Munarman Divonis 3 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Aparat keamanan berjaga-jaga pada pengamanan sidang vonis perkara tindak pidana terorisme di PN Jakarta Timur. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Mantan Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman hanya terdiam saat divonis 3 tahun penjara terkait perkara kasus terorisme.

Munarman boleh 'beruntung' sebab ia divinis lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni delapan tahun.

Baca Juga:

Sidang Vonis Munarman Digelar 6 April Mendatang

"Menyatakan terdakwa Munarman secara hukum telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme," ujar hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (6/4).

Munarman dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 junctoPasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UUjunctoUU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam dakwaan, Munarman disebut turut merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme, yang berimbas sejumlah ancaman kekerasan yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas.

Melalui beberapa acara, mulai Januari hingga April 2015 di Sekretariat FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam (LPI) Sulawesi Selatan; Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang Makassar; dan Pusat Pengembangan Bahasa (Pusbinsa) UIN Sumatera Utara.

Munarman. (Foto: Antara)
Munarman. (Foto: Antara)

Sidang ini dijaga 600 personel gabungan dari berbagai kekuatan, seperti Polda Metro, Polres Jakarta Timur, Brimob, Satpol PP dan TNI.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono mengatakan, aparat kemanan mengantisipasi adanya pergerakan massa yang datang ke pengadilan yang terletak di Jl. DR. Sumarno No 1 (Sentra Primer), Penggilingan Cakung Jakarta Timur.

Meski tak terlihat adanya pergerakan massa, Budi mengatakan, pengamanan tetap dilakukan demi kelancaran jalannya persidangan.

Untuk pengalihan arus lalu lintas, Budi menyampaikan di Jalan Dr. Sumarno, Jakarta Timur tersebut bersifat situasional.

"Sementara ini kami fokus ke pengamanan di ruang sidang PN Jaktim. Jika nanti melihat situasional, jika memang perlu kami alihkan, tapi sementara ini tidak kita alihkan," ucap Budi. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Vonis Munarman dalam Perkara Terorisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sebut Lansia dengan Komorbid Prioritas Vaksin
Indonesia
Kapolri Sebut Lansia dengan Komorbid Prioritas Vaksin

Lansia terutama dengan komorbid dianggap menjadi kelompok paling rentan saat pandemi COVID-19.

KPK Komitmen Tuntaskan Kasus Mardani Maming sampai Peradilan
Indonesia
KPK Komitmen Tuntaskan Kasus Mardani Maming sampai Peradilan

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan perkara Mardani H Maming dituntaskan sampai ke proses peradilan, setelah mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini ditetapkan sebagai tersangka.

Anies Copot Prasetia Budi, Terkait Rentetan Kecelakaan TransJakarta?
Indonesia
Anies Copot Prasetia Budi, Terkait Rentetan Kecelakaan TransJakarta?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang diisi oleh Prasetia Budi.

17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19
Olahraga
17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19

"Karena mayoritas memang tidak bergejala penangannya lebih mudah. Saat ini telah dikarantina dan ada yang sudah sembuh," ujar Ning

Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen

Evaluasi ujicoba pembebasan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) melalui titik masuk Batam, Bintan, dan Bali akan dilakukan berkala.

Keanggotaan Ganda Selalu Jadi Masalah saat Verifikasi Faktual Parpol
Indonesia
Keanggotaan Ganda Selalu Jadi Masalah saat Verifikasi Faktual Parpol

Partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024 untuk menginput data ke Sipol sebelum tanggal 14 Agustus 2022 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dipilih PBB Jadi Pemimpin Satgas Penanganan Krisis Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dipilih PBB Jadi Pemimpin Satgas Penanganan Krisis Global

Presiden Jokowi dipilih oleh PBB menjadi pemimpin satgas penanganan krisis global.

Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah
Indonesia
Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkiminfo) Johnny G. Plate menyatakan, Pemerintah menerapkan Analog Switch Off (ASO) dalam tiga tahap meliputi 112 wilayah layanan.

[HOAKS atau FAKTA]: Kebakaran Kilang Cilacap Menyebabkan Kelangkaan BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kebakaran Kilang Cilacap Menyebabkan Kelangkaan BBM

Beredar sebuah narasi melalui akun Twitter @S4H4B4T6 yang mengatakan bahwa terdapat kemungkinan terjadi kelangkaan minyak.

Ganjar Unggul Dalam Survei Pemilih Kritis
Indonesia
Ganjar Unggul Dalam Survei Pemilih Kritis

Dalam survei terakhir (8—10 Februari 2022), sampel sebanyak 1.268 responden dipilih secara acak dari populasi tersebut dengan metode double sampling dan random digit dialing.