Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Kemenhub Tidak Bisa Berikan Sanksi Penumpang KA di Stasiun Senen Jakarta. (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan mengkui bakal ada ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu. Pihakya pun tidak bisa memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei.

"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (19/4).

Baca Juga:

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Ia menegaskan, sanksi bisa diberikan jika melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa.

"Situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas," kata Adita.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 setempat atau pun pemerintah daerah

"Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas COVID-19 daerah dalam PPKM skala mikro, satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga. Diharapkan satgas Covid-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali," ujar Adita.

Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas COVID-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," katanya.

Mudik. (Foto: Antara)
Mudik. (Foto: Antara)

Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik dan Kemenhub menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita. (Knu)

Baca Juga:

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KA Purwojaya dan KA Wijayakusuma Kembali Beroperasi
Indonesia
KA Purwojaya dan KA Wijayakusuma Kembali Beroperasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali mengoperasikan KA Purwojaya relasi Cilacap-Purwokerto-Gambir pergi pulang (PP) dan KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Surabaya Gubeng-Ketapang.

Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta
Indonesia
Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta

Paket sembako ini juga dibagikan pedagang lain di luar Pasar Gemolong.

Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 di Jakarta Capai 97 Persen
Indonesia
Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 di Jakarta Capai 97 Persen

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 832.226 kasus

Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho buka suara menanggapi tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Pasien COVID-19 Isoman Bisa Dapat Bantuan Makan, Begini Caranya
Indonesia
Pasien COVID-19 Isoman Bisa Dapat Bantuan Makan, Begini Caranya

pasien COVID-19 yang tengah melakukan isoman di rumah bisa mendapat bantuan makanan, baik berupa sembako maupun makanan jadi. Dana penyediaan bantuan ini berada pada Suku Dinas Sosial 5 wilayah kota di DKI.

Jumat (6/8), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.090 Pasien
Indonesia
Jumat (6/8), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.090 Pasien

Pemprov DKI Jakarta melaporkan kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

Luhut Minta Kominfo Kawal UMKM di Daerah Masuk Ekosistem Digital
Indonesia
Luhut Minta Kominfo Kawal UMKM di Daerah Masuk Ekosistem Digital

Jhonny mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun modal ventura dan mendorong teknologi finansial guna mendukung UMKM dan technopark di NTB.

PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan
Indonesia
PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan

"Biaya 'akan' dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta, tapi angan-angan," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

Teroris Poso Diduga Bersembunyi di Pegunungan Manggalapi Sigi
Indonesia
Teroris Poso Diduga Bersembunyi di Pegunungan Manggalapi Sigi

Kelompok MIT kerap berpindah-pindah untuk menghindari kejaran petugas. Saat ini, tim masih terus mengejar kelompok tersebut yang diduga masih bersembunyi di kawasan pegunungan Manggalapi.

Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target
Indonesia
Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target

Jakpreneur merupakan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno kala kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu.