Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil. (Foto: kabarparlemen.com)

MerahPutih.com - PKS menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberlakukan darurat sipil dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan bentuk kebingungan pemerintah. Apalagi, penerapan darurat sipil sangat rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) warga negara.

"Darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini," kata politikus PKS Nasir Djamil, kepada wartawan, Selasa (31/3).

Baca Juga

Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan

Nasir menegaskan partainya secara tegas bakal menolak jika sampai Presiden Jokowi menetapkan status darurat sipil. Menurut dia, pemberlakuan status darurat sipil hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata, padahal Indonesia sudah memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

"Apa beliau tidak tahu risikonya," tegas politikus PKS yang sempat mengalami masa-masa Darurat Sipil dan Militer saat besar di Aceh itu.

jokowi
Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTARA

Menurut Nasir, Pemerintah masih belum optimal dan maksimal dalam menerapkan UU Penanggulangan Bencana dan Karantina Kesehatan. Misalnya, pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas dengan membatasi pergerakan warga dan moda transportasi umum.

Baca Juga:

Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Demokrat: Lari dari Tanggung Jawab

Anggota Komisi III DPR ini juga menekankan Pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada rakyat yang nantinya terdampak dari kebijakan karantina wilayah itu, baik ekonomi, sosial, psikis dan medis. Terpenting, lanjut dia, proses pemberiannya jangan sampat lamban atau bertele-tele.

“Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas,” tegas Nasir.

Lebih jauh, Nasir juga melihat pemerintah kurang berhasil membangkitkan rasa kepedulian warga untuk turut serta menjadi relawan dalam memerangi wabah corona. Menurut dia, keberadaan relawan itu penting guna menumbuhkan harapan bagi rakyat kita bersatu dan mampu melawan corona.

"Lihatlah di Inggris, di sana relawan yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan,” kritik politikus partai oposisi itu. (Knu)

Baca Juga

Darurat Sipil Dinilai Tak Cocok Diterapkan, Karena Bukan Perang Konvensional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor
Indonesia
PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor

Seharusnya, pemerintah memperketat PSBB dan memperbanyak tes COVID-19

Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil
Indonesia
Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil

"Kalo informasi perihal itu saya juga dengar. Namun saya langsung koordinasi dengan pak Kadis katanya masih mencari kebenarannya juga," kata Nanan

Pekan Ini Polisi Ungkap Tersangka Kebakaran Kejagung
Indonesia
Pekan Ini Polisi Ungkap Tersangka Kebakaran Kejagung

Bareskrim Polri menyimpulkan adanya peristiwa pidana dalam kebakaran markas Korps Adhyaksa itu

[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK

 [HOAKS atau FAKTA]: Undangan Doa Bersama dari Gubernur Khofifah untuk Ulama dan Santri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Undangan Doa Bersama dari Gubernur Khofifah untuk Ulama dan Santri

Masih menurut surat tersebut, kegiatan doa bersama seluruh pondok pesantren se-Jawa Timur akan dilaksanakan pada Senin, (27/4) di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19
Foto
Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pasien lansia saat vaksinasi di SDN 01 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

Temui PP Muhammadiyah, Kapolri Listyo Susun Strategi Hadapi Radikalisme
Indonesia
Temui PP Muhammadiyah, Kapolri Listyo Susun Strategi Hadapi Radikalisme

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyebut, Polri sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia

Keempatnya ini sudah dites positif, GWS juga positif

Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 89 Persen
Indonesia
Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 89 Persen

DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat.

NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP
Indonesia
NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP

Bahkan, tahun ini LP Maarif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru