MUI ke Pemerintah: Kalau Relaksasi Tak Bisa Melindungi Umat dari Corona, Jangan Dilakukan Ilustrasi - Seorang Muadzin mengumandangkan Adzan Isya di Masjid Raya Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

MerahPutih.com- Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menuturkan, rencana relaksasi yang diwacanakan pemerintah harusnya mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap setiap orang. Jika itu tidak membuat orang-orang terlindungi wabah COVID-19, maka jangan dilakukan.

"Kalau bisa, silakan dilakukan. Kalau tak bisa, jangan dilakukan karena berbahaya dan bertentangan dengan tujuan agama," katanya kepada merahputih.com, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Rabu (13/5): 5.437 Positif, 1.277 Orang Sembuh

Para ulama, jelas Abbas, menyimpulkan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Wabah COVID-19 ini secara langsung telah mengancam diri dan jiwa manusia itu sendiri.

"Karena wabah tersebut telah membuat banyak orang menjadi sakit dan bahkan juga sudah banyak yang meninggal," ujar pria yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Gedung MUI, Jakarta. ANTARA/Anom Prihantoro
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Gedung MUI, Jakarta. ANTARA/Anom Prihantoro

Anwar menambahkan, dalam Islam, hukum menjaga diri dan orang lain agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan adalah wajib. Karena itu, bagi MUI, jika penyebaran virus itu masih tidak terkendali, maka jangan dulu berkumpul-kumpul.

"Dan kalau sudah terkendali ya silakan berkumpul-kumpul. Tetapi meskipun sudah boleh berkumpul-kumpul, MUI tetap mengimbau umat dan masyarakat untuk tetap berhati-hati dengan memperhatikan protokol medis yang ada," ucap pria berdarah Minang ini.

Namun jika status penyebaran virus corona tidak atau belum terkendali lalu tetap ingin berkumpul-kumpul, maka boleh-boleh saja. Tetapi dengan syarat yang ketat dan setiap orang harus bisa melindungi dirinya dan orang lain secara baik.

"Kalau itu bisa dilakukan ya tidak masalah. Silakan, tetapi kalau tidak bisa, maka jangan. Karena mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya," katanya.

Baca Juga:

BPIP: Bantuan Sosial COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Ia mengatakan, fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 dapat menjadi acuan.

Ketika relaksasi PSBB diterapkan di suatu wilayah, masyarakat dapat menggunakan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu.

"Apakah dalam masalah relaksasi ini MUI perlu mengeluarkan fatwa? Saya rasa tidak perlu lagi karena fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 sudah bisa memberikan pedoman kepada umat dan masyarakat tentang bagaimana kita harus bersikap," ujar Abbas. (Knu)

Baca Juga:

Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP DKI Ancam Pidanakan PMKS yang Bandel Berkeliaran di Jakarta
Indonesia
Satpol PP DKI Ancam Pidanakan PMKS yang Bandel Berkeliaran di Jakarta

Sejauh ini, Satpol PP baru memberi pembinaan kepada PMKS yang sudah terjaring

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila

PKS akan Seperti PKI. Partai Bukan Asas Pancasila"

Ngaku-Ngaku Orang Dekat Soekarno, Pria Lansia Ini Diciduk Polisi
Indonesia
Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam
Indonesia
Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam

"Awal-awal corona orang pada nggak gelar hajatan. Yang punya cathering sepi order. Jadi daging nggak laku," kata wanita yang biasa dipanggil Tuti ini

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR

politisi Partai NasDem itu mengaku merasa kehilangan sosok tokoh hebat dan terkenal memegang prinsip kuat dalam pemberantasan korupsi.

DPR Peringatkan Indonesia Jangan Sampai jadi Korban Embargo Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Peringatkan Indonesia Jangan Sampai jadi Korban Embargo Vaksin COVID-19

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pemerintah untuk segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri.

Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade
Indonesia
Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade

Sejumlah massa yang menggelar deklarasi pun geram

Yogas Disebut PIC 4 Perusahaan yang Dikendalikan Ihsan Yunus
Indonesia
Yogas Disebut PIC 4 Perusahaan yang Dikendalikan Ihsan Yunus

Yogas tampak berkelit saat dicecar sejumlah pertanyaan terkait paket untuk Ihsan Yunus maupun perusahaan-perusahaan yang terkait Ihsan Yunus