MUI Sebut Tak Sah Salat Jumat Dibagi Dua Gelombang Ilustrasi - Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. (Dok Humas Pemprov Jabar)

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut pelaksanaan salat Jumat dua gelombang di tengah tatanan normal baru (new normal) selama pandemi virus corona tak sah. Dua gelombang yakni pembagian jadwal salat berdasarkan giliran waktu.

Hal ini berdasarkan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang.

Baca Juga:

Wisata Taman Bunga Nusantara, Cianjur, Jawa Barat Dibuka Kembali

"Ternyata fatwanya sudah ada ya tahun 2000, jadi sekarang ini MUI mengarah ke sana (salat Jumat dua gelombang tidak sah) karena fatwanya kuat ya alasannya," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Selasa (2/6).

Abbas mengatakan, MUI mengusulkan penambahan atau memperbanyak tempat pelaksanaan ibadah untuk salat Jumat. Menurut Anwar, upaya itu dinilai aman dan sah sesuai syariat agama.

"Jadi kami lebih mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat untuk menambah jumlah tempat penyelenggaraan salat Jumat," ujarnya.

Suasana Masjid Raya Senapelan Pekanbaru saat pelaksanaan Shalat Jumat pertama setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Riau, di Kota Pekanbaru, Jumat (29/5/2020). Mayoritas masjid di Pekanbaru kembali melaksanakan shalat berjamaah usai PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai normal baru dalam kegiatan di rumah ibadah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Suasana Masjid Raya Senapelan Pekanbaru saat pelaksanaan Shalat Jumat pertama setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Riau, di Kota Pekanbaru, Jumat (29/5/2020). Mayoritas masjid di Pekanbaru kembali melaksanakan shalat berjamaah usai PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai normal baru dalam kegiatan di rumah ibadah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Abbas menyebut, masyarakat tetap dapat melangsungkan salat Jumat serentak dengan memilih ibadah di tempat peribadatan skala kecil seperti musala, kantor atau lapangan dengan catatan tetap memperhatikan physical distancing sesuai imbauan pemerintah.

Fatwa tentang salat Jumat dua gelombang lahir dari Musyawarah Nasional VI MUI pada 2000 silam.

Fatwa tersebut berisikan empat poin. Poin pertama, "Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'uzur syar'i."

"Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan salat Jum'at disebabkan suatu 'uzur syar'i hanya diwajibkan melaksanakan salat Zuhur," demikian poin kedua dalam fatwa tersebut.

Baca Juga:

Viral Bukit Bandawasa Dipenuhi Wisatawan, Begini Respons Gugus Tugas COVID-19

Sebelumnya, terdapat usulan tentang pelaksanaan salat Jumat secara bergelombang mengingat masih diterapkannya social distancing atau jaga jarak fisik.

Social distancing mengharuskan setiap orang menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini pun dikhawatirkan sebab tak sedikit masjid-masjid yang jumlah jamaahnya membeludak saat pelaksanaan salat Jumat. (Knu)

Baca Juga:

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasatgas Penyelidik KPK Sebut Hanya Firli Bahuri yang Getol Dorong TWK
Indonesia
Kasatgas Penyelidik KPK Sebut Hanya Firli Bahuri yang Getol Dorong TWK

Menurut dia, hanya Ketua KPK Firli Bahuri yang yang getol mendorong Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19

Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara.

Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212
Indonesia
Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Stanislaus mengatakan, konflik itu bisa terjadi karena massa PDIP dikenal militan dan tengah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor polisi.

Disebut Sempat Dekati Pimpinan KPK, Ini Jawaban Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Disebut Sempat Dekati Pimpinan KPK, Ini Jawaban Wali Kota Tanjungbalai

Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial buka suara soal sempat disebut menghubungi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli.

Pemprov DKI Ajukan Banding Terkait Kemenangan Gugatan Diskotek Golden Crown
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Banding Terkait Kemenangan Gugatan Diskotek Golden Crown

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memenangkan gugatan PT MAS mengenai penutupan tempat hiburan Golden Crown.

Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D
Indonesia
Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D

Jika ingin mendapatkan SIM dari polisi penyandang disabilitas harus memiliki sertifikas sehat dari dokter

Gerindra Buka Suara Soal Sandiaga Uno Masuk Bursa Ketum PPP
Indonesia
Gerindra Buka Suara Soal Sandiaga Uno Masuk Bursa Ketum PPP

Nama eks Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019, itu muncul setelah disebut oleh beberapa DPC PPP

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Kejari Jakarta Utara Tangkap Buronan Kasus Keterangan Palsu
Indonesia
Kejari Jakarta Utara Tangkap Buronan Kasus Keterangan Palsu

Ameng kabur usai diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) pada 23 September 2020.

Polda Metro Luncurkan 30 Kamera ETLE Mobile
Indonesia
Polda Metro Luncurkan 30 Kamera ETLE Mobile

kamera ETLE juga dapat merekam petugas kepolisian yang sedang bertugas di lapangan