Muhadjir: Jangan Bayangkan Tidak Punya Kartu BPJS Pelayanan Ditolak Layanan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan Pemerintah menerapkan aturan kepersetaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat mengurus pelayanan publik mulai dari pembuatan SIM, STNK, haji dan umrah hingga jual beli tanah menuai pro dan kontra.

Sebagian kelompok mayarakat mengkritisi kebijakan itu karena dianggap tak relevan dan memperumit pengurusuan.

Baca Juga:

BPN Janji Tetap Proses Jual-Beli, Tapi Berkas Ditahan Sampai Punya BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempertegas, aturan tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat. Akan tetapi, untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tercover atau terlindungi di dalam program jaminan kesehatan nasional.

Ia menuturkan, salah satu upaya pemerintah adalah memastikan masyarakat telah tercover layanan kesehatan ya mengaitkan dengan pelayanan publik yang dibutuhkan.

"Jangan kemudian dibayangkan itu nanti akan memberatkan, akan disertai sanksi-sanksi yang akan membebani masyarakat, itu saya kira terlalu dibesar-besarkan,” kata Muhadjir dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/2).

Ia memastikan, warga yang belum punya BPJS Kesehatan bukan berati tidak dilayani. Pihaknya tetap memberikan toleransi, peringatan secara bertahap dan tidak serta-merta menerapkan aturan tersebut.

"Itu yang saya jamin itu, tidak akan ada. Kecuali kalau memang yang sudah dasarnya dinilai sudah bandel baru ada sanksi,” sambung Muhadjir.

Ia mencontohkan, arahan Presiden Jokowi, pelaksanaan aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik agar tidak dilakukan secara gegabah. Selain harus mengedepankan manfaat dari aturan itu, juga perlu sosialisasi besar-besaran.

"Masyarakat jangan sampai terpaksa, tapi timbul kesadarannya bahwa ini adalah perintah UU, bukan pemaksaan, dan semua warga negara harus menaati UU yang sudah disepakati bersama," tegas Muhadjir sesuai arahan Presiden Jokowi.

Muhadjir mengungkap baik dari BPJS Kesehatan maupun kementerian/lembaga terkait saat ini masih membahas mengenai pelaksanaan aturan itu secara teknis yang nantinya akan diturunkan ke dalam beberapa Peraturan Menteri (Permen).

"Apakah seluruh pelayanan itu menjadi satu rangkaian atau tidak, nanti secara teknis akan kita atur," ungkapnya.

Muhadjir pun meminta kepada masyarakat terutama yang tidak mampu untuk tidak khawatir karena pemerintah akan menjamin iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan bagi yang mampu agar segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Masyarakat, kata ia, diimbau untuk tidak takut melapor apabila mengetahui hal-hal yang menyimpang terjadi dalam pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Bahkan, Menko PMK mengaku tak segan untuk menjawab dan menindak langsung aduan yang diterima melalui nomor pribadinya.

"Sekali lagi, jangan bayangkan dengan aturan itu nanti begitu nggak punya kartu BPJS kemudian ditolak, tidak dilayani, ya enggak lah, berlebih-lebihanlah itu. Jauh dari pikiran itu," ungkap Muhadjir. (Knu)

Baca Juga:

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM
Indonesia
Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM

Jokowi menyoroti jajarannya soal tidak adanya penjelasan mengenai kebijakan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown
Indonesia
1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown

Jumlah tersebut masih diverifikasi kembali oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI lantaran kemungkinan ada perbedaan penghitungan.

Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah 1 Orang
Indonesia
Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah 1 Orang

Nasrudin tidak mengalami peningkatan yang signifikan meskipun telah dipasangi ventilator. Adapun rencananya, hari ini Nasrudin akan menjalani operasi debridemang, namun sayang nyawanya tak tertolong.

[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Jaringan Massal, Internet Indonesia Ternyata Di-hack
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Jaringan Massal, Internet Indonesia Ternyata Di-hack

Beberapa waktu lalu, pengguna internet di Indonesia banyak mengeluhkan masalah terkait lambatnya jaringan sampai hilangnya sinyal.

Layanan TransJakarta Tetap Normal Selama Demo Mahasiswa
Indonesia
Layanan TransJakarta Tetap Normal Selama Demo Mahasiswa

Kepala Divisi Sekretaris dan Humas Transjakarta, Angelina Betris mengatakan hingga Senin (11/4) pukul 09.00 WIB, layanan TransJakarta masih berjalan normal.

Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu
Indonesia
Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu

"Sudah banyak juga praktisi pengamat masya luas berkomentar. Kami bukan soal mendukung bukan soal menolak," kata Dasco.

PT KAI Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Meningkatnya Curah Hujan
Indonesia
PT KAI Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Meningkatnya Curah Hujan

Jumlah titik rawan ini berkurang 30 persen jika dibanding dengan pada 2020

Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban
Indonesia
Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menduga, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pennyingkiran terhadap para pegawai yang distigma sebagai taliban.

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional
Indonesia
KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

KPK menduga Ade Yasin menyuap pejabat BPK dengan alasan dana operasional. Hal itu didalami penyidik lewat 9 saksi kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (17/5).

Kasus COVID-19 Shanghai Melonjak Drastis, Tiongkok Kerahkan 38.000 Nakes
Dunia
Kasus COVID-19 Shanghai Melonjak Drastis, Tiongkok Kerahkan 38.000 Nakes

Shanghai melaporkan 425 kasus terkonfirmasi penularan lokal COVID-19 pada Minggu (3/4)