Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan Suasana sidang putusan gugatan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA FOTO/Rivan A Lingga

MerahPutih.com - Desakan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Cipta Kerja terus bergulir. Salah satunya dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri menilai, jika UU Cipta Kerja dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 tahun 2011, mengapa MK tidak membatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki. Kekosongan hukum tidak mungkin terjadi karena MK dapat memberlakukan peraturan yang lama.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak serta merta bisa membatalkan UU Cipta Kerja. Majelis memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

“Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan sendiri. Jangan mendadaklah. Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silahkan,” kata Hakim konstitusi MK, Saldi Isra.

Hal itu dikatakan Saldi ketika menjadi pemberi materi dalam kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Jumat (3/12).

Ia menilai, membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak, dalam hal ini setelah menemukan adanya cacat dalam proses pembentukan, dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia. UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga:

Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022

Berdasarkan konstitusi, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan.

“Satu saja terbukti, itu cacat formil. Ini sudah empat. Agak berat nich kerja pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang ini, karena dia harus mengoreksi empat yang dinyatakan keliru oleh Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Oleh karena itu, majelis hakim memberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki UUg Cipta Kerja. Perbaikan tersebut tidak hanya dengan melakukan revisi terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih tinggi dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

“Nanti khan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diperbaiki, bisa juga di dalam undang-undang itu dijelaskan bagaimana partisipasi publik itu dilaksanakan,” ujar dia.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Ia juga menjelaskan bahwa, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat signal implisit untuk para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, agar kembali melihat substansi dari undang-undang tersebut.

“Kami (majelis hakim) berharap, pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, bisa tenang-tenang membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya diberi waktu yang cukup,” kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur
Dunia
Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur

Zelenskiy berkata, tank dan unit pertahanan udara harus dikirim sebelum Rusia dapat melancarkan serangan berikutnya.

Densus 88 Temukan Bahan Peledak saat Geledah Rumah Terduga Teroris di Sleman
Indonesia
Densus 88 Temukan Bahan Peledak saat Geledah Rumah Terduga Teroris di Sleman

Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial AW di Kabupaten Sleman, DIY Minggu 22 Januari 2023. Densus 88 juga menggeledah rumah AW yang ada di Padukuhan Jetis Jogopaten, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY.

Grebeg Maulud Keraton Surakarta, Ribuan Warga Berebut 2 Gunungan
Indonesia
Grebeg Maulud Keraton Surakarta, Ribuan Warga Berebut 2 Gunungan

Ini merupakan yang pertama Keraton Surakarta menggelar Grebeg Maulud setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19.

Jurnalis TV Jadi Kapolsek, Polda Jateng: Dia Pernah Lakukan Tugas Intelijen
Indonesia
Jurnalis TV Jadi Kapolsek, Polda Jateng: Dia Pernah Lakukan Tugas Intelijen

Insan pers tanah air tengah dihebohkan dengan pelantikan kontributor TV, Umbaran Wibowo menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah.

Stadion Kanjuruhan Bakal Dirombak Total dan Dibangun Monumen Peringatan
Indonesia
Stadion Kanjuruhan Bakal Dirombak Total dan Dibangun Monumen Peringatan

Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi sorotan dunia akibat peristiwa berdarah yang terjadi pada Sabtu (1/10) lalu.

Massa Mahasiswa Bubar, Polisi Tidak Temukan Anarko dan Penyusup
Indonesia
Massa Mahasiswa Bubar, Polisi Tidak Temukan Anarko dan Penyusup

Massa aksi dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat telah membubarkan diri. "Mahasiswa Alhamdulilah sudah bubarkan diri kembali ke bus masing-masing dan Alhamdulilah hari ini berjalan cukup tertib lancar," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Kamis (21/4).

Saksi Akui Wilmar Merugi Rp 1 Triliun Akibat Kebijakan HET
Indonesia
Saksi Akui Wilmar Merugi Rp 1 Triliun Akibat Kebijakan HET

Thomas menyatakan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) mengakibatkan perusahaan yang dinaunginya merugi lebih dari Rp 1 triliun.

Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023
Indonesia
Puan Siap Berkoordinasi dengan Pemerintah Terkait APBN 2023

"Kami juga tadi meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional sehingga nanti pada 2023 karena memang defisitnya itu harus kembali 3 persen," kata Puan.

[HOAKS atau FAKTA]: PBB Nyatakan Rusia Pemenang Perang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PBB Nyatakan Rusia Pemenang Perang

Hingga saat ini, perang Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Brigjen hingga Komjen Terlihat di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
Brigjen hingga Komjen Terlihat di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo

Uji balistik laboratorium forensik di tempat kejadian perkara (TKP) rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo