Muhadjir: PPKM Level 3 Nataru Bakal Ditambah Beberapa Pengetatan Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 karena imbas dari pergerakan masyarakat yang begitu masif selama momentum libur panjang, pemerintah menetapkan kebijakan PPKM level 3 nasional selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

"Kondisi kita yang sudah sangat baik saat ini mungkin terbaik di dunia. Tapi berkaca dari negara-negara Eropa termasuk negara-negara tetangga kita yang sudah mengalami gelombang ketiga Covid-19, ini juga yang perlu kita antisipasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dilansir situs kemenkopmk.go.id.

Baca Juga:

Terapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Pemerintah Diminta Konsisten

Menurut Muhadjir, kebijakan PPKM level 3 periode libur Nataru mendatang, masih akan ditambah dengan beberapa pengetatan lain, terutama untuk menghindari timbulnya kerumunan massa.

"Pengetatannya mengadopsi pedoman yang selama ini berlaku untuk PPKM Level 3, plus ada beberapa pengetatan," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tiga periode itu.

Muhadjir menyebut, beberapa tambahan pengetatan terutama yang berkaitan dengan potensi kerumunan besar-besaran, mulai dari pesta tahun baru, pelaksanaan peribadatan, hingga kemungkinan menutup tempat wisata yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat.

"Semuanya nanti akan kita tertibkan. Kalau perlu nanti kalau ada tempat wisata yang pemerintah daerahnya tidak bisa mengendalikan ya ditutup," ujar sosok yang di periode pertama Presiden Jokowi itu menjabat sebagai Mendikbud itu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Kemenko PMK)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Kemenko PMK)

Sebelumnya, Menko PMK memaparkan, pemerintah telah memiliki modal lebih baik dalam menangani libur Nataru tahun ini ketimbang tahun lalu. Seperti capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah 60 persen, angka kasus Covid-19 yang semakin landai, dan fatality rate yang semakin rendah.

"Ini modal yang membuat kita lebih confidence. Akan tetapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh jumawa. Karena itu kita akan lebih hati-hati," tutup menteri dari kalangan akademisi yang aktif di organisasi Muhammadiyah itu. (Asp)

Baca Juga:

Harap-Harap Cemas PHRI DIY Jelang PPKM Level 3

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituding Punya Bisnis di Papua, Luhut: Biarlah Dibuktikan di Pengadilan
Indonesia
Dituding Punya Bisnis di Papua, Luhut: Biarlah Dibuktikan di Pengadilan

Luhut mengaku tidak pernah melakukan kecurangan, seperti yang diduga oleh terlapor. Karena itu, ia ingin kebenaran perkara ini dapat dibuktikan di pengadilan.

Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan
Indonesia
Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal
Indonesia
Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal

Vaksinasi COVID-19 tengah digencarkan saat bulan Ramadan.

TMII Larang Anak di Bawah 12 Tahun untuk Berkunjung
Indonesia
TMII Larang Anak di Bawah 12 Tahun untuk Berkunjung

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur melarang keras anak di bawah usia 12 tahun masuk.

Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Beasiswa KIP Kuliah 2022 Maksimal Rp 12 Juta dan Biaya Hidup Dibagi 5 Klaster
Indonesia
Beasiswa KIP Kuliah 2022 Maksimal Rp 12 Juta dan Biaya Hidup Dibagi 5 Klaster

Sistem KIP Kuliah yang memukul rata besaran beasiswa mahasiswa sebesar Rp 2,4 juta dan biaya hidup Rp 700 ribu diubah. Biaya Hidup sampai Rp 1,4 sesuai klaster daerah.

5.000 Orang Gagal Jadi Volunteer pada ASEAN Para Games ke-XI
Indonesia
5.000 Orang Gagal Jadi Volunteer pada ASEAN Para Games ke-XI

Sebanyak 5.000 orang pendaftar gagal menjadi volunteer ASEAN para Games (APG) ke-XI yang berlangsung pada 30 Juli sampai 6 Agustus 2022. Sementara itu, yang diterima hanya sebanyak 1.300 orang volunteer APG.

Sandiaga Harap Mudik Jadi Awal Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sandiaga Harap Mudik Jadi Awal Kebangkitan Ekonomi

Ia pun berharap mudik aman dan sehat ini bisa menjadi awal kebangkitan ekonomi

Kemenhub: Belum Ada Putusan Boleh Tidaknya Mudik 2022
Indonesia
Kemenhub: Belum Ada Putusan Boleh Tidaknya Mudik 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate berpesan kepada masyarakat agar tetap menjalankan vaksinasi booster dan tidak pilih-pilih jenis vaksin.

Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut
Indonesia
Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut

, Pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.