Muktamar NU Dorong Pemerintah dan DPR Buat UU Perubahan Iklim Logo Muktamar ke 34 NU. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendorong agar DPR RI dan Pemerintah membuat Undang-undang secara khusus yang mengatur perubahan iklim.

Keputusan ini disepakati peserta dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna (GSG) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Kamis (23/12).

Baca Juga

Para Kiai Sepuh Datangi Muktamar NU, Ingin Jaga Marwah Rais Aam

“Hendaknya diterbitkan landasan hukum yang lebih kuat mengenai kelembagaan dan tata laksana penanganan perubahan iklim yang lebih menyeluruh berupa Undang-undang tentang Perubahan Iklim,” bunyi rekomendasi dalam draf Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah.

UU tersebut perlu melibatkan berbagai pihak dan memuat langkah rencana aksi, mobilisasi pendanaan, sampai dengan pemantauan atas capaiannya, sehingga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang terjaga dan lestari.

Urgensi UU tersebut mengingat perlunya Pemerintah menjaga agar laju emisi gas rumah kaca (GRK) tahunannya berada pada tingkat 1% untuk mencapai target unconditional scenario dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis serta regulasinya. Hal tersebut agar mampu berkontribusi pada upaya membatasi pemanasan global kurang dari 1.5 derajat Celcius.

UU tersebut juga penting guna memenuhi target terwujudnya puncak emisi GRK nasional pada periode implementasi NDC (tahun 2020-2030) sehingga Pemerintah hendaknya menggeser “beban” sektor kehutanan pada sektor energi dalam NDC Indonesia. Hal itu akan menjadikan upaya yang lebih besar dalam pengendalian perubahan iklim menjadi rasional.

Di sisi lain, Pemerintah juga perlu terus merestorasi ekosistem hutan sebab akan memberikan manfaat pada masyarakat, antara lain menjaga keanekaragaman hayati, menjaga dan memperbaiki sumber daya alam serta jasa lingkungan.

Lebih lanjut, usulan pembentukan UU tentang Perubahan Iklim ini juga dilandasi perlunya landasan hukum yang lebih kuat dalam mengatasi isu tersebut. Sebab, landasan hukum saat ini lebih bersifat pada arahan operasional dalam penanganan perubahan iklim dengan adanya adopsi perjanjian perubahan iklim dan arahan perlunya respons penanganan perubahan iklim dalam UU 32/2009, UU 31/2009, dan PP 46/2016. Selain itu, regulasi yang ada masih belum memfokuskan kepada perubahan dan penanganan iklim.

Baca Juga

Buka Muktamar Ke-34 NU, Jokowi: Terima Kasih Sudah Kawal Toleransi dan NKRI

Anggota Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah KH Saifullah Ma’shum menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak boleh dianggap enteng.

"Adanya 18 regulasi di semua tingkatan, baik nasional maupun internasional, belum cukup efektif menghindarkan Negeri Zamrud Khatulistiwa ini dari bahaya bencana perubahan iklim," ujar Saifullah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) itu menegaskan perlunya koordinasi dan konsistensi semua pihak dalam menerapkan setiap kebijakan dan menerjemahkannya dengan regulasi-regulasi yang ada di bawahnya. Sebab, perubahan iklim yang tidak disikapi secara serius akan memberikan dampak negatif yang besar bagi semua pihak, khususnya para petani yang bekerja dengan mengandalkan faktor alam.

Perjuangan NU untuk memperhatikan perubahan iklim ini sudah dilakukan sejak dahulu. Dalam catatan sejarah, pelestarian lingkungan sudah dibahas sejak Muktamar Ke-28 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta tahun 1989 dan Muktamar Ke-29 NU di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994. Upaya ini disebut dengan istilah jihad lingkungan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah.

Ia juga menegaskan bahwa penting untuk memasukkan landasan Maqashidus Syariah, tujuan ditetapkannya syariat, yakni menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga harta, menjaga harga diri, hingga menjaga lingkungan (hifdzul biah). (Pon)

Baca Juga

Gus Ipul Minta Panitia Muktamar NU Benahi Sistem Registrasi Peserta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lalin Kota Yogyakarta Turun Drastis Selama PPKM Darurat
Indonesia
Lalin Kota Yogyakarta Turun Drastis Selama PPKM Darurat

Sepekan usai penerapan PPKM Darurat, lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta menurun cukup signifikan.

Refocusing Anggaran, DKI Dapat Rp 623 Miliar Untuk Bantuan Sosial PPKM Darurat
Indonesia
Refocusing Anggaran, DKI Dapat Rp 623 Miliar Untuk Bantuan Sosial PPKM Darurat

anggaran tersebut didapat dari hasil "refocusing" anggaran sejumlah kegiatan fisik, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah serta kegiatan yang belum masuk prioritas.

Menkominfo: 11 Satelit Bumi Dukung Operasional SATRIA-1
Indonesia
Menkominfo: 11 Satelit Bumi Dukung Operasional SATRIA-1

“Kini tengah dalam proses pabrikasi di Cannes, Prancis yang dikerjakan oleh Thales Alenia Space. Di Indonesia sejumlah aktivitas pun digelar. Salah satunya dengan pembangunan Satelit Stasiun Bumi yang akan ditempatkan di 11 lokasi," ujar Johnny

Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi
Indonesia
Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, jumlah masyarakat Jabar yang sudah memesan minyak goreng curah mencapai 33.650 Kepala Keluarga (KK).

Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi-Ma'ruf Tak Sampai 70 Persen
Indonesia
Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi-Ma'ruf Tak Sampai 70 Persen

Sementara itu, survei juga mencatat sebanyak 59,3 persen responden mendukung Presiden Joko Widodo melakukan perombakan

Anies Bertemu Kepala BNPB, Bahas Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Bertemu Kepala BNPB, Bahas Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/6).

Jamin Kepastian Hukum, Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
Jamin Kepastian Hukum, Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja inkonstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945

Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia
Indonesia
Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia

Taufiqurrahman bilang, tak dapatnya kuota haji di tahun telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Kemenag Wilayah Aceh Dapat Jatah 44 CPNS dan 796 CPPPK
Indonesia
Kemenag Wilayah Aceh Dapat Jatah 44 CPNS dan 796 CPPPK

Apabila ada oknum yang mengaku sebagai calo maka dapat segera dilapor kepada Kanwil Kemenag Aceh atau kepada pihak yang berwajib.

Wagub DKI Yakin Pembangunan Sirkuit Formula E Rampung Tepat Waktu
Indonesia
Wagub DKI Yakin Pembangunan Sirkuit Formula E Rampung Tepat Waktu

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyakini lintasan Formula E yang akan dibangun di Ancol akan selesai tepat waktu.