Mulai Jumat Warga dari Luar Jabodetabek Wajib Tunjukkan SIKM Foto udara sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Pondok Pinang-TMII dan Simpang Susun Antasari di Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, mulai Jumat (22/5) lusa, warga di luar Jabodetabek yang ingin masuk ke ibu kota diwajibkan untuk menunjukan surat izin keluar masuk (SIKM). Pengurusan dan persyaratan SIKM dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id.

Hal itu tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

Masih Terjadi Penambahan Pasien Corona, Pemerintah Akui Tak Mudah Longgarkan PSBB

"Per hari Jumat. SIKM Jakarta itu harus sudah bisa ditunjukkan," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Dalam pengawasan aturan itu, lanjut Syafrin, ada 12 titik check point atau lokasi pengawasan masuknya warga dari luar kawasan Jabodetabek.

"Pelaksanaan pengawasan Pergub 47 Tahun 2020 ini akan ada tambahan dari petugas Satpol PP itu di 12 titik yang menjadi lokasi pemantauan pelanggaran arus keluar masuk," jelasnya.

Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

Lebih lanjut, Syafrin mengaku, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.500 petugas untuk memantau penindakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga.

"Untuk PSBB tetap sama. Kami kerahkan 1.500 orang setiap sif nya," jelasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 Tentang Mekanisme Perizinan Bagi Penduduk Jakarta Saat Keluar Kawasan Jabodetabek dan Penduduk Dari Luar Jabodetabek Saat Masuk ke Jakarta melalui SIKM Wilayah DKI Jakarta.

Regulasi itu diterbitkan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang makin meluas.

Namun, terdapat pengecualian bagi sejumlah kategori yang kebal dari aturan itu, yaitu para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan hukum internasional, TNI, Polri.

Baca Juga:

Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup

Kemudian petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan.

Kemudian ada 11 sektor yang diizinkan selama masa PSBB diperbolehkan untuk keluar masuk Jabodetabek. Satu, sektor kesehatan. Dua, bahan pangan, makanan dan minuman. Tiga, energi. Empat, komunikasi dan teknologi informasi. Lima, keuangan.

Kemudian keenam, logistik. Tujuh, konstruksi. Delapan, industri strategis. Sembilan, pelayanan dasar dan utilitas publik. Sepuluh, industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu. Sebelas adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. (Asp)

Baca Juga:

Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Pemerintah Cairkan Gaji Ke-13 PNS
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Cairkan Gaji Ke-13 PNS

Pemerintah telah mengalirkan dana bantuan kepada sejumlah BUMN pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun dan Himpunan Bank Milik Negara sebanyak Rp30 triliun.

PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar
Indonesia
PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar

Pelibatan aparat penegak hukum itu diminta PSI, lanjut Eneng, karena lingkungan pasar tidak diikuti dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Propam Polri Awasi Pengusutan Kasus Penyerangan Pengawal Rizieq Shihab
Indonesia
Propam Polri Awasi Pengusutan Kasus Penyerangan Pengawal Rizieq Shihab

Ia menyebutkan penyidikan akan dilakukan secara scientific crime investigation berbasis ilmiah berdasarkan barang bukti dengan melibatkan pengawas internal dari Divpropam Polri.

Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi
Indonesia
Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polisi telah menetapkan Ustadz Maaher sebagai tersangka.

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah
Indonesia
PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

Setelah dilakukan pendataan, anak dari nakes akan dapat memilih sekolah di zonasi terdekatnya.

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu Tokoh Pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat nasional, Rumah Zakat.

Praperadilan Irjen Napoleon Ditolak, Bareskrim Punya Bukti Kuat Dugaan Suap
Indonesia
Praperadilan Irjen Napoleon Ditolak, Bareskrim Punya Bukti Kuat Dugaan Suap

Suharno mengatakan putusan itu diambil setelah majelis hakim mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan kedua belah pihak

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan
Indonesia
Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Perda PSBB mendesak diterbitkan karena sisi penegakan hukumnya sangat kuat.

Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset

Dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar
Indonesia
Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar

Menurutnya, ada dua sanksi yang bisa diterapkan kepada Kompol Yuni