Muhammadiyah: Penting Bagi Aparat Tindak Tegas Segala Bentuk Rasisme Permadi Arya alias Abu Janda (Foto: Instagram @permaditivis2)

Merahputih.com - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyoroti cuitan Permadi Arya alias Abu Janda di media sosial. Sunanto berharap aparat penegak hukum dapat menindak Abu Janda terkait pernyataannya yang menyebut 'Islam Arogan'.

“Penting bagi aparat untuk menindak tegas segala bentuk rasisme,” kata Sunanto kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (31/1).

Baca Juga

Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda

Sunanto mengimbau seluruh pihak untuk menyerahkan sepenuhnya proses investigasi soal potensi kejahatan rasisme oleh Abu Janda kepada aparat penegak hukum.

Ia mengingatkan Jangan pula ada penghakiman publik terlebih dahulu. Serahkan semuanya kepada proses hukum yang telah berjalan.

"Tugas kita sebagai civil society yaitu mendorong setiap penegakan aturan sesuai prinsip-prinsip keadilan,” ucap Sunanto.

Permadi Arya alias Abu Janda (Foto: Twitter @permaditivist)

Selain itu, menurut Sunanto, cuitan Abu Janda yang mengatakan Islam adalah agama pendatang yang arogan, justru mengacaukan kesadaran budaya dalam berislam. "Dia keliru menafsirkan Islam," ujar Sunanto.

Sunanto menilai banyaknya ajaran Islam yang berasimilasi dengan budaya Indonesia tidak menghilangkan esensi kebudayaan dan keimanan penganutnya. Karena itu, menurutnya, apa yang disampaikan Abu Janda keliru.

"Ada ajaran Islam yang konteksnya budaya dan relasinya sudah disepakati dan dijalankan sebagai relasi kebudayaan dan tidak menghilangkan konteks keimanan seseorang," katanya.

Baca Juga

Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA

Sebelumnya, Kuasa Hukum Haris Pertama melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Kali ini, Abu Janda dilaporkan terkait cuitan 'Islam arogan' di media sosial. Laporan tersebut bernomor: LP/B/0056/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021.

Abu Janda dilaporkan atas tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan (sara) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (2) penistaan agama UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 156A. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi
Indonesia
Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi

Semuanya, tutur Anies, tergantung kesadaran dan kedisiplinan masyarakat mengikuti ketentutan PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta

Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD
Indonesia
Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD

IGD RS Polri tidak hanya menyediakan layanan dokter dan perawat, tetapi juga tersedia jasa Apotek.

Anak Buah Anies Ambil Sampel Air Teluk Jakarta yang Mengandung Parasetamol
Indonesia
Anak Buah Anies Ambil Sampel Air Teluk Jakarta yang Mengandung Parasetamol

DLH DKI Jakarta juga melakukan pemantauan kualitas air Iaut secara rutin minimal per 6 bulan sekali

Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana
Indonesia
Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana

"PMI berharap di Bulan Juni sudah mulai, biasanya tiga bulan. Tapi kalau target belum tercapai biasanya ada perpanjangan dua bulan," terang Anto Sumardianto, Senin (26/4).

Tiongkok Bersedia Jadi Tempat Berunding Sampai Aksi Ambulan Kota Padang di Gaza
Dunia
Tiongkok Bersedia Jadi Tempat Berunding Sampai Aksi Ambulan Kota Padang di Gaza

Pemerintah Tiongkok mengusulkan diri kepada Dewan Keamanan (DK) PBB

Viral 'Koboi Jalanan' Duren Sawit, Ini Respon Pimpinan Komisi III
Indonesia
Viral 'Koboi Jalanan' Duren Sawit, Ini Respon Pimpinan Komisi III

Mengancam di depan umum dengan senjata api, ya, sama saja seperti teroris

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

Desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi.

Terkendala Data, Hampir 100 Ribu Warga Jakarta Belum Terima Bansos
Indonesia
Terkendala Data, Hampir 100 Ribu Warga Jakarta Belum Terima Bansos

Masih tertundanya 99.450 KK yang menerima BST, Gubernur Anies Baswedan, langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya
Indonesia
17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

Hingga kini nilai sementara aset sitaan para tersangka baru mencapai Rp14 triliun

311 Orang Dinyatakan Positif COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia