MUI Polisikan Penyebar Hoaks Rapid Test Massal Seluruh Ulama di Indonesia Ilustrasi hoaks. Foto: Net

Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaporkan kasus hoaks selebaran kepada MUI provinsi, kabupaten/kota agar ulama, kiai, ustaz di Indonesia waspada terhadap tes cepat (rapid test) risiko virus corona ke Bareskrim Polri.

Laporan itu diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/0278/V/2020/BARESKRIM tanggal 28 Mei 2020.

"Telah melaporkan tindak pidana tersebut ke Bareskrim Mabes Polri divisi Cyber Crime," kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI, Ikhsan Abdullah dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/5).]

Baca Juga:

Pemprov DKI Peringatkan Warga Disiplin Berlebaran di Rumah

Ikhsan menuturkan laporan itu dibuat agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah menyebarkan hoaks di tengah masyarakat.

"Dan tidak ada lagi orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan MUI untuk melakukan kejahatan dan upaya-upaya adu domba," ujarnya.

Pasal yang dilaporkan yakni terkait tindak pidana kebencian atau permusuhan individu/antar golongan (SARA) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik psal 28 ayat 2 dan penyebaran berita bohong hoaks Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 ayat 1 dan 2.

Ilustrasi: Seseorang jalani rapid test, Jumat (22/5) (MP/Ismail)

Sebelumnya, MUI memastikan seruan melalui sebuah selebaran kepada MUI provinsi, kabupaten/kota agar ulama, kiai, ustaz di Indonesia waspada terhadap tes cepat (rapid test) risiko virus corona (Covid-19) adalah hoaks atau berita bohong.

Menurut, Sekjen MUI Pusat Anwar Abbas menyatakan informasi tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat, pengumuman, pemberitahuan dalam organisasi MUI.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Salat Id di Wisma Bayurini, Kompleks Istana Bogor

"Seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang Pimpinan Harian MUI Pusat, dan dibubuhi stampel organisasi MUI," kata Anwar melalui surat klarifikasi bernomor Keputusan Nomor: Kep-1185/DP-MUI/V/2020, Senin (25/5).

Mabes Polri membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Saat ini kepolisian tengah mempelajari laporan tersebut untuk kemudian memproses penyelidikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.

 Pemprov DKI dan Setneg Berkonflik Soal Revitalisasi Monas, DPRD Lepas Tangan
Indonesia
Pemprov DKI dan Setneg Berkonflik Soal Revitalisasi Monas, DPRD Lepas Tangan

"Pemda lebih canggih komunikasinya daripada kita," kata Taufik di Jakarta, Kamis (30/1).

Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes
Indonesia
Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes

Polisi menyebut tidak ada unsur pelanggaran Pasal 93 UU Karantina Kesehatan terkait pesta yang dihadiri Raffi Ahmad dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu.

Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Indonesia
Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11).

 Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum
Indonesia
Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Jadi omnibus law ini hal baru di Indonesia. Jadi omnibus law itu tidak punya dasar hukum dan seperti coba-coba saja,” kata Arif

 Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19
Indonesia
Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB karena telah menerima bantuan dan berkenan membantu dalam mendistribusikan kepada para tenaga medis.

Jokowi Kucurkan Rp 405 Triliun Atasi COVID-19, DPR Langsung Bikin Tim
Indonesia
Jokowi Kucurkan Rp 405 Triliun Atasi COVID-19, DPR Langsung Bikin Tim

Tim pengawas tersebut akan diisi minimal satu anggota Komisi VI DPR dari tiap-tiap fraksi dan diketuai oleh empat Wakil Ketua Komisi VI DPR

 DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah
Indonesia
DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Karena kita menginginkan urusan Dinas Pendidikan adalah urusan kurikulum pendidikan, tidak ikut-ikutan dalam pembangunan fisik," ujar Jhonny

KSPI Minta PKS dan Demokrat Respon Legislative Review UU Ciptaker
Indonesia
KSPI Minta PKS dan Demokrat Respon Legislative Review UU Ciptaker

Legislative review sudah melekat dengan setiap anggota DPR

[HOAKS atau FAKTA] Campuran Air Kelapa Muda dan Garam Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Campuran Air Kelapa Muda dan Garam Bisa Sembuhkan COVID-19

Beredar pesan berantai Whatsapp yang berisikan informasi mengenai obat untuk COVID-19.