Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran Ilustrasi - Pengunjung menikmati suasana senja saat Ngabuburit di alam terbuka kawasan Candi Prambanan. Foto Antara/HO-Rama Shinta Garden Resto Prambanan

MerahPutih.com - Pemerintah pusat, pemda dan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, diminta berkomitmen menjalankan kebijakan larangan mudik.

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan teknis terkait pelarangan mudik Idulfitri tahun 2021.

"Sehingga pemda dan aparat keamanan dapat segera mengatur rencana untuk penyekatan pemudik," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/4).

Baca Juga:

Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik

Politikus Partai Golkar ini mendorong pemda berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam menyiapkan strategi untuk memperketat pembatasan jalur yang dilewati untuk mudik.

"Termasuk mengawasi secara ketat titik-titik yang berpotensi menjadi tempat kumpul masyarakat guna mencegah adanya kerumunan massa," jelas Azis.

Azis menyarankan agar pemerintah sebaiknya menutup tempat-tempat wisata karena berpotensi menjadi tempat kerumunan warga yang menghabiskan waktu libur Lebaran.

"Ini mengingat tempat wisata akan menjadi salah satu target masyarakat untuk menghabiskan waktu selama libur Lebaran," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) memberkan keterangan pers terkait kondisi keamanan di Papua, Papua Barat dan Sigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Azis Syamsuddin menegaskan DPR mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan langkah yang diambil TNI dan Polri untuk menegakkan aturan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) memberkan keterangan pers terkait kondisi keamanan di Papua, Papua Barat dan Sigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).(ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan untuk tidak mudik merupakan salah satu cara untuk melindungi keluarga di kampung halaman dari penularan COVID-19.

"Keputusan untuk tidak mudik merupakan cara kita untuk melindungi keluarga di kampung halaman terutama mereka yang telah lanjut usia seperti bapak, ibu, kakek dan nenek," kata Wiku.

Wiku menuturkan pada prinsipnya kebijakan larangan mudik adalah untuk menekan laju mobilitas penduduk yang linier dengan peningkatan kasus COVID-19.

Meski begitu, pemerintah memperbolehkan tempat wisata lokal untuk tetap beroperasi saat larangan mudik.

Baca Juga:

Pemda izinkan Pemudik Lokal Masuk DIY

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan, hal itu sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan situasi ekonomi.

"Dengan demikian kami harapkan nadi ekonomi akan terus berdenyut," ujarnya.

Muhadjir menegaskan, pemerintah menerapkan persyaratan serta ketentuan yang ketat di lokasi wisata lokal.

"Misalnya maksimum 50 persen kapasitas pengunjung, kemudian peraturan disiplin protokol kesehatan harus diperketat. Sanksi untuk mereka yang tidak memiliki standar operasional itu harus ditegakkan," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU
Indonesia
Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU

Dari aspek pemeliharaan, kondisi barang bekas tentu membuat biaya pemeliharaan sulit ditaksir

Wakil Wali Kota Solo Positif COVID-19 Sepulang dari Istana, Jokowi Tes Swab
Indonesia
Wakil Wali Kota Solo Positif COVID-19 Sepulang dari Istana, Jokowi Tes Swab

Hal ini juga berlaku bagi orang di sekitar Presiden

Bacakan Pledoi, Kuasa Hukum Minta Christian Halim Dilepaskan dari Tuntutan Hukum
Indonesia
Bacakan Pledoi, Kuasa Hukum Minta Christian Halim Dilepaskan dari Tuntutan Hukum

Agenda sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana penipuan terdakwa Christian Halim kembali digelar di PN Surabaya, Senin (19/4)

Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga
Indonesia
Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hak mendapat Informasi bagian dari HAM yang dilindungi UUD 1945.

PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI
Indonesia
PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI

“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” jelas dia.

Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot
Indonesia
Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot

Polda Sumatera Utara mencopot Kasatnarkoba Polres Pematangsiantar, AKP David Sinaga imbas video viral mirip dirinya yang tengah asyik dugem di tempat hiburan malam

1.079 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Buruh di DPR
Indonesia
1.079 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Buruh di DPR

"Ada 1.079 personel gabungan yang bertugas mengamankan," jelas Singgih

Startup Milik Putra Jokowi Dapat Kucuran Dana Rp29 Miliar dari Alpha JWC Ventures
Indonesia
Startup Milik Putra Jokowi Dapat Kucuran Dana Rp29 Miliar dari Alpha JWC Ventures

Startup Mangkokku ini didirikan Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dengan mengandeng Masterchef Indonesia Arnold Poernomo dan pengusaha kawakan Randy Kartadinata