Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

Merahputih.com - Muncul klaster COVID-19 baru di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendal. 222 orang disana terkonfirmasi terpapar COVID-19, baik petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Institute For Criminal Justice Reform (IJCR) menilai, hal ini bukan pertama kali terjadi. Klaster COVID-19 sudah terjadi sejak pertengahan 2020.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Kelompok Lansia Cenderung Naik Usai Lebaran

"Tapi dengan kondisi ini, yang juga diperburuk dengan kondisi overcrowding Rutan dan Lapas warga binaan secara keseluruhan tidak pernah masuk dalam skema prioritas vaksin secara khusus," tulis peneliti ICJR, Maidina Rahmawati dalam keteranganya, Jumat (4/6).

Maidina menyoroti ucapan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa overcrowding sebagai suatu masalah. Kondisi ini membuat banyak warga binaan tertampung secara tidak layak. Namun, mereka tidak pernah disuarakan sebagai prioritas penerima vaksin.

Sebagai catatan, pertumbuhan angka penghuni rutan dan lapas telah kembali merangkak naik kendati ada program asimilasi pencegahan COVID-19. Pada Februari 2021, beban lapas diangka 186%, pada Juni ini telah meningkat cukup besar sebanyak 10% hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan.

Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)
Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

"Harusnya jika Kementerian Hukum dan HAM mengatakan overcrowding sebagai hambatan pemenuhan hak kesehatan, maka WBP harus menjadi prioritas untuk divaksin," jelas Maidina.

ICJR sejak Januari 2021 telah menyerukan bahwa WBP harus divaksin. Paling tidak pada skema kedua setelah tenaga kesehatan berbarengan dengan populasi umum lansia. Karena, warga binaan rentan dan tidak dapat menjalani physical distancing seperti populasi umum.

"Memang benar beberapa warga binaan dilaporkan telah menerima vaksin, namun hanya dibatasi lansia dengan skema yang hanya menempel dengan skema dinas kesehatan daerah setempat," ungkap Maid8na.

Baca Juga

Krisis Akibat COVID-19, BI Telah Gelontorkan Rp781 Triliun di Pasar Keuangan

Ia meminta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus pastikan vaksin diprioritaskan diberikan bagi WBP, klaster-klaster baru COVID-19 di Lapas harus dicegah.

"Petugas publik kementerian saja bisa disediakan akses vaksin, seharusnya warga binaan juga bisa masuk skema sebagai prioritas kementerian," tutup Maidina. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK
Indonesia
Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Hotman Tambunan, mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK untuk memberikan data dan informasi hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Peningkatan COVID-19 Diakibatkan Masyarakat Abai Prokes Setelah Vaksinasi
Indonesia
Peningkatan COVID-19 Diakibatkan Masyarakat Abai Prokes Setelah Vaksinasi

Meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini dinilai lantaran masyarakat abai terhadap protokol kesehatan usai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402
Indonesia
Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402

Personel gabungan dari unsur Polri dan TNI menangkap seorang pemuda berinisial HH (24)m warga Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka

Tarif yang dipatok untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara
Indonesia
PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra.

PT KAI Minta Masyarakat Tak Berbuat Curang agar Lolos Mudik Lebaran
Indonesia
PT KAI Minta Masyarakat Tak Berbuat Curang agar Lolos Mudik Lebaran

Kereta Api Indonesia (KAI) meminta para calon penumpang di masa larangan mudik Idulfitri 1442 Hijriah untuk tidak berbuat curang.

BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang

Ada satu daerah yang berstatus siaga, dan 16 lainnya waspada terkait dampak banjir bandang akibat hujan lebat.

Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif

Pandemi ini memberikan dampak yang luas bagi seluruh sendi kehidupan di masyarakat, termasuk anak muda di Indonesia.

Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Melejit ke 1.060 Per Lembar
Indonesia
Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Melejit ke 1.060 Per Lembar

Pencatatan perdana saham ini juga menjadi sejarah karena perseroan merupakan perusahaan unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan di Bursa kawasan Asia Tenggara.