MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi Pelajar Jawa Timur. (Foto: Pemprov Jatim)

MerahPutih.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama RI tentang Penggunaan Pakaian Seragam menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun meminta SKB Tiga Menteri ini direvisi.

"Revisi ini bertujuan agar SKB tiga Menteri ini tidak memicu polemik, kegaduhan, serta ketidakpastian hukum," ujar Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Baca Juga:

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Ia menyampaikan, MUI menekankan agar aturan SKB Tiga Menteri ini dibatasi pada pihak yang berbeda agama. Sebab, klausul "Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan tertentu" bisa dimaknai luas dan beragam.

"Implikasi ini harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain," ujar Buya Amirsyah membacakan Tausiyah MUI tersebut, Jumat (12/2) kemarin.

Sebaliknya, kata Buya Amir, bila pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Menurut Tausiyah tersebut, sekolah bisa saja memandang itu sebagai bagian proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.

"Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini," ujarnya.

Guru mengajar. (Foto: Kemendikbud)
Guru tengah mengajar siswa. (Foto: Kemendibud)

Meskipun meminta revisi, namun MUI tetap menghargai sebagian isi SKB Tiga menteri ini dengan dua pertimbangan. Pertama, SKB ini bisa memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekhasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh Pemerintah Daerah dan sekolah.

Pertimbangan kedua, SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekhasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda.

"Implikasi pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu patut diapresiasi karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan," kata Buya Amir. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri Wujudkan Toleransi Umat Beragma dan Bhineka Tunggal Ika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan

"Jadi seperti arahan presiden, gubernur silakan mengambil tindakan sesuai data dan fakta di lapangan. Apakah harus direm," ungkap Donny.

 Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri
Indonesia
Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri

Brigjen Panca Putra saat bertugas di KPK sebagai Direktur Penyidikan, juga pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan sejak 19 Juni 2019 hingga April 2020.

Update COVID-19 Nasional Rabu (29/7): Pasien Positif Bertambah 2.381 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Nasional Rabu (29/7): Pasien Positif Bertambah 2.381 Kasus

Angka tersebut mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih berada pada kondisi yang krisis

Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia
Indonesia
Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Komnas HAM mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Alasan Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers di 'Candi' Hambalang
Indonesia
Alasan Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers di 'Candi' Hambalang

Konferensi pers itu digelar di tengah guyuran hujan

BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan
Indonesia
BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan

BMKG kembali merilis informasi terkait siklon tropis seroja yang diprediksi mengalami peningkatan intensitas dalam 24 jam ke depan.

Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan
Indonesia
Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan

Saat ini, peserta PKH tidak termasuk sebagai sasaran program bantuan sosial sembako (BSS) dan bantuan sosial tunai (BST).

Urine Positif Benzo, Roy Kiyoshi Sejak WFH Minum Obat Tidur
Indonesia
Urine Positif Benzo, Roy Kiyoshi Sejak WFH Minum Obat Tidur

Roy mengkonsumsi obat tidur karena kesulitan tidur

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya
Indonesia
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita belasan bus milik dua perusahaan otobus (PO) di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/2) dini hari.

Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi
Lainnya
Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi

Pemerintah melakukan berbagai langkah agar serapan optimal, diantaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020.