Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs Pimpinan Pusat(PP) Muhammadiyah. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

PP Muhammadiyah meminta Jokowi untuk membatalkan asesmen TWK tersebut menyusul temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM mengenai pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Surat terbuka itu diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M Busyro Muqoddas. Ada tiga poin tuntutan Muhammadiyah kepada presiden dalam surat tersebut.

Baca Juga:

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

"Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK, semakin menguatkan adanya dugaan upaya bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu," bunyi surat tersebut dalam alinea pembukaan.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Jokowi merupakan Presiden RI yang menjabat sebagai kepala negara danKepala pemerintahan serta pejabat pembina kepegawaian tertinggi, harus mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Kedua, Presiden Jokowi juga harus memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu.

Muhammadiyah juga meminta Presiden mengangkat Novel Baswedan Cs atau 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

"Sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," tulis surat tersebut.

Muhammadiyah menyatakan hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Baca Juga:

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan

Ketiga, Muhammadiyah menilai asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 tahun 2020, dan pengabaian arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat.

Selain itu, pelaksana TWK tidak menjadikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai pertimbangan dalam alih status pegawai KPK jelas merupakan pengabaian konstitusi.

"Dengan demikian secara tegas Presiden harus mengevaluasi serta mengambil langkah yang dianggap perlu kepada pimpinan kementerian atau lembaga yang terlibat dalam asesmen TWK pegawai KPK, dikarenakan telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia," tulis poin ketiga surat tersebut. (Pon)

Baca Juga:

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI
Indonesia
PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, lanjut Hasto, diberikan tanggung jawab untuk memimpin Solo yang belum genap satu periode.

748 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, 155 Kasus dari Transmisi Lokal
Indonesia
748 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, 155 Kasus dari Transmisi Lokal

Pemerintah Indonesia tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan

Densus 88 Sebut Penangkapan Terduga Teroris Bagian dari Taaruf
Indonesia
Densus 88 Sebut Penangkapan Terduga Teroris Bagian dari Taaruf

Sejak bom Bali I, Densus 88 membuat posko khusus di Solo sejak 2005.

Jokowi Minta Pergantian Ketum PPP Diselesaikan di Internal
Indonesia
Jokowi Minta Pergantian Ketum PPP Diselesaikan di Internal

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024", yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM
Indonesia
Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM

Pinjaman ini, akan membantu meningkatkan kualitas SDM, menaikkan produktivitas tenaga kerja serta reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota
Indonesia
Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengatur larangan bukber dan open house dalam surat edaran (SE) wali kota.

Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga
Indonesia
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga

Survei Y-Publica melakukan simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya, pasangan capres Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

50 Persen ASN Solo Tak Punya Rumah, Pemkot Bangun Rumah Vertikal
Indonesia
50 Persen ASN Solo Tak Punya Rumah, Pemkot Bangun Rumah Vertikal

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mencatat sebanyak 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Solo tidak memiliki rumah. Pemkot Solo pun akan membangun perumahan vertikal atau rumah susun.

Dipantau PPATK, Transaksi ACT Tembus Rp 1 Triliun Per Tahun
Indonesia
Dipantau PPATK, Transaksi ACT Tembus Rp 1 Triliun Per Tahun

Perputaran dana yang masuk melalui ACT tersebut mencapai Rp 1 triliun per tahunnya.

DPR Bakal Bentuk Panja Investigasi Kebocoran Pipa Gas PT SMGP
Indonesia
DPR Bakal Bentuk Panja Investigasi Kebocoran Pipa Gas PT SMGP

Peristiwa kebocoran pipa gas milik PT. SMGP yang terjadi di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, disesalkan sejumlah pihak. Sebab, peristiwa ini sudah kesekian kalinya terjadi hingga menyebabkan jatuhnya korban jwa.