Mulai Hari Ini, Ngebut di Jalan Tol Resmi Dipidana hingga Denda Rp 500 Ribu Jalan Tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Berkendara di jalanan tol kini dibatasi dengan aturan yang lebih ketat. Kepolisian mulai menilang mobil yang melebihi batas kecepatan dan muatan di dalam jalan tol Jakarta dan sekitarnya. Penilangan dilakukan melalui kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan mulai berlaku Jumat (1/4) ini.

Jika pengendara berkendara lewat batas kecepatan dan kelebihan muatan di dalam jalan tol mulai, pengendara bakal langsung dikirim surat tilang ke alamatnya. Jika tidak dibayar, maka otomatis Surat Tanda Nomor Kendaraannya bakal ditilang.

Baca Juga:

Tilang Elektronik Tol Juga Berlaku di Trans Sumatera

Pelanggar batas kecepatan dikenakan Pasal 287 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Sementara untuk pelanggar batas muatan dikenakan Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang LLAJ.

Dalam kedua Pasal itu dijelaskan, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp 500 ribu.

Jalan Tol. (Foto: Antara)
Jalan Tol. (Foto: Antara)

Sementara itu, ruas Tol yang Dikenakan Tilang Untuk kebijakan batas kecepatan berlaku pada lima ruas jalan tol. Pertama Tol Jakarta-Cikampek bagian bawah, Tol Japek MBZ, Tol Sedyatmo arah Bandara Soekarno Hatta, Tol Dalam Kota, dan Tol Kunciran-Cengkareng.

Untuk kebijakan batas muatan cuma berlaku pada ruas jalan tol yaitu Tol JORR dan Tol Jakarta Tangerang.

Ditlantas Polda Metro Jaya telah menentukan batas kecepatan mobil di ruas jalan tol ibu kota. Hal itu tergantung rambu batas kecepatan yang ada di jalan tol. Misalnya, bila di jalan tol terdapat rambu batas kecepatan hanya sampai 100 km/jam, maka kendaraan di atas kecepatan tersebut otomatis ditilang. (Knu)

Baca Juga:

Ini 7 Ruas Tol yang Menerapkan Tilang Bagi Pengendara Ngebut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Indonesia
Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Parlemen memutuskan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana.

Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM
Indonesia
Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM

Sebanyak 46 hotel yang menandatangani NKB itu masih sebagian kecil dari jumlah total sekitar 240 hotel di Surabaya.

Pimpinan KPK Tak Diundang Pelantikan Novel Baswedan Cs di Mabes Polri
Indonesia
Pimpinan KPK Tak Diundang Pelantikan Novel Baswedan Cs di Mabes Polri

Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri, Kamis (9/12).

BPBD Sleman Siagakan 20 EWS di Titik Rawan Longsor dan Banjir
Indonesia
BPBD Sleman Siagakan 20 EWS di Titik Rawan Longsor dan Banjir

Dalam penanganan bencana, Pemkab Sleman mempersiapkan dua anggaran

Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022
Indonesia
Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022

Tim perumus akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengecek lokasi ibu kota negara baru tersebut.

KPAI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelaksanaan PTM 100 Persen
Indonesia
KPAI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelaksanaan PTM 100 Persen

KPAI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan PTM digelar 100 persen. Sebab, kasus virus Corona varian Omicron di Tanah Air yang terus meningkat.

Pimpinan MPR Persilakan Anies Bikin Buzzer, Enggak Usah Libatkan Ulama
Indonesia
Pimpinan MPR Persilakan Anies Bikin Buzzer, Enggak Usah Libatkan Ulama

Aneh saja, ulama itu kan ngasih pengajian, ngasih pengajaran

Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK, Regulasi Lagi Disusun
Indonesia
Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK, Regulasi Lagi Disusun

Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan
Indonesia
Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan

Haris Azhar dan Fatia Maulida dilaporkan atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik

Dianggap Cepat Laksanakan Keinginan Rakyat, Ganjar Didukung Maju di Pilpres 2024
Indonesia