Nadiem Luncurkan Rapor Pendidikan Indonesia PTM.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode 19, yakni platform Rapor Pendidikan Indonesia, di Jakarta, Jumat (1/4).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, rapor Pendidikan Indonesia merupakan tindak lanjut dari Asesmen Nasional (AN) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudistek) sebagai Merdeka Belajar Episode Pertama.

Baca Juga:

Menteri Nadiem Pastikan Madrasah Tetap Ada dalam RUU Sisdiknas

"Asesmen Nasional telah menjadi sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif," ujar Nadiem.

Penerapan AN, kata dia, sejalan dengan prinsip Kemendikbudristek yaitu mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia, terutama dalam hal evaluasi pendidikan.

Penekanan dalam penerapan AN adalah evaluasi yang berorientasi pada mutu, sistem dan pengumpulan informasi yang terintegrasi, serta mendorong refleksi dan perbaikan, bukan sekadar hasil akhir.

"Sekarang kami menghadirkan platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif dan analisis lintas sektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah," katanya.

Rapor Pendidikan merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, dan kemudian merancang strategi pembenahan berbasis data.

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. (Foto: Antara)
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. (Foto: Antara)

"Fungsi dari Rapor Pendidikan adalah sebagai bahan refleksi dan identifikasi persoalan bagi masing-masing satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, untuk menyusun rencana perbaikan secara lebih tepat dan berbasis data," katanya.

Dia mengajak para pemangku kepentingan untuk segera menjadikan Rapor Pendidikan sebagai landasan bagi semua untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di satuan pendidikan masing-masing.

Kebijakan Asesmen Nasional telah dilaksanakan di berbagai daerah sejak tahun lalu sebagai pengganti pelaksanaan ujian nasional (UN).

Kebijakan tersebut sebagai evaluasi dari pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. (Asp)

Baca Juga:

Jawaban Anies Usulan Hentikan PTM Ditolak Nadiem

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Unpad Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Dosen dan Tendik Meninggal di Masa Pandemi
Indonesia
Unpad Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Dosen dan Tendik Meninggal di Masa Pandemi

Pusara Digital LaporCovid-19 melaporkan hingga 2 Maret 2022 jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang gugur dalam menjalankan tugas mencapai 2.066 orang.

Komisi I Pastikan Akan Konfirmasi Kabar Hacker Tiongkok Bobol Situs BIN
Indonesia
Komisi I Pastikan Akan Konfirmasi Kabar Hacker Tiongkok Bobol Situs BIN

Komisi I DPR memastikan akan melakukan konfirmasi terkait kabar adanya hacker Tiongkok yang telah menembus jaringan internal Badan Intelijen Negara dan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

Protes Permenaker, FSPMI Jatim Bakal Kerahkan Massa ke Kantor Gubernur
Indonesia
Protes Permenaker, FSPMI Jatim Bakal Kerahkan Massa ke Kantor Gubernur

FSPMI akan menghelat demo di beberapa titik Surabaya, di antaranya kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110, Rabu (16/2).

Sopir Truk Maut Pertamina Mengaku Rem Tak Berfungsi
Indonesia
Sopir Truk Maut Pertamina Mengaku Rem Tak Berfungsi

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan menuturkan, dari pengakuan S, rem truk itu tidak berfungsi.

Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa
Indonesia
Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa

Berkas perkara dugaan terorisme dengan tersangka mantan sekretaris FPI Munarman telah diserahkan ke kejaksaan.

Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan
Indonesia
Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Restorative Justice. "Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," kata Agus dalam kegiatan Talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa (19/4). Agus memaparkan, terkait pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebanyak 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.

Banjir Korsel: Belasan Orang Tewas dan Ribuan Rumah Terendam
Dunia
Banjir Korsel: Belasan Orang Tewas dan Ribuan Rumah Terendam

Hujan lebat melanda Seoul dan beberapa daerah lain di wilayah tengah dan timur menyebabkan banjir.

ASN Diingatkan untuk Tidak Terlibat Politik
Indonesia
ASN Diingatkan untuk Tidak Terlibat Politik

DPR RI mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis dan tidak memposting kegiatan yang berbau politik di media sosial.

Mustasyar PBNU Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia
Indonesia
Mustasyar PBNU Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia

Almarhum rencananya akan dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 di Srogo, Kabupaten Kendal.

Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR
Indonesia
Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR

Penumpang yang berusia 18 tahun ke atas mulai Senin (15/8) wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR, bila belum vaksin booster.