Nadiem Makarim Diminta Ambil Langkah Tegas Sikapi Rangkap Jabatan Rektor UI Tangkapan layar - Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim memberikan keterangan sesuai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

MerahPutih.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dianggap telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI pasal 35 huruf c lantaran merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Diketahui, PP 68/2013 tentang Statuta UI menyebutkan bahwa Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Baca Juga

Rektor UI Rangkap Jabatan Komisaris, Ombudsman: Malaadministrasi

"Rektor UI saat ini yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah tersebut," kata anggota Komisi X DPR, Himmatul Aliyah kepada wartawan, Kamis, (1/7).

Anggota Komisi X DPR, Himmatul Aliyah. Foto: Mentari/mr
Anggota Komisi X DPR, Himmatul Aliyah. Foto: Mentari/mr

Himmatul mendorong agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim melalui Majelis Wali Amanat (MWA UI) segera mengambil langkah tegas atas pelanggaran yang dilakukan Ari Kuncoro terhadap PP tersebut.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan pasal 55 ayat (1) PP yang menyebutkan bahwa warga UI yang melakukan tindakan dan kegiatan bertentangan dengan Statuta UI dikenakan sanksi oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"MWA yang bertugas antara lain melakukan penilaian kinerja rektor, juga mengangkat dan memberhentikan rektor. Dalam MWA tersebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) menjadi salah satu anggota," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa rangkap jabatan Ari Kuncoro juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 17 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris.

"Sebagai perguruan tinggi negeri yang berjenis Badan Hukum, UI adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik sehingga rektor dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Himmatul, Ari Kuncoro juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 33 UU tersebut disebutkan bahwa anggota komisaris dilarang rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Anak buah Prabowo Subianto ini mengingatkan, jika saat ini Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk berbenah memperbaiki kualitas perguruan tinggi.

"Mengingat beberapa tahun terakhir ini peringkat perguruan tinggi Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, di bawah Thailand, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam dan Filipina," jelas dia.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. Foto: Humas UI

UI sendiri, lanjut Himmatul sebagai kampus terbaik di Indonesia hanya menduduki peringkat 194 dunia versi The Times Higher Education (THE), menurun dari tahun lalu yang berada di peringkat 162.

"Kemendikbudristek dan pemimpin perguruan tinggi harus mengambil langkah atas situasi-situasi yang tidak mengarah pada, atau bahkan dapat menurunkan, mutu perguruan tinggi kita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Diklaim Bisa Tekan Lahirnya Varian Anyar COVID-19
Indonesia
Vaksinasi Diklaim Bisa Tekan Lahirnya Varian Anyar COVID-19

"Adanya temuan yang menyebutkan ada vaksinasi berbayar di lapangan akan ditindaklanjuti oleh satgas COVID-19 di daerah setempat," kata Wiku.

Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar
Indonesia
Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar

Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan.

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib
Indonesia
Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah seorang tokoh agama yang dinilai tak pantas dilontarkan.

Ini Tugas-Tugas Berat Jenderal Listyo Pimpin Polri
Indonesia
Ini Tugas-Tugas Berat Jenderal Listyo Pimpin Polri

Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Gunung Sinabung Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.500 meter
Indonesia
Gunung Sinabung Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.500 meter

Gunung Sinabung di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meluncurkan awan panas sejauh 1.500 meter pada Minggu.

Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST

Masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Dari 1906 RS penyelenggara pelayanan COVID- 19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 Rumah Sakit yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim.

Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka

"Itu perlu pendalaman, harus ada benang merahnya, termasuk bukti-bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan untuk menuduh seorang itu terlibat atau tidak terkait kasus itu," kata Awi

Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY
Indonesia
Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY

Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai bekerja dengan baik.

Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas
Indonesia
Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.