MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam Sejumlah warga Desa Lubuk Sanai, Kabupaten Mukomuko menghadiri pemakaman PDP COVID-19.(Foto: Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Masih adanya keraguan di tengah masyarakat terkait pengurusan jenazah korban COVID-19 membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19.

Fatwa tersebut mengatur beberapa hal, salah satunya proses pengurusan jenazah yang sesuai protokol kesehatan mulai tahap pemandian jenazah, pengkafanan, penyolatan hingga penguburan.

Baca Juga:

Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menekankan, pengurusan jenazah korban COVID-19 dipastikan memenuhi syariat islam.

"Yang pasti (pengurusan jenazah) memenuhi syariat namun harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk tidak mempunyai potensi penularan diri sendiri dan orang lain," ucap Asrorun saat dialog melalui ruang digital di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menambahkan, tahapan dalam protokol kesehatan pengurusan jenazah yang tercantum dalam fatwa tersebut antara lain.

Tahapan memandikan jenazah korban COVID-19, bisa dimandikan tanpa harus melepaskan pakaian, saat kondisi normal pun tidak harus untuk melepas pakaiannya, kuncinya adalah membersihkan najis yang terdapat dalam tubuhnya. Yang memandikan diupayakan sesuai dengan jenis kelamin jenazah, namun jika tidak memungkinkan maka tetap dimandikan tanpa harus melepas pakaiannya.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengurusan jenazah pasien COVID-19. (Foto: Antara)
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengurusan jenazah pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Berikutnya tahap pengkafanan setelah dimandikan dan disucikan, pengkafanan cukup 1 helai dan dimungkinkan ditutup menggunakan plastik dan dimasukan ke dalam peti untuk mencegah potensi penularan.

Kemudian penyolatan cukup diwakilkan oleh orang muslim di rumah sakit, di musala terdekat atau di pemakaman, artinya di mana pelaksanaan salat sangat fleksibel.

Terakhir pemakaman tetap dilakukan seperti biasa, petugasnya penting untuk mencegah potensi penularan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD).

Lebih lanjut, Asrorun mengungkapkan, MUI memiliki perhatian sangat tinggi untuk penanggulangan COVID-19 ini dengan mengajak para ahli dalam merumuskan kebijakan.

"MUI memiliki concern sangat tingggi terkait ikhtiar penanganan, pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dengan mengundang berbagai pakar dari BNPB, Kemenkes dan guru besar UI untuk melakukan pengkajian dan memperoleh informasi terkait COVID-19, " ungkapnya.

Baca Juga:

2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah

Tak lupa ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan ikhtiar dalam mencegah dan menjaga diri dari bahaya, serta mengutamakan kepentingan orang lain.

"Kewajiban pertama untuk ikhtiar mencegah dan memastikan pemulasaran sesuai ketentuan syariah dan menjaga diri dari bahaya. kemudian ketika ada benturan antara memenuhi syariah dan keselamatan jiwa, maka kepentingan orang yang hidup didahulukan daripada yang wafat, namun saat ini kita bisa memenuhi antara hak jenazah dan hak orang yang masih hidup, " pungkasnya.

Perlu diketahui, merujuk pada fatwa MUI tersebut, umat islam yang meninggal akibat COVID-19 dihukumi mati syahid, yaitu syahid akhirat yang berarti muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (tha’un), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar’i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab). (Pon)

Baca Juga:

Daripada Perluas CFD, Anies Disarankan Fokus Awasi Pasar Hingga Mal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Versi Polisi
Indonesia
Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Versi Polisi

Kebakaran di Gedung Kejagung bermula pada Sabtu, 22 Agustus 2020, sekitar pukul 19.10 WIB

 Polisi Bakal Kejar Pengedar Surat Keterangan Sehat dan Bebas Corona
Indonesia
Polisi Bakal Kejar Pengedar Surat Keterangan Sehat dan Bebas Corona

Nantinya, kata Argo, jika pihaknya menemukan adanya unsur pidana dalam postingan tersebut, Polri akan langsung memproses kasus tersebut.

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi
Indonesia
6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu.

 Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik
Indonesia
Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik

"Masyarakat diharapkan tidak panik dan takut berlebihan setelah diumumkan adanya warga di Indonesia yang terkena penyakit Corona," kata Anas Thahir

Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021

Keluarga Ba'asyir di Kabupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan kabar baik itu.

Jika Berulah Lagi, Napi Asimilasi Layak Ditembak di Tempat
Indonesia
Komisi Kejaksaan Panggil Novel Baswedan, Ada Apa?
Indonesia
Komisi Kejaksaan Panggil Novel Baswedan, Ada Apa?

"Ini menjadi tugas Komisi Kejaksaan untuk minta penjelasan agar terang benderang. Tetapi tentu hal-hal yang disampaikan harus direspon oleh Komisi Kejaksaan, dengan baik pula," ujarnya.

Warga Cilincing Sempat Rusak Rumah Pompa Bulak Cabe, Ini Gara-garanya!
Indonesia
Warga Cilincing Sempat Rusak Rumah Pompa Bulak Cabe, Ini Gara-garanya!

“Namun air yang datang extreme jumlahnya, sehingga dibutuhkan waktu untuk mengeringkannya,” ujarnya.

Mike Pompeo ke Indonesia, Tiongkok Nilai AS Picu 'Perang Dingin' dan Virus Politik
Indonesia
Mike Pompeo ke Indonesia, Tiongkok Nilai AS Picu 'Perang Dingin' dan Virus Politik

Duta besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, Amerika telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok dan memprovokasi hubungan negaranya dengan Indonesia.

Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020
Indonesia
Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

"Kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya itu kan pemerintahan nanti Plt semua."