Mudik Dilarang, DKI Pertimbangkan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk Penumpang Kereta Api. (Foto: Teresa Ika/ Yogyakarta).

MerahPutih.com - Pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6 sampai 17 Mei 2021. Pemprov DKI Jakarta bakal mengkaji perlu-tidaknya surat izin keluar masuk (SIKM) untuk diberlakukan kembali seperti tahun 2020 lalu.

"Kami akan mengambil kebijakan, apakah diperlukan atau tidak SIKM," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Jakarta Barat, Sabtu (27/3).

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Polisi Tetap Gelar Operasi Ketupat

Riza menilai keputusan pemerintah pusat melarang mudik sudah tepat. Hal ini karena sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di beberapa momen libur panjang.

"Selama ini berapa kali, empat kali, libur panjang tahun lalu terjadi peningkatan penyebaran COVID. Untuk itu, kebijakan pemerintah pusat sudah tepat. Kita atasi, kita hindari ke luar kota, mudik," tuturnya.

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya warga ibu kota untuk tidak mudik dan cukup bersilaturahim secara daring.

"Mudik sekarang tidak harus ketemu, ada digital, ada teknologi, ada IT, bisa melalui handphone WhatsApp, bisa melalui video call dan lain sebagainya," tuturnya.

Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Pemerintah resmi meniadakan mudik Lebaran 2021 yang akan mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat tingkat menteri yang digelar pada Jumat (26/3), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Knu)

Baca Juga:

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

Penerapan ganjil genap di Jakarta saat pandemi COVID-19 tak henti-hentinya menuai kritik.

KPK Diminta Pastikan Kewenangan Penyadapan Hingga Penggeledahan Tak Langgar HAM
Indonesia
KPK Diminta Pastikan Kewenangan Penyadapan Hingga Penggeledahan Tak Langgar HAM

KPK diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa

Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum

43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi
Indonesia
43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi

"Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenazah," ucap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Asep Hendradiana,

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan
Indonesia
Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

Tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK

KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

Selain Finari, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lagi

Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Tamu Hotel Kapsul Bobobox
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Tamu Hotel Kapsul Bobobox

Dia merasa ada seseorang yang secara diam-diam merekam aktivitasnya

Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana
Indonesia
Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana

Hati dan pikiran harus dicurahkan karena tugas kita adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana

[Hoaks atau Fakta]: Hakim Penolak Banding Rizieq Yang Ngurangin Hukuman Djoko Tjanda
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Hakim Penolak Banding Rizieq Yang Ngurangin Hukuman Djoko Tjanda

Kasus HRS pertama kali disidang dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2021. Dalam putusannya, HRS harus menanggung hukuman 8 bulan penjara.