Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan izin reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha) tak berjalan mulus. Proses pembahasan dasar payung hukum reklamasi Ancol harus dibahas bersama-sama DPRD.

Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sempat ditarik Pemprov yakni raperda tentang zonasi dan perda tentang tata ruang perlu digodok bareng eksekutif dan legislatif.

Baca Juga:

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

"Sebagai dasar bagi Pemprov untuk melakukan penataan di kawasan hasil reklamasi itu," kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa (29/7).

Dua raperda yang sempat ditarik oleh Pemprov selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020. Pasalnya dalam Perpres memperbolehkan reklamasi untuk beberapa pulau di Teluk Jakarta.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

Politikus PDIP ini mengatakan, bila perda yang dirancang oleh pemprov tidak bersesuaian dengan perpres tersebut, maka harus diubah untuk penyesuaian.

"Jadi bahasa Pak Anies yang mengatakan Pulau C dan D, Pantai Maju dan Bersama sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya karena dalam perpres itu, peraturan di bawahnya bertentangan dengan perpres ini, harus menyesuaikan. Itu ketentuan," paparnya.

Gembong mengaku, pihak belum bisa memastikan berapa lama pembahasan perda reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 ha dan Dunia Fantasi seluas 35 ha akan rampung.

"Ya kita kan enggak tahu, tergantung (pembahasan)," ujar Anggota Komisi A DPDR DKI ini.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan menyampaikan bahwa draf hasil revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) reklamasi perluasan kawasan Ancol sudah di tangan Dewan Legislatif Kebon Sorih.

"Berkasnya administrasinya sudah masuk ke DPRD," kata Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (20/7). (Asp)

Baca Juga:

DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan
Indonesia
Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pada Jokowi, telah menerbitkan 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021. Dengan angka itu, lembaga antirasuah menetapkan sebanyak 121 tersangka.

KPK dan DPD Sepakat Dorong Pemberantasan Korupsi di Daerah
Indonesia
KPK dan DPD Sepakat Dorong Pemberantasan Korupsi di Daerah

Rapat Kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) menyepakati kerja sama untuk mendorong pemberantasan korupsi di daerah.

PKS Sebut Pembahasan RUU IKN Negasikan Partisipasi Masyarakat
Indonesia
PKS Sebut Pembahasan RUU IKN Negasikan Partisipasi Masyarakat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) lantaran menegasikan partisipasi masyarakat.

SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya
Indonesia
SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya

"Disdik harus kroscek lagi jangan sampai kejadian begini terulang. SMAN 96 itu anggaran 2021 total Rp 33 miliar," kata Ima.

Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat
Indonesia
Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat

Tenda tersebut berfungsi sebagai perluasan ruangan perawatan COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) COVID-19

Renovasi Selesai, Kendaraan Jemaah Katedral Bisa Parkir di Istiqlal
Indonesia
Renovasi Selesai, Kendaraan Jemaah Katedral Bisa Parkir di Istiqlal

lahan parkir Istiqlal ini sangat membantu Katedral dalam mengatasi jumlah kendaraan umat saat Natal.

Dalam Tiga Bulan Kemenkeu Janji Rampungkan Audit TMII
Indonesia
Dalam Tiga Bulan Kemenkeu Janji Rampungkan Audit TMII

Selain aset BMN, di TMII juga terdapat aset milik daerah dan pihak lain yang berkerja sama dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan TMII (BP3 TMII).

Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi
Indonesia
Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi

DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang

Diolok-olok tak Ngerti Bola, Begini Reaksi Gibran
Indonesia
Diolok-olok tak Ngerti Bola, Begini Reaksi Gibran

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah memaafkan warganet tersebut. Ia menegaskan tidak anti kritik dan tidak pernah melaporkan ke polisi jika ada yang melakukan dibully dan dihina.

Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19

Vaksinasi tahap awal bagi pengungsi ini menjadi awal baik untuk menyelesaikan vaksinasi bagi sekitar 7.000 orang pencari suaka di Ibu Kota.