Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia Ilustrasi kantor pemerintahan Malaysia. (iStockphoto/NaLha)

MerahPutih.com - Pemegang izin jangka panjang dari India, Indonesia dan Filipina dilarang injakkan kaki di Malaysia mulai Senin (7/9) karena tingginya kasus positif COVID-19 di negara-negara tersebut.

Menteri Senior Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan kebijakan itu diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Jiran tersebut.

Baca Juga

Selandia Baru Tetapkan Pelaku Penembakan Masjid Christchurch sebagai Entitas Teroris

"Komite Kabinet Khusus mengetahui lonjakan kasus positif COVID-19 di negara tertentu. Rapat hari ini memutuskan untuk memberlakukan pembatasan terhadap warga negara India, Indonesia dan Filipina untuk masuk ke Malaysia," katanya dilansir The Star, Selasa (1/9)

Warga dari tiga negara tersebut yang terdampak dari kebijakan itu termasuk mereka yang berstatus penduduk tetap, peserta Malaysia My Second Home, ekspatriat dan pemegang izin kunjungan profesional, pasangan warga negara Malaysia dan pelajar dari negara-negara bersangkutan, yang mana banyak dari mereka sebelumnya masih diizinkan untuk bepergian ke negara tersebut meskipun diberlakukan pembatasan perjalanan secara ketat.

Petronas Tower

Ismail juga mengatakan bahwa pemerintah akan memantau situasi di negara lain dan tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan yang sama dapat diberlakukan pada warga negara lain yang mengalami lonjakan kasus.

"Kami telah meminta Kementerian Kesehatan untuk membuat perencanaan rinci tentang bagaimana Malaysia harus menghadapi ancaman dan tantangan mengingat kemungkinan peningkatan kasus selama musim dingin," sambungnya.

Baca Juga

Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

"Kami sudah mulai memperketat pengawasan perbatasan dengan tidak mengizinkan orang dari tiga negara untuk masuk," tegasnya. (*)

Kanal
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston
Indonesia
KPK Tahan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston

Penahanan terhadap tiga pimpinan DPRD Jambi itu mengikuti protokol kesehatan

Cek New Normal di Boyolali, Mendag: Pasar Tradisional Harus Dibuka untuk Gerakkan Ekonomi
Indonesia
Cek New Normal di Boyolali, Mendag: Pasar Tradisional Harus Dibuka untuk Gerakkan Ekonomi

Agus meninjau penerapan new normal di Pasar Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (1/7).

DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB
Indonesia
DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB

Kemendikbud harus lebih mengatur detail dan memberi solusi

Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda
Indonesia
Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda

Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi

Pimpinan DPR Ajak Masyarakat Pahami Konsekuensi Bermedia Sosial
Indonesia
Gonjang-Ganjing KPK
Indonesia
Gonjang-Ganjing KPK

Izin pro justicia KPK itu lebih lambat daripada tindak pidana umum lain yang diusut oleh penegak hukum

Jurnalis Diamankan saat Liput Demo, Polisi Perlu Belajar Kode Etik Jurnalistik
Indonesia
Jurnalis Diamankan saat Liput Demo, Polisi Perlu Belajar Kode Etik Jurnalistik

Polisi harus melakukan evaluasi dalam penanganan demo agar peristiwa serupa tak terulang

Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi
Indonesia
Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi

"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," tegas Dosen Untirta itu.

Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen
Indonesia
Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen

Terjadi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui masih banyak warga ibu kota yang belum sadar berlalu lintas di Flyover Tapal Kuda, Jakarta Selatan dengan melawan arus.