Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Kemenhub Tidak Bisa Berikan Sanksi Penumpang KA di Stasiun Senen Jakarta. (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan mengkui bakal ada ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu. Pihakya pun tidak bisa memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei.

"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (19/4).

Baca Juga:

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Ia menegaskan, sanksi bisa diberikan jika melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa.

"Situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas," kata Adita.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 setempat atau pun pemerintah daerah

"Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas COVID-19 daerah dalam PPKM skala mikro, satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga. Diharapkan satgas Covid-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali," ujar Adita.

Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas COVID-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," katanya.

Mudik. (Foto: Antara)
Mudik. (Foto: Antara)

Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik dan Kemenhub menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita. (Knu)

Baca Juga:

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahli Epidemiologi Ikut Terserset Kasus Kerumunan Rizieq Shihab
Indonesia
Ahli Epidemiologi Ikut Terserset Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Sedangkan untuk Ustaz Haris Ubaidillah selaku panitia acara Rizieq Shihab di Petamburan, diakuinya datang pada Rabu (2/12)

Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR
Indonesia
Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR

Hal ini dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri mendatang

Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani
Indonesia
Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani

Perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda

Jakarta Barat, Selatan dan Timur Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Jakarta Barat, Selatan dan Timur Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Suhu rata-rata sepanjang Minggu (31/1) ini di Ibu Kota diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 32 derajat celsius

Begini Beda SIM C, CI dan CII
Indonesia
Begini Beda SIM C, CI dan CII

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyampaikan, pihaknya telah menerapkan peraturan baru terkait penggolongan SIM C pada Agustus 2021.

19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang
Indonesia
19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang

Sebanyak 19 orang tewas dalam kecelakaan di kawasan Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi
Indonesia
Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan

Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT

Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp10-50 juta untuk perbaikan rumah masyakarat terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies

Hingga saat ini setidaknya ada tiga politisi, yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab

Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI
Indonesia
Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI

Manajemen Persija hanya mengurus pemain dan jadwal pertandingan