MUI Yakin Pembagian BLT Putus Mata Rantai Penularan COVID-19 Petugas medis melintasi ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/ Hendra Nurdiyansyah

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung upaya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja yang terdampak penaganan COVID-19. Kebijakan ini harus ditempuh jika serius untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini.

"Kalau rakyat masih berkeliaran mencari nafkah maka akan sulit bagi kita menghambat penyebarannya," kata Anwar kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga:

Warga yang Merasa Tertular Virus Corona Jangan Minum Obat Sendiri

Anwar melanjutkan, dengan diberikannya BLT ini maka pemerintah bisa melarang mereka untuk keluar rumah. Tentu mereka terima karena tak terbebani dan dibebani oleh fikiran mencari uang untuk keluarganya.

"Kami mengharapkan agar kebijakan ini secepatnya dikeluarkan dan dilaksanakan," jelas Anwar.

Mengingat dana yang dikeluarkan cukup besar, Anwar mendesak Presiden Joko Widodo memanggil pengusaha besar di negeri ini dan mewajibkan mereka untuk menyumbang bagi penanggulangan wabah corona ini.

Lalu, Anwar jug mengusulkan Presiden supaya secepatnya menandatangani ketentuan tentang pemotongan zakat bagi ASN ( Aparatur Sipil Negara) yang dananya nanti dipergunakan untuk menolong dan membantu mereka yang terpukul ekonominya oleh kehadiran wabah ini.

Anwar menambahkan, pemerintah perlu menindak orang yang mempermain-mainkan dana BLT ini. "Sehingga pengalokasian dananya tidak tepat sasaran," imbuh Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

Impor bawang putih dari Tiongkok menyebabkan harga komoditas tersebut sulit dikendalikan
Penjual bawang putih di Pasar Legi Solo, Jawa Tengah, Selasa (4/2).(MP/Ismail)

Ia meminta masyarakat agar ikut memantau pengelolaannya agar apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dan bersama dapat tercapai.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk ke dalam kelompok 40% termiskin di Indonesia, hingga para kelompok pekerja informal termasuk para pengemudi ojek online (ojol).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan ini digulirkan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak virus corona (COVID-19).

"Untuk meningkatkan daya beli, kita bagi dalam beberapa kelompok tujuan stimulus, pertama pasti adalah masyarakat rumah tangga termiskin, 40% rumah tangga termiskin, 29,3 jt akan alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai," kata Susi saat video conference BNPB, Jakarta, Kamis (26/3).

Baca Juga:

Alat Rapid Test Corona Mulai Digunakan, Pemerintah Klaim Hasilnya Banyak yang Negatif

Susi menjelaskan, pada kelompok rumah tangga 40% termiskin ini yang baru terdata dengan jelas sebanyak 15,2 juta itu pun data pada program kartu sembako. Sedangkan 14,1 juta sedang didata kembali.

Selain itu, Susi mengatakan pemerintah juga memberikan BLT kepada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mulai dari warung, toko, pedagang pasar. Pemerintah akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata sektor tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
G20 Pantau Rebutan Likuiditas di Pasar Keuangan
Dunia
G20 Pantau Rebutan Likuiditas di Pasar Keuangan

Dalam pertemuan G20, para pemimpin menyepakati kebijakan pemulihan ekonomi harus terus didukung.

Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka

KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat

Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk
Indonesia
Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk

Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini.

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN
Indonesia
Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pemulihan yang ditargetkan mulai terjadi pada kuartal III dan IV setelah pada kuartal II tertekan akibat penerapan PSBB.

Kasus Nurhadi Family Corruption, KPK Diminta Usut Dugaan TPPU
Indonesia
Kasus Nurhadi Family Corruption, KPK Diminta Usut Dugaan TPPU

Menurutnya, KPK bisa mengusut kasus dugaan pencucian uang melalui istri Nurhadi, Tin Zuraida.

Bawaslu bakal Pidanakan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Bawaslu bakal Pidanakan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Menurutnya, para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.

96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten
Indonesia
96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten

Jumlah vaksin COVID-19 Sinovac yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten hingga saat ini sudah mencapai 96.276 vial

Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa
Indonesia
Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa digugat di Pengadilan Negeri Depok, sebab keteranganya sebagai ahli di tingkat penyidikan dianggap memberatkan penggugat Andy Tediarjo.

Disiplin Masyarakat Rendah, COVID-19 Makin Betah di Indonesia
Indonesia
Disiplin Masyarakat Rendah, COVID-19 Makin Betah di Indonesia

Iran, Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang sudah mengalami penurunan kasus, namun di Indonesia masih mengalami peningkatan

Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter