MUI Sebut Tak Sah Salat Jumat Dibagi Dua Gelombang Ilustrasi - Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. (Dok Humas Pemprov Jabar)

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut pelaksanaan salat Jumat dua gelombang di tengah tatanan normal baru (new normal) selama pandemi virus corona tak sah. Dua gelombang yakni pembagian jadwal salat berdasarkan giliran waktu.

Hal ini berdasarkan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang.

Baca Juga:

Wisata Taman Bunga Nusantara, Cianjur, Jawa Barat Dibuka Kembali

"Ternyata fatwanya sudah ada ya tahun 2000, jadi sekarang ini MUI mengarah ke sana (salat Jumat dua gelombang tidak sah) karena fatwanya kuat ya alasannya," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Selasa (2/6).

Abbas mengatakan, MUI mengusulkan penambahan atau memperbanyak tempat pelaksanaan ibadah untuk salat Jumat. Menurut Anwar, upaya itu dinilai aman dan sah sesuai syariat agama.

"Jadi kami lebih mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat untuk menambah jumlah tempat penyelenggaraan salat Jumat," ujarnya.

Suasana Masjid Raya Senapelan Pekanbaru saat pelaksanaan Shalat Jumat pertama setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Riau, di Kota Pekanbaru, Jumat (29/5/2020). Mayoritas masjid di Pekanbaru kembali melaksanakan shalat berjamaah usai PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai normal baru dalam kegiatan di rumah ibadah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Suasana Masjid Raya Senapelan Pekanbaru saat pelaksanaan Shalat Jumat pertama setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Riau, di Kota Pekanbaru, Jumat (29/5/2020). Mayoritas masjid di Pekanbaru kembali melaksanakan shalat berjamaah usai PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai normal baru dalam kegiatan di rumah ibadah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Abbas menyebut, masyarakat tetap dapat melangsungkan salat Jumat serentak dengan memilih ibadah di tempat peribadatan skala kecil seperti musala, kantor atau lapangan dengan catatan tetap memperhatikan physical distancing sesuai imbauan pemerintah.

Fatwa tentang salat Jumat dua gelombang lahir dari Musyawarah Nasional VI MUI pada 2000 silam.

Fatwa tersebut berisikan empat poin. Poin pertama, "Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'uzur syar'i."

"Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan salat Jum'at disebabkan suatu 'uzur syar'i hanya diwajibkan melaksanakan salat Zuhur," demikian poin kedua dalam fatwa tersebut.

Baca Juga:

Viral Bukit Bandawasa Dipenuhi Wisatawan, Begini Respons Gugus Tugas COVID-19

Sebelumnya, terdapat usulan tentang pelaksanaan salat Jumat secara bergelombang mengingat masih diterapkannya social distancing atau jaga jarak fisik.

Social distancing mengharuskan setiap orang menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini pun dikhawatirkan sebab tak sedikit masjid-masjid yang jumlah jamaahnya membeludak saat pelaksanaan salat Jumat. (Knu)

Baca Juga:

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diterpa Isu Miring, Berikut Tanggapan Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Diterpa Isu Miring, Berikut Tanggapan Relawan Vaksin COVID-19

Uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Unpad sempat diterpa isu tak sedap.

Pusat Bisnis Nigeria Larang Operasi Ojek Online
Indonesia
Pusat Bisnis Nigeria Larang Operasi Ojek Online

Larangan itu akan mengubah perjalanan ribuan orang serta mengancam keberadaan ojek daring di Lagos.

Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro
Indonesia
Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro

Polda Metro Jaya meminta agar massa mengurungkan niatnya melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (18/12) siang ini.

Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong
Indonesia
Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong

"Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," ungkap ICJR

Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya
Indonesia
Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya

Pemerintah salah stategi dan salah diagnosa permasalahan

KPK dan Polri Buru Harun Masiku ke Sejumlah Daerah
Indonesia
KPK dan Polri Buru Harun Masiku ke Sejumlah Daerah

"Kami sedang upaya terus menerus ke daerah-daerah," kata Plt Juru Bucara KPK, Ali Fikri

Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim

Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam mengelola lahan sawah seluas 6,2 hektar (ha) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma (Lanud HLP).

DPR Diragukan Mau Potong Gaji untuk Korban Corona, Beda Kalau Urusan Politik
Indonesia
DPR Diragukan Mau Potong Gaji untuk Korban Corona, Beda Kalau Urusan Politik

Lucius meminta, anggota DPR mengikuti langkah elemen masyarakat

Kasus COVID-19 Jatim dan Sulsel Lampaui Jakarta
Indonesia
Kasus COVID-19 Jatim dan Sulsel Lampaui Jakarta

Jawa Timur juga provinsi yang mengabarkan pasien sembuh yang cukup tinggi.