MUI Minta Umat Patuhi Larangan Salat Idul Adha Berjamaah di Masjid Ilustrasi salat Idul Adha di tengah pandemi virus corona. Sumber: ANTARA FOTO/Paramayuda

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam agar mematuhi larangan pelaksanaan Salat Idul Adha berjamaah di masjid dan lapangan di zona merah serta oranye.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Taushiyah Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 tentang pelaksanaan ibadah, Salat Idul Adha dan penyelenggaraan kurban saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Baca Juga

Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat

Pelaksanaan Salat Idul Adha mengacu pada Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19.

"Implementasinya diserahkan kepada pemerintah atas dasar upaya mewujudkan maslahat (jalb al-mashlahah) dan mencegah terjadinya mafsadat (daf’u al-mafsadah)," kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam keteranganya, Selasa (13/7).

Pemerintah menutup aktivitas di semua rumah ibadah selama pelaksanaan PPKM Darurat, 3-20 Juli. Meski demikian, Amirsyah menjelaskan azan tetap bisa dikumandangkan oleh petugas khusus yang memang rutin melakukan itu.

Selain itu, pengurus dapat mengoptimalkan masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi COVID-19, penyuluhan.

"Termasuk pertolongan bagi masyarakat yang menjadi korban COVID-19," jelas Amirsyah.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia  Dr H Amirsyah Tambunan MA (Dok.BNPT)
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr H Amirsyah Tambunan MA (Dok.BNPT)

Sementara itu, untuk pelaksanaan Ibadah Kurban, pengurus Masjid dapat mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan RPH dan tempat penyembelihan yang tidak mengundang konsentrasi jamaah.

"Juga kurban disalurkan kepada jemaah yang terdampak COVID-19. Bahkan, yang tak cukup beli hewan kurban bisa berderma kepada masyarakat yang terdampak Covid," jelas Amirsyah.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban. Serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal.

Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan manfaat daging kurban untuk kemaslahatan umat yang terdampak COVID-19 dengan memfasilitasi pengolahan.

"Seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya serta didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan," tutup Amirsyah. (Knu)

Baca Juga

Muhammadiyah Akan Keluarkan Fatwa Salat Iduladha di Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kebakaran Kilang Cilacap Menyebabkan Kelangkaan BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kebakaran Kilang Cilacap Menyebabkan Kelangkaan BBM

Beredar sebuah narasi melalui akun Twitter @S4H4B4T6 yang mengatakan bahwa terdapat kemungkinan terjadi kelangkaan minyak.

Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima
Indonesia
Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengaku, masih menemukan di lapangan terkait pendataan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak warga yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bansos.

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Indonesia
Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko terkait ambisinya mengambilalih partai berlambang mercy ini dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Imigrasi: Adelin Lis Gunakan Paspor Atas Nama Hendro Leonardi
Indonesia
Imigrasi: Adelin Lis Gunakan Paspor Atas Nama Hendro Leonardi

Adelin tercatat memegang paspor Indonesia sebanyak empat kali.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi akibat dampak siklon tropis Seroja yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Gelombang

Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot
Indonesia
Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot

“Kerja sama dengan BPTJ Kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi angkot menjadi satu bus,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto

Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Rizal terbukti menerima suap senilai Rp1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Kemenhub Godok Aturan Pelaku Perjalanan Darat Selama Libur Nataru Wajib Sudah Vaksin
Indonesia
Kemenhub Godok Aturan Pelaku Perjalanan Darat Selama Libur Nataru Wajib Sudah Vaksin

Syarat perjalanan darat juga harus negatif COVID-19 melalui tes antigen

Pemprov DKI Klaim Lebih dari 3 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Lebih dari 3 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim, telah memberikan vaksinasi COVID-19 kepada lebih dari 3 juta orang di ibu kota. Sasaran vaksin itu bagi tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik.

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Tampung Fee Bansos Rp9 Ribu Per Paket
Indonesia
Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Tampung Fee Bansos Rp9 Ribu Per Paket

Yogas alias Agustri Yogasmara disebut kerap mendapat jatah kuota pengadaan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).