Muhammadiyah Dorong KPK Tidak Takut Jatuhkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

MerahPutih.com - Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengapresiasi tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada dugaan dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PP Muhammadiyah mendorong KPK tidak takut untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pihak-pihak yang terbukti mengkorupsi dana bansos.

Baca Juga

Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, KPK dapat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi no 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 sebagai dasar hukum penjatuhan hukuman mati.

"Jangan pakai pasal-pasal suap. Kalau pake (UU) tipikor KPK menunjukkan upaya serius menyelesaikan perkara ini. Sehingga bisa dipercaya kembali masyarakat untuk memberantas korupsi," tegas Trisno dalam keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (8/12).

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo. Foto: MP/Teresa Ika

Ia menilai tindakan penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak Kemensos dan Menteri Sosial sudah jelas memenuhi unsur memperkaya diri sendiri dengan sengaja.

Apalagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah sering mengingatkan tentang ancaman hukuman mati terkait praktik korupsi dalam penanganan bencana. Kondisi pandemi COVID-19 yang merupakan bencana global bukan hanya nasional.

"Pelanggaran yang ada pada kasus bansos COVID-19 sudah memenuhi unsur pemberian hukuman mati. Karena COVID-19 sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non alam," tegasnya.

Baca Juga

KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya

Muhammadiyah juga prihatin atas tertangkapnya dua menteri dalam waktu berdekatan. Kasus OTT Juliari yang terjadi tak lama setelah KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan korupsi masih menjadi budaya di Indonesia.

Selain itu hal ini menunjukkan bahwa revolusi mental yang dulu digulirkan Presiden Joko Widodo belum berhasil membentuk karakter antikorupsi.

Maka, Muhammadiyah menyerukan perlu adanya penguatan dan integrasi kemampuan aparat penegak hukum baik di jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

"Perbaikan ketiga institusi ini wajib segera dilakukan mengingat masih banyaknya perkara korupsi yang melibatkan apparat penegak hukum sebagaimana terdapat dalam kasus Djoko Tjandra," tutup Trisno.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka diduga menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sebesar Rp17 miliar.

Uang tersebut merupakan fee yang diberikan oleh perusahaan rekanan proyek pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19.

KPK menyebut, fee yang dipatok untuk disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp10.000 dari nilari Rp300.000 per paket bantuan sosial. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Shelter OTG di Yogyakarta Diprioritaskan untuk Warga Miskin dan Gelandangan
Indonesia
Shelter OTG di Yogyakarta Diprioritaskan untuk Warga Miskin dan Gelandangan

Shelter ini diprioritaskan menampung warga Miskin, gelandangan dan anak-anak pasien OTG COVID-19.

Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021
Indonesia
Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021.

Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021
Indonesia
Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat terdiri dari enam seksi akan terhubung dengan jalan tol akses Bandara Kertajati.

Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas
Indonesia
Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas

Beredar juga secarik surat di kalangan awak media terkait undangan rapat dari Pemprov DKI

Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas

"Kami melakukan ini untuk kemanusiaan artinya kita menjaga jiwa dari manusia yang ada di Jakarta Pusat," jelas Heru

Kubu Rizieq Tetap Enggak Mau Ikut Sidang
Indonesia
Kubu Rizieq Tetap Enggak Mau Ikut Sidang

Rizieq ingin hadiri sidang secara fisik

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis
Dunia
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme

Pengamat Yakin KLB Partai Demokrat Salahi AD/ART
Indonesia
Pengamat Yakin KLB Partai Demokrat Salahi AD/ART

KLB tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART

Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya
Indonesia
Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya

Bahkan, tralisnya pun ikut dicopot oleh si penyewa

Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK
Indonesia
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.