Nadiem Tegaskan PTM Dibuka Tergantung Level PPKM, Bukan Vaksinasi Belajar daring. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menjelaskan, pembukaan sekolah tergantung pada level PPKM di daerah tersebut. Bukan seberapa banyak orang yang divaksin.

"(Kalau) vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah," ujar Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8).

Baca Juga:

Kasus Baru COVID Pangkalpinang Masih 100 sehari, DPRD Minta Awasi Ketat Sekolah PTM

Namun, khusus untuk vaksinasi guru dan staf pengajar, vaksin tetap menjadi syarat wajib apabila sekolah ingin memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

PTM. (Foto:  Antara)
PTM. (Foto: Antara)

"Vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin dia wajib memberi opsi tatap muka," ungkap dia.

63 persen sekolah di Indonesia yang berada di wilayah dengan PPKM Level 1, 2, dan 3 sudah bisa membuka sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka terbatas.

Baca Juga

Rektor UI Rangkap Jabatan Komisaris, Ombudsman: Malaadministrasi

Mantan bos Gojek ini menyebut, banyak pihak terkejut dengan jumlah sekolah yang boleh PTM. Nadiem meminta DPR membantu agar mensosialisasikan agar PTM segera dimulai di 63 persen sekolah tersebut.

"Mohon dukungan Komisi X untuk menyuarakan ini lagi dan lagi kepada Pemda, kepada tokoh masyarakat di dapil agar 63 persen sekolah segera laksanakan PTM terbatas," pungkas Nadiem. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19
Indonesia
Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19

Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membantu dalam penanganan COVID-19.

Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri
Indonesia
Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri

"PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius

Semangat Antikorupsi Dilunturkan di 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Semangat Antikorupsi Dilunturkan di 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Pembiaran dan atau bahkan dorongan agar sanak keluarga mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada adalah salah satu bukti bahwa representasi formal telah semakin membusuk.

Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

Polda Metro Segera Periksa Lucky Alamsyah Terkait Laporan Roy Suryo
Indonesia
Polda Metro Segera Periksa Lucky Alamsyah Terkait Laporan Roy Suryo

“Ya, secepatnya akan kita upayakan kita kedepankan untuk laporan polisi yang pertama dulu kita akan periksa semuanya (termasuk Lucky Alamsyah),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Pendaftaran CPNS 2021 Diperpanjang, Jadwal Pelaksanaan Seleksi tidak Berubah
Indonesia
Pendaftaran CPNS 2021 Diperpanjang, Jadwal Pelaksanaan Seleksi tidak Berubah

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021

Pengecekan STRP Masih Diberlakukan di Jakarta
Indonesia
Pengecekan STRP Masih Diberlakukan di Jakarta

Pemeriksaan syarat perjalanan tetap harus dilakukan untuk membatasi pekerja yang non kritikal dan non esensial.

Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal
Indonesia
Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal

Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sementara itu, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 4.

Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.

Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.