Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR Demo buruh yang dilangsungkan sebelum pandemi COVID-19. (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang mengkonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal bulan Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Baca Juga

Kepolisian Jaga Ketat Demo Mahasiswa Papua Depan Kemendagri

Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara.

Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh. Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam.

"Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja," kata Said dalam keteranganya, Selasa (14/7).

Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak COVID-19.

“Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia. Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” lanjutnya

KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi.

Ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di DPRD Jawa timur melintas di Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). (ANTARA Jatim/Didik Suhartono/ZK)
Ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di DPRD Jawa timur melintas di Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). (ANTARA Jatim/Didik Suhartono/ZK)

Dalam hal ini Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.

“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran COVID-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Said Iqbal.

Baca Juga

Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengendalian terhadap stabilnya mata uang rupiah terhadap dollar, (2) menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien, (3) menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog bersama serikat buruh, dan (4) menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022
Indonesia
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022

Pemulihan kinerja bisnis BUMN, tergantung jenis bisnisnya karena dengan kondisi normal baru, banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya dan harus beradaptasi.

139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri
Indonesia
139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri

Rumah Sakit Polri Kramat Jat telah menerima sebanyak 139 kantong jenazah dan 46 kantong properti terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Mulai 15 Juni Pasar di Jakarta Terapkan Ganjil Genap
Indonesia
Mulai 15 Juni Pasar di Jakarta Terapkan Ganjil Genap

Kebijakan ganjil genap ini juga berlaku bagi seluruh pedagang pasar di ibu kota.

 Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ
Indonesia
Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ

"Hal yang menampar kita adalah, kok bisa Dirut TJ dipilih yang cacat hukum," kata Gilbert di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak
Indonesia
Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak

Pada momentum 17 Agustus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rusun Kampung Akuarium.

Bank DKI Ingin Ikut Pembiayaan MRT Fase III Ujung Menteng-Kalideres
Indonesia
Bank DKI Ingin Ikut Pembiayaan MRT Fase III Ujung Menteng-Kalideres

Zainuddin Mappa berencana akan mengandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ikut gabung dalam pendanaan transportasi modern ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Masjid di Prancis Diserang Polisi dan Jamaahnya Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masjid di Prancis Diserang Polisi dan Jamaahnya Ditangkap

Akun Facebook bernama Alam mengunggah sebuah video dengan narasi yang menyebut bila sebuah masjid di Paris, Francis diserang polisi dan jamaahnya ditangkap.

Kebut Pembangunan RS Corona Pula Galang, PUPR Kerahkan 1.600 Pekerja
Indonesia
Kebut Pembangunan RS Corona Pula Galang, PUPR Kerahkan 1.600 Pekerja

Menteri PUPR tersebut meminta agar kontraktor memenuhi target waktu yang direncanakan, yakni 28 Maret 2020.

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Indonesia
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.

Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19

"Data-data tersebut diumumkan jam 16.00 tergantung dari pengiriman data dari Kemenkes yang memverifikasi data nasional yang masuk," kata Wiku