini adalah program 2017," kata Helmy di kantor PBNU, Kamis (22/4).

Baca Juga:

Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia

Ia menambahkan, pihaknya menyampaikan kritik, saran, dan masukan kepada Nadiem Makarim.

"Sejarah pendidikan Indonesia itu tidak lepas dari peran besar kiai NU dalam konteks membangun sekaligus merintis berdirinya NKRI," tegasnya.

Helmy melanjutkan, pada 1914 itu yang dikeluarkan KH Hasyim Asyari, hal tersebut yang melandasi umat Islam Indonesia dalam konteks tidak membenturkan antara agama dengan negara.

"Agama dengan negara ini bisa beriringan sejalan tanpa harus dipertentangkan," ungkapnya.

Nadiem Makarim meminta maaf dan akan merevisi kamus tersebut.

Nadiem menyebut, bukan hanya isu yang menyangkut NU, secara menyeluruh, kamus itu juga tidak lengkap memuat tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia.

"Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU, tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan kita segerakan untuk merevisi kamus sejarah ini," kata Nadiem.

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Menurutnya, penting untuk kembali memeriksa tokoh yang harusnya termuat dalam kamus tersebut.

Sebab kamus dan tokoh-tokoh sejarah, menurut Nadiem, adalah identitias Indonesia.

"Kita tidak tahu Indonesia mau ke mana, tanpa kita mengetahui kita dari mana," jelas dia.

Dan hal tesebut, kata dia, juga menjadi ajaran bapak pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara.

Di mana Ki Hadjar, kata dia, juga menganut nilai sejarah dalam memaknai kemerdekaan bangsa.

"Itu adalah esensi dari daripada dari pengajarannya Ki Hadjar Dewantara mengenai Merdeka Belajar. Jadi kita harus bisa mengerti sejarah kemerdekaan kita untuk mengetahui apakah kita merdeka atau tidak," jelas Nadiem.

Kemendikbud sejatinya telah melakukan berbagai upaya pelurusan terkait polemik kamus sejarah. Kehadiran Nadiem menemui petinggi PBNU semakin menegaskan upaya perbaikan dari kamus tersebut.

"Sekali lagi terima kasih untuk perbincangannya, dukungannya, dan akan segera kami lakukan pelurusan isu ini dengan input dari PBNU dan organisasi-organisasi lainnya dan sejarawan-sejarawan yang akan melengkapi kamus sejarah ini," tutur Nadiem.

Baca Juga:

PBNU: Pernyataan Paul Zhang Penghinaan Terhadap Umat Islam

Di sisi lain, NU juga menyoroti nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet justru dimasukkan dalam kamus sejarah RI.

Nadiem sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyebut kamus tersebut masih berbentuk draf dan belum diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.

Namun, dia mengaku salah karena sudah mengunggah kamus tersebut dalam website rumahbelajar.id yang bisa diakses publik seakan kamus sejarah tersebut sudah resmi. (Knu)

Baca Juga:

Politikus PDIP Jamin Posisi Nadiem Makarim di Kabinet Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Cukai Hasil Tembakau Dipastikan Naik di 2022
Indonesia
Tarif Cukai Hasil Tembakau Dipastikan Naik di 2022

Pemerintah menargetkan penerimaan cukai pada 2022 sebesar Rp203,92 triliun atau tumbuh 11 persen dari outlook 2021.

Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
Indonesia
Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang

RUU BPIP meniadakan pasal-pasal kontroversial

80 KK Terdampak Banjir Bandang di Sigi
Indonesia
80 KK Terdampak Banjir Bandang di Sigi

Sebanyak 80 KK itu tinggal di dusun 1 dan dusun 4 yang merupakan dusun yang diterjang banjir bandang.

KPK Berikan Ultimatum bagi Pihak yang Halangi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Walkot Bekasi
Indonesia
KPK Berikan Ultimatum bagi Pihak yang Halangi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Walkot Bekasi

"Kami mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," ujar Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (8/1).

Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya
Indonesia
Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan memeriksa dengan seksama kelengkapan dokumen maupun kendaraan angkutan barang yang mendapat pengecualian untuk keluar dan masuk.

PPKM Level 4 Kembali Diperpanjang Sampai 9 Agustus
Indonesia
PPKM Level 4 Kembali Diperpanjang Sampai 9 Agustus

PPKM level 4 yang diberlakukan sebelumnya telah memberi hasil yang baik

Stok Darah di PMI Kota Bandung Menipis
Indonesia
Stok Darah di PMI Kota Bandung Menipis

Banyak cadangan darah yang kosong, terutama setelah hampir sepekan bulan Ramadan dan akibat pandemi COVID-19

Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel
Indonesia
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching aplikasi Propam Presisi sebagai bentuk implementasi pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja-kinerja dari aparat kepolisian.

Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).