Mulai Besok, Pesepeda Diizinkan Melintas di Sudirman-Thamrin Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberikan izin para pesepeda untuk kembali melintas di sepanjang Sudirman-Thamrin selama pelaksanaan PPKM Level 3 ini.

Pemberian izin tersebut akan dimulai pada Sabtu (16/10) besok.

Baca Juga

Polisi Selidiki Rombongan Pesepeda 'Kuasai' Sudirman-Thamrin saat PPKM Level 3

"Terkait sepeda, mulai besok dan seterusnya kami sudah memperbolehkan untuk olahraga sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Jumat (15/10).

Pemberlakuan izin pesepeda untuk hari Senin-Jumat dimulai pukul 06.00-06.30 WIB. Sementara untuk Sabtu-Minggu akan berjalan sampai pukul 09.00 WIB.

"Di luar dari jam tersebut pesepeda harus masuk ke jalur sepeda yang disiapkan," terangnya.

Pesepeda road bike di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Pesepeda road bike di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jika perizinan pesepeda ini menimbulkan kerumunan dan klaster penyebaran virus COVID-19, Sambodo menyebut pihaknya tak akan segan untuk menghentikan kebijakan tersebut. Lalu kembali ke aturan sebelumnya yakni dilarang melintas.

"Jika kemudian terjadi kerumunan luar biasa maka bisa saja kebijakan ini kemudian akan kami hentikan," tutup Sambodo. (Knu)

Baca Juga

Alasan Polisi Larang Pesepeda Lewat Jalan Sudirman-Thamrin

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil
Indonesia
Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi nihilnya kasus kematian COVID-19 di ibu kota pada Kamis (7/10) kemarin.

Gubernur Jawa Timur: Saya Minta Maaf
Indonesia
Gubernur Jawa Timur: Saya Minta Maaf

Semoga Allah SWT meringankan beban kita

Persaingan Meningkat, Bank BJB Diminta Tingkatkan Produktivitasnya
Indonesia
Persaingan Meningkat, Bank BJB Diminta Tingkatkan Produktivitasnya

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Deden Galih, meminta Bank Jabar Banten (BJB) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan produktivitasnya, mengingat saat ini persaingan antar bank terus meningkat terlebih pada sisi investasi dari dalam ataupun luar negeri.

Angin Prayitno Cs Sunat Pajak Bank Panin Rp 600 Miliar
Indonesia
Angin Prayitno Cs Sunat Pajak Bank Panin Rp 600 Miliar

Dengan demikian, dari kekurangan wajib pajak Rp 926.263.445.392 yang harus dibayarkan Bank Panin menjadi Rp 303.615.632.843, maka kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar.

Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK
Indonesia
Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membantah memiliki delapan "orang dalam" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puluhan Pedemo Tuntut Pembebasan Rizieq Reaktif Corona
Indonesia
Puluhan Pedemo Tuntut Pembebasan Rizieq Reaktif Corona

Sejumlah orang yang mengikuti aksi menuntut pembebasan Rizieq Shihab, Jumat (18/12) kemarin, dinyatakan reaktif COVID-19.

Polda Tangkap Empat Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Swab dan Vaksin
Indonesia
Polda Tangkap Empat Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Swab dan Vaksin

Direktorat Reserse Kriminal Umum mengungkap kasus pemalsuan surat hasil Swab Antigen, PCR hingga surat keterangan vaksinasi dengan menangkap empat orang tersangka.

Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat.

Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat
Indonesia
Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat

Pemerintah tidak bisa membubarkan KLB lantaran ada UU yang mengatur

Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS
Indonesia
Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tertunda pengesahanya karena DPR ogah memasukan sebagai prioritas UU.