Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs Pimpinan Pusat(PP) Muhammadiyah. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

PP Muhammadiyah meminta Jokowi untuk membatalkan asesmen TWK tersebut menyusul temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM mengenai pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Surat terbuka itu diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M Busyro Muqoddas. Ada tiga poin tuntutan Muhammadiyah kepada presiden dalam surat tersebut.

Baca Juga:

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

"Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK, semakin menguatkan adanya dugaan upaya bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu," bunyi surat tersebut dalam alinea pembukaan.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Jokowi merupakan Presiden RI yang menjabat sebagai kepala negara danKepala pemerintahan serta pejabat pembina kepegawaian tertinggi, harus mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Kedua, Presiden Jokowi juga harus memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu.

Muhammadiyah juga meminta Presiden mengangkat Novel Baswedan Cs atau 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

"Sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," tulis surat tersebut.

Muhammadiyah menyatakan hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Baca Juga:

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan

Ketiga, Muhammadiyah menilai asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 tahun 2020, dan pengabaian arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat.

Selain itu, pelaksana TWK tidak menjadikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai pertimbangan dalam alih status pegawai KPK jelas merupakan pengabaian konstitusi.

"Dengan demikian secara tegas Presiden harus mengevaluasi serta mengambil langkah yang dianggap perlu kepada pimpinan kementerian atau lembaga yang terlibat dalam asesmen TWK pegawai KPK, dikarenakan telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia," tulis poin ketiga surat tersebut. (Pon)

Baca Juga:

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selvi Ananda Boyong Kedua Anaknya ke Rumah Dinas Loji Gandrung
Indonesia
Selvi Ananda Boyong Kedua Anaknya ke Rumah Dinas Loji Gandrung

Ia menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru pindah ke Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung di Jalan Slamet Riyadi. Kedua anak nanti juga akan diboyong di Rumdin Loji Gandrung, tetapi tidak untuk saat ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus

“Laskar FPI Yang Dihajar Massa setelah Ketahuan Belum Membayar Pesanan Nasi Bungkus di Warteg JL. KS Tubun.”

Kafe Holywings Kemang Ganti Nama, Satpol PP Enggak Bisa Apa-Apa
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Budi Gunawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi akan dipercaya untuk memimpin Kemenko Polhukam

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda
Indonesia
Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Menteri Bahlil untuk membuka nama pengusaha yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19

BPOM juga menyarankan melakukan uji klinik yang melibatkan jumlah subjek lebih banyak dan dilakukan bertahap menurut kelompok umur dimulai dari 6-11 tahun dan dilanjutkan dengan 3-5 tahun.

Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis.

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Berencana Dirikan Parpol
Indonesia
Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Berencana Dirikan Parpol

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang berencana mendirikan partai politik (parpol).

[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China

Dalam unggahan tersebut, mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang tidak berani bertindak terkait pengibaran bendera Tiongkok di tanah Indonesia.

Setelah Dianiaya Kapolres Nunukan, Brigadir SL Minta Maaf
Indonesia
Setelah Dianiaya Kapolres Nunukan, Brigadir SL Minta Maaf

Sementara itu, dia memastikan, penyampaian permohonan maaf ini adalah itikad baik dari pribadinya. Dengan kata lain, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun termasuk atasannya.