Muhammadiyah Desak Jokowi Lakukan PSBB Ketat Seperti Diawal Pandemi Wisma Atlet. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhanmmadiyah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo agar segera mengambil langkah tegas dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mengalami lonjakan. Salah satu poinnya meminta agar pemerintah menarik rem darurat.

"Kami dorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat dan jangan ditunda lagi," ujar Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Agus Samsudin dalam keterangan pers yang dipantau dari Jakarta, Rabu (30/6).

Baca Juga:

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Permintaan Muhammadiyah itu bercermin pada lonjakan kasus yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir dan mencapai angka tertinggi pada 27 Juni 2021 sebanyak 21.342 kasus terkonfirmasi positif.

Di samping itu, tingkat keterisian ruang perawatan di hampir seluruh rumah sakit, terutama di pulau Jawa, rata-rata sudah mencapai lebih dari 90 persen.

"Belum lagi diperparah dengan fasilitas isolasi mandiri di luar fasilitas layanan kesehatan yang masih sangat terbatas," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila tak segera tertangani maka berdampak pada risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia, karena kurangnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan, serta logistik medis seperti alat pelindung diri, oksigen, serta obat-obatan.

"Karena RS sekarang mengalami tekanan yang besar, kami meminta pemerintah juga menjamin ketersediaan hal-hal yang terkait kerumahsakitan seperti APD, oksigen, ruang keperawatan, dan sebagainya," katanya.

Wisma Atlet. (Foto: Antara)
Wisma Atlet. (Foto: Antara)

Sejumlah rekomendasi yang disampaikan Muhammadiyah dalam penanganan pandemi COVID-19 yakni meminta Presiden menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat seperti di awal-awal pandemi.

PSBB ketat dilakukan minimal di pulau Jawa dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu ke depan. Kemudian, kebijakan harus disertai penegakan hukum yang tak tebang pilih, penindakan terhadap narasi hoaks, dan pemerintah harus memberi jaminan sosial bagi warga terdampak ekonomi selama PSBB tersebut dilakukan.

"Kami paham bahwa ini akan ada dampak ekonomi yang cukup berat tapi saat ini kami punya keyakinan nyawa manusia, kemanusiaan menjadi yang harus diprioritaskan saat ini," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang
Indonesia
PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang

Pihaknya telah memasang rambu-rambu lalu lintas di 8 ruas jalan itu

Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya
Indonesia
Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya

DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta. Ada 5 titik lokasi sasaran vaksin keliling hari ini Kamis (29/7).

Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN
Indonesia
Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

KPK bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pimpinan KPK Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan
Indonesia
Pimpinan KPK Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan

Marzuki mengaku khawatir pemberhentian 51 pegawai KPK lantaran tidak lolos TWK, sebagai bagian dari upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu oleh pihak-pihak eksternal.

Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala
Indonesia
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala

Lima stasiun pengisian ulang oksigen medis itu beroperasi sejak 26 Juli 2021. Alur pengisian tabung oksigen medis diatur berdasarkan kuota untuk kabupaten/kota dan RSUD yang ada di Jabar.

Biar Warga Bisa Nikmati PON, Kapasitas Prokes Relawan Terus Ditingkatkan
Indonesia
Biar Warga Bisa Nikmati PON, Kapasitas Prokes Relawan Terus Ditingkatkan

Sebagian besar relawan prokes ini terdiri dari para mahasiswa, lembaga dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar Kota Jayapura.

Penyekatan Mudik Berakhir, Tercatat 3,4 Juta Kendaraan Keluar dan Masuk Jakarta
Indonesia
Penyekatan Mudik Berakhir, Tercatat 3,4 Juta Kendaraan Keluar dan Masuk Jakarta

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kinerja Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, karena dinilai memuaskan.

Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin

Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Sudirman-Thamrin melanggar pasal 122 dan 229 UU Nomor 22 Tahun 2009

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah
Indonesia
Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah

Hasil tersebut didasari dari quick real count berdasarkan laporan perhitungan di TPS oleh para saksi.