MUI Tegur Aksi Munajat 212 Tunggangi Agama untuk Kepentingan Politik Praktis Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dan sejumlah petinggi MUI menggelar konferensi pers di Gedung MUI. Jakarta(Merahputih.com / Derry Ridwansah)

MerahPutih.Com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa'adi menegur MUI DKI Jakarta sebagai salah pemrakarsa Selawat dan Dzikir Nasional Malam Munajat 212 di Monas.

Teguran MUI Pusat dilatari kegiatan keagamaan tersebut 'diseret' ke dalam kepentingan politik praktis. Menurut Zainut kegiatan Munajat 212 bersifat politis dan tidak sesuai dengan utama berdzikir.

"Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212," ujar Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Sabtu (23/2).

Lebih lanjut Zainut menambahkan kegiatan itu seharusnya tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berdzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.

Menurut Zainut, kegiatan Munajat 212 yang diselenggarakan baru-baru ini justru menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu.

Aksi Munajat 212 di Monas
Acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam (@mahendradatta)

"MUI sebagai lembaga keagamaan tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis karena hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam," tegas Wakil Ketua Umum MUI Pusat ini.

MUI, terangnya adalah tempat netral yang menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam, yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan dan perlindungan kepada semua umat Islam.

"Politik yang dibangun oleh MUI adalah politik kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik praktisan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa," kata Zainut sebagaimana dilansir Antara.

Jamaah Munajat 212
Ribuan jamaah mengikuti Munajat 212 di Monas (Foto: Twitter @fadlizon)

Sebaiknya, kata dia fungsionaris harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada.

MUI, ujarnya tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu.

Untuk hal tersebut, Zainut mengimbau pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar dapat memfungsikan organisasi sebagai perekat dan pemersatu umat.

Apalagi pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan hajatan nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

"Hendaknya MUI dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye, agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," pungkasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Teror Pembakaran Mobil di Jawa Tengah Bagian Strategi Firehouse of Falsehood?



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH