Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Kemenhub Tidak Bisa Berikan Sanksi Penumpang KA di Stasiun Senen Jakarta. (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan mengkui bakal ada ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu. Pihakya pun tidak bisa memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei.

"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (19/4).

Baca Juga:

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Ia menegaskan, sanksi bisa diberikan jika melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa.

"Situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas," kata Adita.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 setempat atau pun pemerintah daerah

"Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas COVID-19 daerah dalam PPKM skala mikro, satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga. Diharapkan satgas Covid-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali," ujar Adita.

Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas COVID-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," katanya.

Mudik. (Foto: Antara)
Mudik. (Foto: Antara)

Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik dan Kemenhub menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita. (Knu)

Baca Juga:

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
17 Ribu Penumpang Test Antigen di Stasiun Senen dan Gambir
Indonesia
17 Ribu Penumpang Test Antigen di Stasiun Senen dan Gambir

PT KAI Daop 1 Jakarta sudah membuka layanan rapid antigen di Stasiun Gambir dan Pasar Senen sejak 21 Desember 2020.

Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial

Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pidie, Aceh, terkendala oleh informasi yang tidak benar (hoaks) dari media sosial.

Update Kasus Corona DKI Jumat (18/9): 60.875 Positif, 1.535 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (18/9): 60.875 Positif, 1.535 Orang Meninggal Dunia

Penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.403 jiwa dalam sehari.

Pemkot Yogyakarta Liburkan PKL Malioboro
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Liburkan PKL Malioboro

Pemerintah Kota Yogyakarta meliburkan sebagian pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro Yogyakarta. Tindakan ini dilakukan usai seorang pedagang meninggal dunia akibat positif COVID-19.

Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak
Indonesia
Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya netral dalam Pilkada Serentak 2020.

Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD210,8 miliar.

Kemenkeu Finalisasi Aturan Diskon Pajak Beli Mobil Anyar
Indonesia
Kemenkeu Finalisasi Aturan Diskon Pajak Beli Mobil Anyar

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait diskon pajak ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021. Kebijakan diskon pajak itu nantinya menggunakan PPnBM yang ditanggung pemerintah.

Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri
Indonesia
Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri

Kemenag mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah berjamaah

PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan
Indonesia
PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan

Upaya mitigasi tetap harus dilakukan dengan menunggu kesiapan vaksin untuk masyarakat

Dailami Firdaus, Kecam Macron
Indonesia
Dailami Firdaus, Kecam Macron

Tetap mengedepankan aksi yang berakhlak dan beradab.