MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi Pelajar Jawa Timur. (Foto: Pemprov Jatim)

MerahPutih.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama RI tentang Penggunaan Pakaian Seragam menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun meminta SKB Tiga Menteri ini direvisi.

"Revisi ini bertujuan agar SKB tiga Menteri ini tidak memicu polemik, kegaduhan, serta ketidakpastian hukum," ujar Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Baca Juga:

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Ia menyampaikan, MUI menekankan agar aturan SKB Tiga Menteri ini dibatasi pada pihak yang berbeda agama. Sebab, klausul "Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan tertentu" bisa dimaknai luas dan beragam.

"Implikasi ini harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain," ujar Buya Amirsyah membacakan Tausiyah MUI tersebut, Jumat (12/2) kemarin.

Sebaliknya, kata Buya Amir, bila pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Menurut Tausiyah tersebut, sekolah bisa saja memandang itu sebagai bagian proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.

"Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini," ujarnya.

Guru mengajar. (Foto: Kemendikbud)
Guru tengah mengajar siswa. (Foto: Kemendibud)

Meskipun meminta revisi, namun MUI tetap menghargai sebagian isi SKB Tiga menteri ini dengan dua pertimbangan. Pertama, SKB ini bisa memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekhasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh Pemerintah Daerah dan sekolah.

Pertimbangan kedua, SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekhasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda.

"Implikasi pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu patut diapresiasi karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan," kata Buya Amir. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri Wujudkan Toleransi Umat Beragma dan Bhineka Tunggal Ika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov

Lembaga antirasuah mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya berhati-hati agar persoalan ini tak berlarut dan tak kunjung selesai.

Warga Gotong Royong Saling Bantu Keluarga Isolasi Mandiri
Indonesia
Warga Gotong Royong Saling Bantu Keluarga Isolasi Mandiri

Penanganan COVID-19 di RW 05, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik penuh gotong royong.

Strategi Negara Ekonomi Teratas dan Indonesia Kendalikan Keterpurukan Ekonomi
Indonesia
Strategi Negara Ekonomi Teratas dan Indonesia Kendalikan Keterpurukan Ekonomi

Indonesia fokus pada dua instrumen yaitu fiskal dan moneter sebagai langkah untuk melawan dampak pandemi ini.

Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia
Dunia
Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia

kebijakan itu diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Jiran tersebut.

Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan

"Semua kita koordinasikan bersama dan kebijakan yang diambil merupakan keputusan terbaik,” ungkap Riza.

NTT Diterjang Siklon Seroja, Pertanda Wilayah Indonesia Alami Anomali Iklim
Indonesia
NTT Diterjang Siklon Seroja, Pertanda Wilayah Indonesia Alami Anomali Iklim

Kepala daerah yag diusung PDI Perjuangan diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim global.

PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong
Indonesia
PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong

Pompa air di underpass menjadi aset yang mesti dijaga

500 Warga Jakarta Pusat Jalani Vaksinasi COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya
Indonesia
500 Warga Jakarta Pusat Jalani Vaksinasi COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya

Ratusan warga Jakarta Pusat sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Mereka masuk dalam program vaksin massal di Kampung Tangguh Jaya Polres Metro Jakarta Pusat.

Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja
Indonesia
Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja

Tidak sedikit orang yang ketat menjaga protokol kesehatan akhirnya harus positif karena adanya titik lengah ini, termasuk di tempat kerja.

Ketua KPK Firli Bahuri Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas
Indonesia