Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah/am.)

Merahputih.com - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 30 Tahun 2021 tengah menuai pro kontra. Sejumlah pihak menolak keberadaan Permendikbudristek karena dianggap melegalkan hubungan seksual di luar pernikahan.

Sikap arif diharap muncul dari pemerintah merespons keberatan sejumlah pihak mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tersebut.

"Saya percaya bahwa kearifan itu akan muncul. Dengarlah suara yang keberatan dari hati yang paling dalam dengan patokan nilai," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rabu (17/11).

Baca Juga:

Kekerasan Pada Anak Bakal Dicantumkan di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Harapan itu disampaikan Haedar sembari mencontohkan pengalaman para pendiri bangsa yang mampu mengakomodasi kepentingan golongan yang berbeda kala merumuskan dasar negara.

"Bagaimana dulu tujuh kata dicoret itu kan berdialog akhirnya kemudian ketemu pada sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Itu sesuatu yang sangat mendasar," tutur dia.

Karena itu, Muhammadiyah, ujar Haedar, menyerahkan persoalan terkait Permendikbud Ristek mengenai PPKS pada kebijaksanaan pemerintah dalam menyerap keberatan dari sejumlah pihak.

"Bijaksana untuk menyerap dan mengubah, merevisi apa yang menjadi keberatan," ucap dia.

Baca Juga:

LPSK Tawarkan Solusi Terkait Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Luwu Timur

Menurutnya, menghilangkan satu frasa dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang menjadi keberatan sejumlah pihak tidak akan mengurangi substansi dari regulasi itu.

"Apa sih susahnya menghilangkan satu frasa, misalkan, yang itu tidak akan mengurangi bahkan akan menumbuhkan konsep kekerasan apa pun termasuk kekerasan seksual," ujar Haedar.

Berbagai bentuk kekerasan, sudah pasti ditentang dan ditolak oleh siapa pun serta kelompok manapun, apalagi oleh kelompok agama.

Jika polemik itu mampu disikapi secara bijaksana oleh pemerintah, ia yakin Indonesia mampu menghadapi persoalan-persoalan berat di masa mendatang. "Kata kuncinya adalah kearifan pemimpin bangsa," kata Haedar Nashir.

Baca Juga

Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021

Sebelumnya, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Prof H Lincolin Arsyad menyebut Permendikbud 30/2021 mengenai PPKS memiliki masalah formil dan materiil.

Menurut Lincolin, perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada "persetujuan korban (consent)". (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu saat menunaikan salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah.

Jokowi Lantik Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Ini Komposisinya
Indonesia
Jokowi Lantik Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Ini Komposisinya

Seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas ini, dilakukan mulai 21 Desember 2020 dengan sekitar 1.300 pelamar,

Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung
Indonesia
Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer memastikan, bahwa data yang beredar itu adalah salah.

Indonesia Siapkan Skenario Pengaturan Perjalanan Delegasi G20
Indonesia
Indonesia Siapkan Skenario Pengaturan Perjalanan Delegasi G20

Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga isu utama berupa transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Puncak G20 akan berlangsung di Bali pada Oktober 2022.

Lima Tempat Usaha Langgar PPKM Darurat, Empat Pengunjung Reaktif COVID-19
Indonesia
Lima Tempat Usaha Langgar PPKM Darurat, Empat Pengunjung Reaktif COVID-19

Di Jakarta Utara ada Kafe Otentik Restoran and Lounge, yang didominasi warga negara Nigeria

Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres
Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada 2024.

Kementerian PUPR Didesak Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN
Indonesia
Kementerian PUPR Didesak Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperhatikan perbaikan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Mengingat daerah penyangga menurutnya merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari IKN.

Peringatan Maulid Nabi, Keraton Surakarta Tiadakan Tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud
Indonesia
Peringatan Maulid Nabi, Keraton Surakarta Tiadakan Tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali meniadakan tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud tahun ini karena Kota Solo masih berstatus PPKM Level 2.

PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E
Indonesia
PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen menyisir seluruh anggaran di setiap dinas guna memastikan tidak ada anggaran untuk balap mobil Formula E.

Ingat! Tak Pakai Masker Double dan Medis Dilarang Masuk KRL
Indonesia
Ingat! Tak Pakai Masker Double dan Medis Dilarang Masuk KRL

Rabu (7/7) merupakan hari terakhir sosialisasi kepada pengguna KRL untuk menggunakan masker ganda