Muhammadiyah Tuntut Transparansi Kemendikbud

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 22 Juli 2020
Muhammadiyah Tuntut Transparansi Kemendikbud
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H Kasiyarno MHum (tengah) (ANTARA/Anom Prihantoro)

Merahputih.com - Muhammadiyah menuntut transparansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal Program Organisasi Penggerak yang terindikasi memiliki banyak masalah, salah satunya meloloskan ormas yang tidak jelas kapasitasnya mendapatkan dana hibah.

"Kita lebih baik tidak ikut serta. Toh Muhammadiyah bisa melakukan hal yang sama tapi tidak menanggung beban," kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs H Kasiyarno MHum, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/7).

Baca Juga:

Penumpang KRL Tembus Sehari 400 Ribu, Persentase yang Positif COVID-19 Segini

Upaya Muhammadiyah menarik diri dari Program Organisasi Penggerak itu karena terdapat organisasi yang sejatinya abal-abal tetapi tetap mendapatkan pendanaan Kemdikbud. Muhammadiyah enggan terlibat dengan program yang tidak transparan dan memiliki indikasi bermasalah.

Bahkan, sejumlah organisasi yang tidak layak justru lolos mendapatkan pendanaan Program Organisasi Penggerak, bahkan memperoleh kategori gajah.

Adapun istilah gajah itu merujuk salah satu kategori pendanaan dalam Program Organisasi Penggerak. Program tersebut merupakan salah satu unggulan Kemdikbud yang bertujuan memberi pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

"Apakah proses seleksi ini transparan bisa dipercaya? Kalau ini terus terjadi, Muhammadiyah khawatir program besar, bagus, anggaran besar, tapi dikerjakan kelompok tidak kompeten, maka apa yang terjadi?," beber dia.

Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

Kemdikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi terpilih dibagi tiga yakni gajah, macan dan kijang.

Untuk kategori gajah dialokasikan anggaran maksimal Rp20 miliar per tahun, macan Rp5 miliar/tahun dan kijang Rp1 miliar/tahun. Dalam program itu Kemdikbud melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Dengan begitu, dia mempertanyakan proses verifikasi para mitra Program Organisasi Penggerak yang sejatinya tidak layak bahkan beberapa dari penerima program hanya sekadar organisasi yang tidak jelas asal muasalnya.

Kasiyarno mengatakan Muhammadiyah mendapatkan alokasi kategori gajah. Hanya saja terdapat kejanggalan saat terdapat organisasi yang bahkan hanya sekelas paguyuban dan sifatnya lokal mendapatkan alokasi gajah seperti Muhammadiyah dan beberapa ormas yang layak.

Baca Juga:

Izin Operasional Bioskop Keluar, DPRD: Kesadaran Masyarakat Kita Rendah

Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Antara, layak untuk mendapatkan pendanaan kategori gajah karena sepak terjangnya sudah puluhan tahun di dunia pendidikan nasional dan area kerjanya nasional. Hal itu tentu berbeda dengan ormas yang tidak jelas riwayatnya tiba-tiba mendapatkan alokasi besar dan berpotensi ada penyelewengan anggaran.

"Ada organisasi yang sejatinya cuma paguyuban dan forum, bahkan mereka mendapat kategori pendanaan gajah, bahkan lebih dari itu karena tidak memiliki dua sampai tiga yang mendapat dana Program Organisasi Penggerak. Apakah mereka dipercaya memiliki performa baik itu?," tutup dia. (*)

#Muhammadiyah #Dana Hibah
Bagikan
Bagikan