Munas III Partai Hanura Dipastikan Tanpa Wiranto Konferensi pers Munas III Hanura, di Jakarta, Senin, (16/12/2019). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Merahputih.com - Musyawarah Nasional III Partai Hanura dipastikan tanpa kehadiran Wiranto. Munas sendiri digelar 17-19 Desember 2019.

"Pertama, kami akan menggelar munas secara internal, internal itu pemilik suara peserta munas DPD, DPC dan dari jajaran DPP," Ketua Panitia Pelaksana Munas III Hanura Benny Rhamdani, di Jakarta, Senin (16/12).

Baca Juga:

Tak Dapat Jatah Menteri, Wiranto Kembali ke Istana Sebagai Wantimpres

Sementara, Wiranto yang merupakan Dewan Pembina Partai Hanura tidak ada dalam struktur dewan pimpinan pusat sebagaimana Surat Keputusan DPP partai Hanura yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum HAM.

"Dalam surat itu, jadi tidak ada dewan pembina. Ini juga penting untuk dijelaskan, karena pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya selaku dewan pembina," katanya.

Kepengurusan DPP Partai Hanura yang tercantum dalam Surat Keputusan Kemenkumham kata dia hanya memuat dewan penasihat dan kehormatan partai.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Syaiful Hakim

Kemudian, kalau melihat dari sisi eksternal, Hanura baru akan mengundang pihak luar pada kegiatan ulang tahun partai di Januari 2020, sedangkan untuk munas hanya akan dihadiri oleh pemilik suara parpol yakni DPC, DPD dan unsur DPP saja.

"Pihak-pihak luar termasuk presiden, menteri kabinet kerja, kemudian juga pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak diluar hajat dan pengurus partai akan dihadirkan pada saat peringatan hari ulang tahun yang ke 13," jelas dia.

Baca Juga:

Wantimpres Jokowi Petakan Khilafah dan Komunis Ancam NKRI

Sejarah dewan pembina menurut Benny diusulkan oleh Wiranto setelah dirinya menjadi Menkopolhukam pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

”Beliau tidak jadi ketua umum, beliau ingin dinaikkan posisinya menjadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munaslub Bambu Apus, ternyata Menkumham tidak pernah mengakui AD-ART produk bambu apus, yang diakui adalah AD-ART Munas Solo," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baleg Setujui 33 RUU Termasuk RUU Haluan Ideologi Pancasila Buat Dibahas
Indonesia
Baleg Setujui 33 RUU Termasuk RUU Haluan Ideologi Pancasila Buat Dibahas

Fraksi Partai Golkar memberi catatan tentang RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) atau RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

 Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD
Indonesia
Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD

Dian mengaku, RS Tarakan Jakarta hanyak menerima sebanyak 250 dari 40.000 APD yang dimiliki Pemprov DKI yang berasal dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah pusat.

Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri
Indonesia
Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri

Baik itu pendemo maupun aparat yang mengamankan aksi demo

DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan
Indonesia
DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan

pemerintah harus mempunyai cara dalam belajar saat pandemi, bila mana siswa yang tak punya akses internet bisa mendapatkan ilmu dengan jarak jauh.

Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

Pulang dari Iran, Warga Tiongkok Positif Corona
Indonesia
Pulang dari Iran, Warga Tiongkok Positif Corona

Hingga Jumat (28/2) pagi, di Iran terdapat 245 kasus positif COVID-19

Kronologi Meninggal Hakim MA Pasaribu: 9 Hari Kurang Tidur, 2 Hari Masuk RSPAD
Indonesia
Kronologi Meninggal Hakim MA Pasaribu: 9 Hari Kurang Tidur, 2 Hari Masuk RSPAD

Hakim Agung Maruap Dohmatiga (MD) Pasaribu sebelumnya berhari-hari kurang tidur karena menemani istrinya yang dirawat

Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19

Penerbitan PMK ini dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin.

Masyarakat Merasa Kebal Corona, Jumlah Kasus Tembus 340 Ribu
Indonesia
Masyarakat Merasa Kebal Corona, Jumlah Kasus Tembus 340 Ribu

Jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 340.622 orang per Selasa (13/10).

Sembilan Orang Jadi Korban Tewas Kebrutalan KKB
Indonesia
Sembilan Orang Jadi Korban Tewas Kebrutalan KKB

Kasus terbaru adalah dua pengemudi ojek yang mengalami penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 14 September 2020.