Muktahirkan Data Tiap Bulan, Pemkot Bandung Pastikan PNS Tidak Terima Bansos Apel PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bandung terus melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan. Hal itu guna memastikan data kemiskinan tepat sasaran, termasuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dan diduga menerima bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono memastikan, atas dugaan adanya ASN yang masuk dalam DTKS sudah dibersihkan. Klarifikasi data ini berkat verifikasi dan validasi yang secara berkala oleh tim yang bergerak di level kelurahan.

Baca Juga:

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Ia menegaskan, pergerakan data DTKS sangat dinamis, karena saat ini pembaharuan data dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, pergerakan data inilah yang bisa jadi membuat ASN terdata, karena pada saat dilakukan pendataan masih belum masuk menjadi ASN.

"Sekarang masuk DTKS besoknya masuk PNS, jadi bisa jadi saat masuk pendataan ternyata KK-nya masih bersatu dengan orang tuanya jadi PNS itu baru. Insyaallah Kota Bandung clear," ucap Tono di Balai Kota Bandung, Kamis, 2 Desember 2021.

Tono menegaskan, penetapan DTKS oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) hanya mampu mengajukan usulan saja. Namun, setelah penetapan dari Kemensos, pihaknya kembali memverifikasi dan validasi ke lapangan. Hal ini guna memastikan data DTKS tepat sasaran.

"Masuk DTKS ini syaratnya ada tiga. Pertama namanya akurat, kedua alamatnya akurat, dan ketiga NIK nya juga padan atau ngelink cocok dengan data Disdukcapil. Kemudian aspek kelayakannya di lapangan juga kita lihat langsung," paparnya.

Tono tidak memungkiri apabila dalam pelaksanaannya kerap ada saja yang luput atau keliru. Mengingat proses untuk pendataan DTKS ini cukup panjang terlibat mulai dari tingkat RT hingga ke level pemerintah pusat.

"Semua tergabung dalam mekanismenya dari RT RW masuk ke Dinsos kota. Kemudian masuk ke Provinsi lalu masuk ke pusat melalui kementerian," Tono menjelaskan.

Baca Juga:

Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Tono mengungkapkan, proses verifikasi dan validasi tidak akan pernah berhenti. Seperti saat ini yang baru saja menerima data DTKS terbaru dari Kemensos di Kota Bandung sebanyak 160 ribu KK atau sekitar 700 ribu jiwa.

Tono menuturkan, jumlah DTKS ini mengalami peningkatan lantaran terdampak ketika pandemi COVID-19 melanda. Sebelumnya di Januari 2021 silam DTKS di Kota Bandung sebanyak 139 ribu KK atau 473 ribu jiwa.

"Tentunya Pemkot Bandung sudah banyak diakomodir namun demikian data yang diberikan pemerintah pusat harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota," jelasnya.

Ia mengatakan, verifikasi dan validasi data ini, kata Tono, dimaksudkan agar bisa mendapatkan data terbaru yang akurat.

"DTKS ini dijadikan data pokok untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dari beragam OPD," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri
Indonesia
Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri

Vonis kasasi yang diputuskan pada 3 November 2021 lalu menyebutkan Napoleon tetap harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

16 Juta Warga Bakal Mudik ke Jawa Timur
Indonesia
16 Juta Warga Bakal Mudik ke Jawa Timur

Sepeda motor menjadi kendaraan alternatif yang banyak dipakai masyarakat untuk mudik.

Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina
Indonesia
Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia mulai mewaspadai potensi bencana alam akibat La Nina.

Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen
Indonesia
Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen

Minimnya stok plasma konvalesen juga kerap dikeluhkan PMI Solo. Padahal, permintaan meningkat terus seiring lonjakan kasus Corona.

Menlu Retno Bertemu dengan Wamenlu Ukraina
Indonesia
Menlu Retno Bertemu dengan Wamenlu Ukraina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela-sela kegiatannya di Doha, Qatar, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova.

19 Kendaraan Overspeed di Tol Jakarta Kena Tilang e-TLE di Hari Pertama
Indonesia
19 Kendaraan Overspeed di Tol Jakarta Kena Tilang e-TLE di Hari Pertama

"Ada 19 pelanggaran over speed di hari pertama pada 1 April 2022," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jamal Alam saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (2/4).

Kasus COVID-19 Cukup Terkendali, Satgas Ingatkan Masyarakat Jangan Terlena
Indonesia
Kasus COVID-19 Cukup Terkendali, Satgas Ingatkan Masyarakat Jangan Terlena

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 tiap daerah minimal 70 persen dari total penduduk

Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa
Indonesia
Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa

KPK kini tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, melainkan berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi

Kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak Telah Menyebar Hingga Sukabumi
Indonesia
Kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak Telah Menyebar Hingga Sukabumi

Telah ditemukan dua ekor sapi asal Salatiga, Jawa Tengah, mengidap PMK yang merupakan milik seorang peternak di Kecamatan Cikole, Sukabumi.

Anies Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM, Wagub DKI: Itu Hak Warga
Indonesia
Anies Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM, Wagub DKI: Itu Hak Warga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, bila ingin menempuh ke jalur hukum warga harus berdasarkan dengan data dan fakta. Tidak ujuk-ujuk langsung menggugat.