Muncul Klaster COVID-19 di Kawasan Industri, Luhut Minta Pengetatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sektor industri diperketat.

Permintaan tersebut berdasarkan pengamatan di beberapa wilayah khususnya area sektor industri mengalami peningkatan intensitas cahaya malam hari yang menjadi indikator meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas

"Perlu diwaspadai, di Karawang sudah muncul kluster COVID-19 dari kawasan industri. Saya minta pengetatan dan tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7).

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menuturkan berdasarkan penemuan di lapangan, terjadi pelanggaran adanya pabrik di sektor esensial yang mengaktifkan shift malam sehingga jumlah karyawan masuk dalam 24 jam tetap 100 persen. Hal itu menyebabkan indeks cahaya malam di kota/kabupaten yang memiliki aktivitas meningkat signifikan.

Luhut meminta Kementerian Perindustrian agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan di lapangan serta mengevaluasi penerbitan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Menko Investasi dan Maritim Luhut Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Investasi dan Maritim Luhut Panjaitan. (Foto: Antara)

"Saya juga meminta kepada kepolisian agar mengawasi implementasi ini dengan mengacu pada panduan umum dan sektor yang masuk di sektor kritikal dan esensial sesuai pada Instruksi Mendagri," imbuhnya.

Arahan tersebut diberikan karena masih ada temuan di lapangan bahwa banyak perusahaan yang merubah IOMKI mereka dari sektor esensial menjadi kritikal supaya mendapatkan akses 100 persen WFO (bekerja dari kantor/perusahaan). Padahal bidang usaha mereka bukanlah termasuk dalam sektor kritikal.

Lebih lanjut, untuk menghindari lonjakan kasus pada sektor industri selain perlu pengetatan, Luhut meminta agar diberlakukan percepatan vaksinasi gotong royong. Ia juga meminta kepada pelaku yang bekerja di sektor industri tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

"Vaksin gotong royong kita terus push untuk bisa vaksin langsung di pabrik-pabrik industri, khususnya daerah DKI Jakarta," pungkas Luhut.

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Meningkat Pesat

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada diktum ketiga, bahwa pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial diberlakukan 25 hingga 50 persen maksimal staf work from home. Sedangkan, pada sektor kritikal diberlakukan 100 persen masksimal staf work from office.

Pengetatan diberlakukan seiring dengan target pemerintah untuk menekan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat turun sekitar 30 hingga 50 persen. Dalam analisis historis, angka tersebut dapat menekan lonjakan kasus yang terjadi dalam sebulan ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19

Target untuk SDM Kesehatan ini akhir Februari selesai. Kemudian, sasaran beralih ke profesi lainnya.

Jadi Mensos, Risma Fokus Perbaiki Data Bansos
Indonesia
Jadi Mensos, Risma Fokus Perbaiki Data Bansos

Tri Rismaharini (Risma) mengaku kaget dipilih menjadi Menteri Sosial (Mensos).

[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Disiksa di Penjara Hingga Lumpuh Permanen dan Susah Bicara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Disiksa di Penjara Hingga Lumpuh Permanen dan Susah Bicara

Untuk yang di Makassar sendiri, Munarman disebut mengikuti baiat ke ISIS

Kritik Pajak Jasa Pendidikan, Demokrat: Jauh dari Semangat UUD 1945
Indonesia
Kritik Pajak Jasa Pendidikan, Demokrat: Jauh dari Semangat UUD 1945

"Rencana pajak jasa pendidikan juga jauh dari semangat UUD NKRI 1945 Bab pendidikan dan kebudayaan yang mana di situ dinyatakan setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," kata Bram

36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan
Indonesia
36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan

Dengan upaya ini diharapkan seluruh kegiatan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi dan unit-unit kerja lainnya dapat segera kembali normal

BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar
Indonesia
BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar

Gerakan Nasional Wakaf Uang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1).

Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi
Indonesia
Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi

Tanpa upaya pengetatan diperbatasan, kasus COVID-19 memiliki peluang melonjak kembali

Bajo dan Gibran tak Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Solo
Indonesia
Bajo dan Gibran tak Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Solo

Bagyo, Supardjo, dan Gibran tidak hadir tanpa keterangan.

Anies Perluas Akses Wifi Lebih dari 2 Ribu Titik di Jakarta
Indonesia
Anies Perluas Akses Wifi Lebih dari 2 Ribu Titik di Jakarta

Penambahan jumlah lokasi JakWifi di 2.300 titik