Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan izin reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha) tak berjalan mulus. Proses pembahasan dasar payung hukum reklamasi Ancol harus dibahas bersama-sama DPRD.

Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sempat ditarik Pemprov yakni raperda tentang zonasi dan perda tentang tata ruang perlu digodok bareng eksekutif dan legislatif.

Baca Juga:

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

"Sebagai dasar bagi Pemprov untuk melakukan penataan di kawasan hasil reklamasi itu," kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa (29/7).

Dua raperda yang sempat ditarik oleh Pemprov selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020. Pasalnya dalam Perpres memperbolehkan reklamasi untuk beberapa pulau di Teluk Jakarta.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

Politikus PDIP ini mengatakan, bila perda yang dirancang oleh pemprov tidak bersesuaian dengan perpres tersebut, maka harus diubah untuk penyesuaian.

"Jadi bahasa Pak Anies yang mengatakan Pulau C dan D, Pantai Maju dan Bersama sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya karena dalam perpres itu, peraturan di bawahnya bertentangan dengan perpres ini, harus menyesuaikan. Itu ketentuan," paparnya.

Gembong mengaku, pihak belum bisa memastikan berapa lama pembahasan perda reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 ha dan Dunia Fantasi seluas 35 ha akan rampung.

"Ya kita kan enggak tahu, tergantung (pembahasan)," ujar Anggota Komisi A DPDR DKI ini.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan menyampaikan bahwa draf hasil revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) reklamasi perluasan kawasan Ancol sudah di tangan Dewan Legislatif Kebon Sorih.

"Berkasnya administrasinya sudah masuk ke DPRD," kata Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (20/7). (Asp)

Baca Juga:

DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten
Indonesia
Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten

Sebagian anggota Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak kompeten.

Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI
Indonesia
Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi

Usai Ikut Kunjungan Edhy Prabowo, Dirjen PRL KKP Meninggal Gegara COVID-19
Indonesia
Usai Ikut Kunjungan Edhy Prabowo, Dirjen PRL KKP Meninggal Gegara COVID-19

Aryo Hanggono terpapar oleh penyakit COVID-19 setelah kunjungan kerja rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke sejumlah daerah

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo
Indonesia
Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Arik Hari Wibowo, Kamis (4/3).

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK
Indonesia
Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

Bagi yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus Pembantaian di Sigi, Bamsoet Sebut Negara tidak Boleh Kalah dari Teroris
Indonesia
Kasus Pembantaian di Sigi, Bamsoet Sebut Negara tidak Boleh Kalah dari Teroris

Bambang Soesatyo mengatakan, negara tidak boleh kalah oleh kelompok teroris.

Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran
Indonesia
Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

Dugaan itu terbukti, sejak terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap 1 orang tentara dan 2 pegawai Kafe RM.

Baru 2 Tangki Padam, Kebakaran Kilang Balongan Masuki Hari Kedua
Indonesia
Baru 2 Tangki Padam, Kebakaran Kilang Balongan Masuki Hari Kedua

Pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan foam ke perimeter bundwall dan pusat nyala api, serta mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Pertamina Group dan pemerintah daerah setempat.

OJK Setujui Keponakan Luhut Jadi Komisaris BEI
Indonesia
OJK Setujui Keponakan Luhut Jadi Komisaris BEI

Pandu Patria Sjahrir meraih gelar Sarjana dari University of Chicago, Amerika Serikat dan Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of Business, Amerika Serikat.