Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj. (ANTARA/HO-PBNU)

MerahPutih.com - Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, 23 hingga 25 Desember 2021, terpaksa ditunda. Hal itu terkait dengan pemberlakuan PPKM Level 3 pada 24 Desember hingga 2 Januari di seluruh wilayah di Indonesia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar musyawarah terbatas untuk membahas kepastian pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU seiring dengan adanya kebijakan PPKM Level 3 memasuki Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

"Akan kami rapatkan dulu. Kita musyawarah terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam, dan Sekjen," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj dalam keterangan terulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru

Saat ini, muncul wacana apakah muktamar akan dimajukan atau diundur hingga PPKM selesai.

Kendati demikian, Said Aqil mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan apapun soal pelaksanaan muktamar dan PBNU akan berembug untuk memutuskan yang terbaik.

"Prinsipnya kita menghormati keputusan pemerintah," kata dia, dikutip Antara.

Menurut Said, sesuai diktum putusan Konferesi Besar NU beberapa waktu lalu, rapat terbatas inilah yang akan memutuskan perubahan waktu Muktamar manakala kondisi belum memungkinkan terkait perkembangan COVID-19.

"Putusan Konbes mengatakan masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34," kata dia.

Baca Juga:

Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar

Sementara itu, ketua kanitia Muktamar NU Imam Aziz mengatakan bahwa panitia akan patuh pada putusan pemerintah soal kebijakan PPKM.

Apalagi berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada 25-26 September 2021 menyatakan akan mematuhi keputusan Satgas COVID-19 pusat maupun daerah.

"Sesuai keputusan Munas, penyelenggaraan Muktamar harus mematuhi arahan/keputusan Satgas COVID-19, baik nasional maupun daerah," ujarnya.

Imam juga mengatakan bahwa keputusan penyelenggaraan Muktamar akan ditetapkan oleh PBNU. Pada prinsipnya, panitia akan siap melaksanakan keputusan yang ditetapkan PBNU.

"Panitia Muktamar siap melaksanakan keputusan PBNU," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara

BPOM mengevaluasi Vaksin Nusantara AntiCOVID-19 yang dikembangkan tim mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Ketua DPR Harap Ada Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI
Indonesia
Ketua DPR Harap Ada Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI

Puan mengingatkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan fasilitas TNI

Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT
Indonesia
Wapres Nyalakan Listrik Bagi Warga Miskin Ekstrem di NTT

Angka kemiskinan di NTT telah mencapai 20 persen dari jumlah total masyarakat NTT yang mencapai lima jutaan. khusus untuk lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.

Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah
Indonesia
Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah

Semua rumah warga yang mengalami kerusakan tentu akan mendapatkan bantuan

BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Indonesia
BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

BMKG juga memprediksi langit cerah berawan akan bertahan Selasa (4/5) dini hari hingga pagi hari

Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna
Indonesia
Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Formasi yang diambil kubu AHY bertahan, sedangkan Moeldoko menyerang untuk mendapat penetapan Menkumham.

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Belum Setahun Menjabat, Kapolri Berikan Ribuah Penghargaan buat Anak Buahnya
Indonesia
Belum Setahun Menjabat, Kapolri Berikan Ribuah Penghargaan buat Anak Buahnya

Penghargaan diberikan Listyo yang sudah menjabat 10 bulan ini atas pengabdian dan dedikasi anggota selama bertugas.

Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun
Indonesia
Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun

Ada kerjasama untuk orderan songket, orderan AC dan interior

Anies Posting 'Suara Sumbang', Giring PSI Tulis 'Oktober Bakal Ada yang Tumbang'
Indonesia