Polemik Munculnya 2 Permen soal Ojol Dianggap Bentuk Ego Sektoral Kementerian Pengemudi ojek daring membonceng penumpang saat melintas di kawasan Kramat Raya, Jakarta, Senin (13/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengkritik kebijakan kontradiktif yang dikeluarkan pemerintah terkait operasional ojek online di tengah pandemi COVID-19.

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang melarang ojek online mengangkut penumpang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang mengizinkan ojek online mengangkut barang dan orang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Trubus, aturan tersebut tumpang tindih dan tidak jelas.

Baca Juga

Luhut Diminta Jangan Buat Pranata Baru Lewat Permenhub No 18

"Ada ego sektoral masing-masing antara Kemenkes dan Kemenhub," kata Trubus kepada wartawan, Selasa (14/4).

Dari, dua aturan itu, yang paling tepat untuk diterapkan saat ini yakni Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Sebab, Permenkes tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Trubus kemudian mempertanyakan urgensi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dikeluarkan. Ia menilai tidak ada asas manfaat di balik penerbitan aturan itu.

"Kalau aturan itu kan harus ada asas kemanfaatan, kemanfaatannya apa, urgensinya apa, itu enggak bisa jelasin," ujarnya

Trubus
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah

Menurut Trubus munculnya dua peraturan kementerian kontradiktif ini membuat kepala daerah, aparat keamanan dan publik bingung.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah segera meninjau kembali aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Bila tak dicabut, ia meminta kementerian terkait merevisi isi aturan tersebut.

Baca Juga

Pertamina Kasih Cashback 50 Persen BBM Buat Ojol, Tapi Ada Syaratnya!

"Kalau tetap diberlakukan tolong diberi penjelasan di situ. Misalnya hanya berlaku dalam kondisi darurat atau apa," ucapnya.

Trubus menduga, ada tiga alasan di balik penerbitan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Pertama, sebagai aturan lanjutan setelah Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Kedua terjadi tarik menarik kepentingan pihak swasta dengan pemerintah.

Ketiga, pemerintah khawatir bila operasional ojek online dibatasi maka para pengemudi akan melakukan perlawanan. Padahal, kata Trubus, bukan hanya ojek online yang terdampak Covid-19 melainkan hampir seluruh pekerja di Tanah Air.

"Terdampak lainnya kan masih banyak, misalnya fakir miskin, orang jualan makanan bakso, korban PHK, orang-orang terlantar, itu kan harusnya diperhatikan juga," katanya.

Ia menilai otak-atik aturan ini disebabkan kegamangan pemerintah dalam menentukan pendekatan menghadapi corona.

Pemerintah ingin mengedepankan protokol kesehatan dengan memberlakukan jaga jarak (social distancing). Namun di saat yang sama, pemerintah tidak memerhatikan potret masyarakat Indonesia.

"Pemerintah tidak melihat sisi kemanfaatan, kegunaan masyarakat. Ada teori supply-demand, penawaran-permintaan. Yang dipakai pendekatan kesehatan, tapi itu juga tidak satu kata," ujar Trubus.

Trubus mengatakan sebenarnya pendekatan kesehatan memang dibutuhkan. Namun, pemerintah alpa dalam memerhatikan kondisi sosial masyarakat perkotaan yang kadung bergantung pada sepeda motor dan ojek.

Baca Juga

BPTJ Pastikan Angkutan Jabodetabek tak ada yang Setop Beroperasi Selama PSBB

Dia melihat hal ini tak terlepas dari kegagalan pemerintah menyediakan transportasi publik massal sebelum pandemi menghantam Indonesia.

"Ketidakmampuan pemerintah juga menyediakan transportasi yang cepat dan nyaman. Akhirnya warga pakai motor," ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana
Indonesia
Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

Muhammadiyah tetap menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Sekeluarga Tinggal di Becak Dapat Tempat Tinggal Sementara
Indonesia
Sekeluarga Tinggal di Becak Dapat Tempat Tinggal Sementara

Biaya indekos senilai Rp400.000 per bulan ditanggung sama seorang dermawan yang dikenalnya di jalan saat menggelandang.

Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M, Angkut Galon Air dan Masyarakat
Indonesia
Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M, Angkut Galon Air dan Masyarakat

Bus listrik EV1 tersebut sudah diperkenalkan kepada publik sejak 2019

Pemerintah Tambah Empat Cuti Bersama 2020, Catat Nih Tanggal-tanggalnya
Indonesia
Pemerintah Tambah Empat Cuti Bersama 2020, Catat Nih Tanggal-tanggalnya

Pemerintah secara resmi menetapkan tambahan empat hari libur atau cuti bersama tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu
Indonesia
Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan pesinetron berinisial RR positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat
Indonesia
Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan virus corona sebagai bencana nasional.

Corona Enggak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan ke TNBTS
Indonesia
Corona Enggak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan ke TNBTS

Tahun lalu, jumlah wisatawan ke kawasan TNBTS mencapai 600.000 orang dan 22.000 orang diantaranya adalah wisatawan mancanegara

Pasien Corona Mayoritas Berusia Produktif dan Didominasi Laki-laki
Indonesia
Pasien Corona Mayoritas Berusia Produktif dan Didominasi Laki-laki

Ada yang patut disyukuri karena rentang usia tersebut dalam kondisi imunitas baik.

Pangdam Jaya Beberkan Kondisi Terkini Oknum TNI yang Karang Cerita Dipukuli
Indonesia
Pangdam Jaya Beberkan Kondisi Terkini Oknum TNI yang Karang Cerita Dipukuli

Mantan Gubernur AKMIL ini pun mengatakan kondisi Prada Ilham belum stabil.

Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah berkas dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).