Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil. (Foto: kabarparlemen.com)

MerahPutih.com - PKS menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberlakukan darurat sipil dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan bentuk kebingungan pemerintah. Apalagi, penerapan darurat sipil sangat rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) warga negara.

"Darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini," kata politikus PKS Nasir Djamil, kepada wartawan, Selasa (31/3).

Baca Juga

Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan

Nasir menegaskan partainya secara tegas bakal menolak jika sampai Presiden Jokowi menetapkan status darurat sipil. Menurut dia, pemberlakuan status darurat sipil hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata, padahal Indonesia sudah memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

"Apa beliau tidak tahu risikonya," tegas politikus PKS yang sempat mengalami masa-masa Darurat Sipil dan Militer saat besar di Aceh itu.

jokowi
Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTARA

Menurut Nasir, Pemerintah masih belum optimal dan maksimal dalam menerapkan UU Penanggulangan Bencana dan Karantina Kesehatan. Misalnya, pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas dengan membatasi pergerakan warga dan moda transportasi umum.

Baca Juga:

Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Demokrat: Lari dari Tanggung Jawab

Anggota Komisi III DPR ini juga menekankan Pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada rakyat yang nantinya terdampak dari kebijakan karantina wilayah itu, baik ekonomi, sosial, psikis dan medis. Terpenting, lanjut dia, proses pemberiannya jangan sampat lamban atau bertele-tele.

“Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas,” tegas Nasir.

Lebih jauh, Nasir juga melihat pemerintah kurang berhasil membangkitkan rasa kepedulian warga untuk turut serta menjadi relawan dalam memerangi wabah corona. Menurut dia, keberadaan relawan itu penting guna menumbuhkan harapan bagi rakyat kita bersatu dan mampu melawan corona.

"Lihatlah di Inggris, di sana relawan yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan,” kritik politikus partai oposisi itu. (Knu)

Baca Juga

Darurat Sipil Dinilai Tak Cocok Diterapkan, Karena Bukan Perang Konvensional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Italia Klaim COVID-19 Bukan Virus Tapi Bakteri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Italia Klaim COVID-19 Bukan Virus Tapi Bakteri

Corona adalah virus RNA untai positif dengan penampilan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron

 Hasil Tes Kedua, Jumlah Pegawai PT Sampoerna Positif COVID-19 Bertambah Jadi 65 Orang
Indonesia
Hasil Tes Kedua, Jumlah Pegawai PT Sampoerna Positif COVID-19 Bertambah Jadi 65 Orang

"Hasil tes gelombang kedua, ada penambahan 29 pegawai Sampoerna lagi yang dinyatakan positif Covid 19. Ini berdasarkan tes swab PCR gelombang kedua," kata Khofifah saat di Gedung Grahadi, Surabaya, (3/5).

Ini Kekesalan Menkumham Tahu John Kei Berbuat Ulah di Tengah Pembebasan Bersyarat
Indonesia
Ini Kekesalan Menkumham Tahu John Kei Berbuat Ulah di Tengah Pembebasan Bersyarat

Yasonna pun menyesalkan kejadian di Green Lake City yang melibatkan John Kei.

PUPR Berharap 2021 Konstrusi di Ibu Kota Baru Dimulai
Indonesia
PUPR Berharap 2021 Konstrusi di Ibu Kota Baru Dimulai

Selama masa pandemi COVID 19, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru (IKN).

BNPB Gelar Rapat Koordinasi Pantau Gempa Berpusat di Majene
Indonesia
BNPB Gelar Rapat Koordinasi Pantau Gempa Berpusat di Majene

BPBD telah telakukan penanganan darurat, seperti penanganan korban luka, evakuasi, pendataan dan pendirian pos pengungsian.

Virus Corona Membuat Pemerintah Tunda Pemberian Insentif bagi Wisatawan Asing
Indonesia
Virus Corona Membuat Pemerintah Tunda Pemberian Insentif bagi Wisatawan Asing

Wishnutama mengaku belum mengetahui sampai kapan insentif pariwisata ini ditunda.

Pertambahan Kasus Virus Corona di Luar Tiongkok Menggila
Indonesia
Pertambahan Kasus Virus Corona di Luar Tiongkok Menggila

WHO mencatat untuk pertama kalinya pertambahan kasus positif virus corona secara global di berbagai negara melampaui pertambahan kasus baru virus tersebut di negara Tiongkok.

1 Mal di Jakarta Dijaga 30 Personel TNI-Polri
Indonesia
Kosan sampai Hotel Bintang Satu Jadi Tempat Pengungsi Banjir Jakarta
Indonesia
Kosan sampai Hotel Bintang Satu Jadi Tempat Pengungsi Banjir Jakarta

Per 8 November 2020, untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,6%,

Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi
Indonesia
Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi

Seorang pria penumpang kapal Ferry KMP Nusa Jaya melompat terjun ke laut saat kapal melaju dari Pelabuhan Merak.