Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. (Foto: MP/Teresa Ika)

Merahputih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, meminta pihak kepolisian mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) ihwal penembakan terhadap enam laskar FPI. Polisi sebaiknya transparan saat memberi informasi ke masyarakat.

"Kepolisian perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik," kata Busyro, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (8/12).

Baca Juga:

PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq

Polisi juga sebaiknya memberikan seluruh dokumen ihwal penembakan pengawal Imam Besar FPI tersebut kepada Komnas HAM.

"Karena akan lebih baik bila disertai penyerahan seluruh dokumen tersebut kepada Komnas HAM atau Tim Independen," ucap mantan pimpinan KPK ini.

Karenanya, hal ini bertujuan menginformasikan kepada publik secara transparan dan terukur sesuai SOP yang berlaku.

Konferensi perst terkait pengikut Rizieq Shihab yang menyerang polisi, Senin (7/12/2020). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya
Konferensi perst terkait pengikut Rizieq Shihab yang menyerang polisi, Senin (7/12/2020). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

Dengan diketahuinya anggota Kepolisian terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup atau tanpa seragam dan tanda pengenal.

"Ini perlu dijelaskan jenis kegiatannya, masuk kategori penyelidikan atau kegiatan intelijen yang diluar proses penegakan hukum yang benar," jelas dia.

Baca Juga:

Rizieq Shihab dan Menantunya Kembali Mangkir Panggilan Polisi

Sebab, menurutnya, perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting.

"Agar bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini sekaligus mengukur kejelasan hasil pengamatan intelejen yang diperoleh kepolisian," tutup Busyro. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baku Tembak dengan KKB di Nduga, Tiga Anggota TNI Terluka
Indonesia
Baku Tembak dengan KKB di Nduga, Tiga Anggota TNI Terluka

Tiga anggota TNI AD dari Yonif 700 R dilaporkan terluka akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dua Jenderal Polisi Siap Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Jenderal Polisi Siap Duduk di Kursi Pesakitan

Ketiga tersangka disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka
Indonesia
PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

Pembukaan operasional panti pijat itu harus dilakukan dibarengi protokol kesehatan yang ketat.

Pengelola Bioskop Minta Anies Ubah Aturan 25 Persen Penonton
Indonesia
Pengelola Bioskop Minta Anies Ubah Aturan 25 Persen Penonton

pihak bioskop merasa dirugikan dengan kebijakan yang diambil Anies terkait pembatasan pengunjung hanya boleh masuk 25 persen dari kapasitas ruangan.

Pinangki Disarankan Ajukan JC ke KPK
Indonesia
Pinangki Disarankan Ajukan JC ke KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyarankan Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data
Indonesia
Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

"Kalau bicara itu harus pakai data. Pak Ketua sendiri (Prasetio Edi Marsudi) kan sudah memberikan informasi bahwa tidak ada kenaikan," tegas Suhaimi

3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta
Indonesia
3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta

Operasi juga menuai 5.390 sanksi sosial serta denda administratif 2.382 kali.

Pemerintah Keluarkan Sikap Atas Kasus Pelarungan WNI Meninggal di Kapal Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Sikap Atas Kasus Pelarungan WNI Meninggal di Kapal Tiongkok

KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini

Prabowo Puji Jokowi Setinggi Langit, Pengamat : Konsukuensi jadi Anak Buah
Indonesia
Prabowo Puji Jokowi Setinggi Langit, Pengamat : Konsukuensi jadi Anak Buah

Politik selalu berubah-berubah sesuai dengan kepentingan

DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB
Indonesia
DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB

Kemendikbud harus lebih mengatur detail dan memberi solusi