MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca yang tiba di kompleks PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021) malam.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram dalam pembuatannya.

Vaksin AstraZeneca pada tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Namun demikian, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan bahwa vaksin yang diproduksi di Korea Selatan tersebut boleh digunakan.

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 354.036 Orang

"Walau demikian, penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam, dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3).

Asrorun mengatakan, ada lima pertimbangan utama MUI memutuskan hal ini.

Pertama, adalah adanya kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajjah asy'ariyah dalam fiqih, yang menduduki kedudukan darurat syar'i.

Alasan kedua, adalah adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tak segera dilakukan vaksinasi COVID-19.

Sebelum memutuskan fatwa ini, MUI telah mengundang Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen AstraZeneca, hingga pihak Bio Farma untuk mendapat masukan.

"Ketiga, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci, tak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity," kata Asrorun.

Ilustrasi - Botol botol dosis vaksin virus corona baru atau COVID-19 di laboratorium. (ANTARA/Shutterstock)
Ilustrasi - Botol botol dosis vaksin virus corona baru atau COVID-19 di laboratorium. (ANTARA/Shutterstock)

Alasan keempat, adalah adanya jaminan keamanan penggunaanya untuk pemerintah sesuai dengan penggunaannya.

Terkait keamanan ini, dibahas oleh BPOM dalam rapat komisi fatwa sebelumnya.

Asrorun mengatakan, alasan kelima adalah pemerintah yang tak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin.

"Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global," kata Asrorun.

Asrorun menekankan, keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca.

Ia pun berpesan agar seluruh umat Islam wajib berpartisipasi dan tidak ragu dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah.

“Saatnya sekarang bersatu dan hindari polemik yang tidak produktif,” ujarnya.

BPOM mengungkapkan BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization (EUA) pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1.

Vaksin AstraZeneca juga telah masuk di dalam WHO-Emergency Use Listing (EUL).

Terkait keamanan vaksin AstraZeneca, BPOM bersama tim pakar KOMNAS Penilai Obat, KOMNAS PP KIPI, dan ITAGI telah melakukan kajian lebih lanjut.

BPOM juga berkomunikasi dengan WHO dan badan otoritas obat negara lain dan mendapatkan hasil investigasi dan kajian yang lengkap serta terkini terkait keamanan vaksin COVID-19 AstraZeneca.

Hasil review pada pertemuan Europe Medicines Agency yang dilaksanakan pada 18 Maret 2021 juga memberikan hasil bahwa manfaat vaksin dalam penanganan COVID-19 lebih besar daripada risiko efek sampingnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Ada Kasus COVID-19 di Bhutan karena Penduduknya Vegetarian

Sementara itu, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 mewakili Kementerian Kesehatan menyambut baik keputusan MUI dan dari Badan POM.

Dengan adanya putusan tersebut, vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat segera didistribusikan dan dipergunakan dalam program vaksinasi nasional.

“Vaksin COVID-19 mampu mencegah fatalitas atau kematian. Di beberapa negara sudah berhasil menurunkan case fatality rate, bed occupancy ratio, dan kasus aktif,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Tekan Penyebaran COVID-19, Jurnalis dan Polisi Bagikan Masker di Kawasan Pasar Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019
Indonesia
BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019

Kebanyakan melalui online, jasa pengiriman, tetapi masih ada jalur laut

Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK
Indonesia
Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam, tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656 per 29 April 2020

Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.

Peti Jenazah Dipasang di Beberapa Titik Jakarta Pusat
Indonesia
Peti Jenazah Dipasang di Beberapa Titik Jakarta Pusat

Pemasangan replika peti jenazah ini untuk mengingatkan warga masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar.

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Indonesia
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan

Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang
Indonesia
Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang

Lanjut Erwin, e-tilang akan berlaku pada sekitar pertengahan atau akhir bulan Agustus 2020 mendatang

Seluruh Pasien COVID-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Seluruh Pasien COVID-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Sejumlah langkah penanganan dilakukan pascakasus COVID-19 ditemukan di Secapa AD. Salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Hegarmanah.

Alokasikan Anggaran Pembangunan Perbatasan Harus Dipercepat
Indonesia
Alokasikan Anggaran Pembangunan Perbatasan Harus Dipercepat

Inpres 1/2021 ditetapkan sebagai wujud pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia yang merupakan beranda terdepan dan etalase bangsa sehingga harus menjadi perhatian utama.

2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi
Indonesia
2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi

SBY dan Mega hadir secara virtual, tetapi kedua anak mereka ikut sidang tahunan secara fisik.

[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun

Sebuah akun Facebook bernama RA Kartini mengunggah artikel yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mencetak uang kartal sebesar Rp100 hingga Rp300 triliyun.