Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. (Foto: MP/Teresa Ika)

Merahputih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, meminta pihak kepolisian mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) ihwal penembakan terhadap enam laskar FPI. Polisi sebaiknya transparan saat memberi informasi ke masyarakat.

"Kepolisian perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik," kata Busyro, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (8/12).

Baca Juga:

PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq

Polisi juga sebaiknya memberikan seluruh dokumen ihwal penembakan pengawal Imam Besar FPI tersebut kepada Komnas HAM.

"Karena akan lebih baik bila disertai penyerahan seluruh dokumen tersebut kepada Komnas HAM atau Tim Independen," ucap mantan pimpinan KPK ini.

Karenanya, hal ini bertujuan menginformasikan kepada publik secara transparan dan terukur sesuai SOP yang berlaku.

Konferensi perst terkait pengikut Rizieq Shihab yang menyerang polisi, Senin (7/12/2020). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya
Konferensi perst terkait pengikut Rizieq Shihab yang menyerang polisi, Senin (7/12/2020). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

Dengan diketahuinya anggota Kepolisian terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup atau tanpa seragam dan tanda pengenal.

"Ini perlu dijelaskan jenis kegiatannya, masuk kategori penyelidikan atau kegiatan intelijen yang diluar proses penegakan hukum yang benar," jelas dia.

Baca Juga:

Rizieq Shihab dan Menantunya Kembali Mangkir Panggilan Polisi

Sebab, menurutnya, perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting.

"Agar bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini sekaligus mengukur kejelasan hasil pengamatan intelejen yang diperoleh kepolisian," tutup Busyro. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

Termasuk menelusuri aliran dana dari korupsi tersebut.

KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
Indonesia
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

Solo Masuk Zona Merah COVID-19 Usai Libur Natal-Tahun Baru
Indonesia
Solo Masuk Zona Merah COVID-19 Usai Libur Natal-Tahun Baru

Kota Solo menjadi zona merah penyebaran virus COVID-19 usai libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Kasus Kenaikan COVID-19 di Jateng Meroket Dua Kali Lipat
Indonesia
Kasus Kenaikan COVID-19 di Jateng Meroket Dua Kali Lipat

Wiku merinci peningkatan kasus ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah yang meroket dua kali lipat dari pekan sebelumnya.

Libur Panjang Paskah Berakhir, 150 Ribu Kendaraan Balik ke Jakarta
Indonesia
Libur Panjang Paskah Berakhir, 150 Ribu Kendaraan Balik ke Jakarta

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 150.550 kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek pada H-1 libur Paskah atau Sabtu (3/4).

Bawa Bom Molotov dan Senjata Tajam, 13 Orang Jadi Tersangka Tawuran saat Lebaran
Indonesia
Bawa Bom Molotov dan Senjata Tajam, 13 Orang Jadi Tersangka Tawuran saat Lebaran

Plisi telah menetapkan 13 dari 15 orang yang ditangkap sebagai tersangka terkait kasus tawuran saat Hari Raya Idul Adha atau Selasa (20/7) di Pasar Manggis.

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September
Indonesia
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dipecat dengan hormat pada 30 September 2021.

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu
Indonesia
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bandung Kaji Pembagian Bansos Lagi
Indonesia
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bandung Kaji Pembagian Bansos Lagi

Dia berharap ada anggaran yang bisa digeser, sekalipun torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 hingga akhir Juli masih di bawah 30 persen.

Bawaslu Terbitkan 1.618 Surat Peringatan ke Calon Kepala Daerah
Indonesia
Bawaslu Terbitkan 1.618 Surat Peringatan ke Calon Kepala Daerah

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan jumlah tren kampanye tatap muka yang dilakukan pasangan calon (paslon) Pilkada 2020.