MUI Disarankan Diisi Agamawan dan Budayawan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendy Choirie (Nasdem.id)

Merahputih.com - Internal Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk berbenah diri menyusul munculnya wacana pembubaran MUI di media sosial.

Wacana #BubarkanMUI muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang terduga teroris. Dua dari tiga terduga teroris itu merupakan mantan pengurus MUI pusat dan MUI Bekasi.

Baca Juga:

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Ke depan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendy Choirie meminta rekrutmen pengurus MUI harus betul-betul ketat. Ia meminta orang yang jadi pengurus MUI harus ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang utuh.

"Jadi, harus agamawan dan budayawan," kata pria yang biasa disapa Gus Choi ini, Rabu (24/11).

Menurutnya, tagar #BubarkanMUI merupakan kritik yang harus ditanggapi dengan bijak. "Tapi, pandangan saya MUI itu harus berbenah diri dan melakukan konsolidasi internal," ucapnya.

Baca Juga:

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

Yang paling penting dalam pembenahannya, adalah bagaimana pengurus dalam menjalankan proses rekrutmen keanggotaan dan tokoh yang akan dijadikan pengurus MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Mantan Sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini mengusulkan agar yang masuk dalam susunan kepengurusan MUI menjalani serangkaian tes terkait. Calon pengurus juga perlu dilihat pendidikan serta track record-nya.

Baca Juga:

Farid Okbah Cs Belum Bisa Ditemui Keluarga

Hal itu penting dilakukan demi menjaga muruah dan nama baik MUI di masa mendatang. Seluruh rakyat Indonesia menginginkan jika MUI bukan asal rekrutmen orang.

"MUI jangan sampai sarang teroris. MUI jangan jadi pemecah belah bangsa. Kasus fatwa Ahok itu berdampak pemecah belah bangsa," papar Gus Choi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres
Indonesia
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Polisi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar PPKM Darurat

Nantinya dalam penindakan itu akan masuk ketegori pidana ringan, pidana umum atau sebagainya.

Hadapi Musim Hujan, Dinas LH Keruk Lumpur Kali Sunter Sepanjang 210 Meter
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Dinas LH Keruk Lumpur Kali Sunter Sepanjang 210 Meter

Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan pengerukan di Kali Sunter, tepatnya di segmen depan Pompa Rawa Badak sepanjang 495 meter dan depan Artha Gading sepanjang 210 meter.

Penunjukkan Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN Lecehkan Konstitusi
Indonesia
Penunjukkan Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN Lecehkan Konstitusi

"Memilih eks pesakitan korupsi uang negara menjadi pejabat publik dan atau komisaris anak BUMN sekalipun, menurut saya merupakan pelecehan nilai moralitas, kepantasan publik dan nilai semangat konstitusi," kata Hengky

Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik
Indonesia
Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik

Sebanyak tiga terminal di wilayah DKI Jakarta akan ditutup terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Ini Kata Anies Soal Road Bike Pakai Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Ini Kata Anies Soal Road Bike Pakai Jalan Sudirman-Thamrin

Anies Baswedan memberikan penjelasan soal niatan pihaknya memperbolehkan sepeda jenis road bike melintas di jalan protokol Sudirman-MH Thamrin.

Ingat, Menteri Agama Berpesan Jangan Cederai Hikmah Ramadan
Indonesia
Ingat, Menteri Agama Berpesan Jangan Cederai Hikmah Ramadan

Seluruh umat Muslim Indonesia untuk menciptakan suasana Ramadan yang penuh dengan ketenangan, kerukunan dan kekhusyukan.

[HOAKS atau FAKTA] 3 Ambulans Sengaja Keliling untuk Bikin Takut Warga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] 3 Ambulans Sengaja Keliling untuk Bikin Takut Warga

Ambulans tersebut diminta sudah harus sampai ke RSUD Kudus untuk memakamkan jenazah COVID-19 lainnya setelah tugas mengantarkan dan memakamkan jenazah COVID-19 ke luar kota.

Firli Janji Benahi Sistem di KPK Usai Penyidiknya Terjerat Kasus Suap
Indonesia
Firli Janji Benahi Sistem di KPK Usai Penyidiknya Terjerat Kasus Suap

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan membenahi sistem yang ada di lembaga yang dipimpinnya.

Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK
Indonesia
Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK

"Tepat sehari jelang idul Fitri, dan 10 hari jelang peringatan 23 tahun reformasi, KPK menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti