MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam Sejumlah warga Desa Lubuk Sanai, Kabupaten Mukomuko menghadiri pemakaman PDP COVID-19.(Foto: Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Masih adanya keraguan di tengah masyarakat terkait pengurusan jenazah korban COVID-19 membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19.

Fatwa tersebut mengatur beberapa hal, salah satunya proses pengurusan jenazah yang sesuai protokol kesehatan mulai tahap pemandian jenazah, pengkafanan, penyolatan hingga penguburan.

Baca Juga:

Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menekankan, pengurusan jenazah korban COVID-19 dipastikan memenuhi syariat islam.

"Yang pasti (pengurusan jenazah) memenuhi syariat namun harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk tidak mempunyai potensi penularan diri sendiri dan orang lain," ucap Asrorun saat dialog melalui ruang digital di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menambahkan, tahapan dalam protokol kesehatan pengurusan jenazah yang tercantum dalam fatwa tersebut antara lain.

Tahapan memandikan jenazah korban COVID-19, bisa dimandikan tanpa harus melepaskan pakaian, saat kondisi normal pun tidak harus untuk melepas pakaiannya, kuncinya adalah membersihkan najis yang terdapat dalam tubuhnya. Yang memandikan diupayakan sesuai dengan jenis kelamin jenazah, namun jika tidak memungkinkan maka tetap dimandikan tanpa harus melepas pakaiannya.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengurusan jenazah pasien COVID-19. (Foto: Antara)
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengurusan jenazah pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Berikutnya tahap pengkafanan setelah dimandikan dan disucikan, pengkafanan cukup 1 helai dan dimungkinkan ditutup menggunakan plastik dan dimasukan ke dalam peti untuk mencegah potensi penularan.

Kemudian penyolatan cukup diwakilkan oleh orang muslim di rumah sakit, di musala terdekat atau di pemakaman, artinya di mana pelaksanaan salat sangat fleksibel.

Terakhir pemakaman tetap dilakukan seperti biasa, petugasnya penting untuk mencegah potensi penularan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD).

Lebih lanjut, Asrorun mengungkapkan, MUI memiliki perhatian sangat tinggi untuk penanggulangan COVID-19 ini dengan mengajak para ahli dalam merumuskan kebijakan.

"MUI memiliki concern sangat tingggi terkait ikhtiar penanganan, pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dengan mengundang berbagai pakar dari BNPB, Kemenkes dan guru besar UI untuk melakukan pengkajian dan memperoleh informasi terkait COVID-19, " ungkapnya.

Baca Juga:

2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah

Tak lupa ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan ikhtiar dalam mencegah dan menjaga diri dari bahaya, serta mengutamakan kepentingan orang lain.

"Kewajiban pertama untuk ikhtiar mencegah dan memastikan pemulasaran sesuai ketentuan syariah dan menjaga diri dari bahaya. kemudian ketika ada benturan antara memenuhi syariah dan keselamatan jiwa, maka kepentingan orang yang hidup didahulukan daripada yang wafat, namun saat ini kita bisa memenuhi antara hak jenazah dan hak orang yang masih hidup, " pungkasnya.

Perlu diketahui, merujuk pada fatwa MUI tersebut, umat islam yang meninggal akibat COVID-19 dihukumi mati syahid, yaitu syahid akhirat yang berarti muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (tha’un), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar’i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab). (Pon)

Baca Juga:

Daripada Perluas CFD, Anies Disarankan Fokus Awasi Pasar Hingga Mal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara
Indonesia
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids.

KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan
Indonesia
KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap

[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin

Hal ini terlihat sejak pertengahan Mei 2021

Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR
Indonesia
Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR

Sudah ada penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara

Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa
Indonesia
Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa

Jajaran Polresta Cirebon melaksanakan vaksinasi massal di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/7).

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat
Indonesia
Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat

Dua personel Polda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus unlawful killing anggota Laskar FPI masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai
Indonesia
Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai

Meski kurva melandai, hal yang menjadi perhatian adalah kasus COVID-19 masih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperkuat 3T yaitu testing, tracing, dan treatment agar diimplementasikan di desa.

Surabaya Masuk PPKM Level 1
Indonesia
Surabaya Masuk PPKM Level 1

Kota Surabaya satu di antara lima daerah di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk
Indonesia
KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.