Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak Arus jalan tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Masyarakat diminta bijak terkait mudik Lebaran 2021 karena pandemi COVID-19 belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularannya walaupun pemerintah tidak akan melarang pulang kampung di saat Idul Fitri tersebut.

"Dilarang atau tidaknya mudik tahun ini, masyarakat harus bijak untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya dalam melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," kata Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat di Jakarta, Kamis (18/3).

Baca Juga:

Catat! Pemerintah Tidak Melarang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini

Ia memperkirakan, adanya program vaksinasi, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan nol persen, dan alat deteksi Genose akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan mudik tahun ini dan kemungkinan besar akan terjadi lonjakan yang signifikan.

Torig meminta Kemenhub, yang merupakan bagian dari tim Satgas COVID-19 harus menyiapkan strategi pengetatan penerapan protokol kesehatan di ruang lingkup kerjanya terutama pelayanan angkutan umum baik darat, laut, dan udara.

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi, lanjutnya, kasus positif COVID-19 meningkat usai selesainya libur panjang. Pada tahun lalu, mudik Lebaran dilarang pemerintah karena kekhawatiran penyebaran COVID-19 antardaerah dengan adanya pergerakan orang.

"Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan gugus tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan dan lakukan tracing pada mereka yang hendak bepergian," ujar Menhub Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3).

Penumpang Kereta Api. (Foto: Asropih)
Penumpang Kereta Api. (Foto: Asropih)

Sebetulnya, katanya, Kemenhub tidak berwenang mengizinkan atau melarang masyarakat mudik. Keputusan itu akan ditentukan oleh Gugus Tugas COVID-19 setelah koordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

"Boleh dan tidaknya mudik, melarang atau tidak melarangnya, itu bukan kewenangan Kemenhub. Kami akan diskusi dengan K/L terkait dan tentunya berdiskusi dengan pihak yang kompeten. gugus tugas selaku koordinator akan berikan suatu arahan," ujar Budi dalam sesi tanya jawab pada rapat itu.

Menhub mengatakan pihaknya tengah mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, misalnya dengan mempersingkat masa berlaku alat screening COVID-19, seperti GeNose, rapid antigen, hingga swab PCR. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Masih Bahas soal Aturan Mudik Lebaran 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Secara keseluruhan, di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) yaitu 18 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021, total sebanyak 573.310 tiket KA jarak jauh yang telah terjual.

Viral Para Menteri Jokowi  Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak di RKTM Bali
Indonesia
Viral Para Menteri Jokowi Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak di RKTM Bali

Harusnya, para menteri atau pejabat mempertontonkan perilaku dengan menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk melawan virus mematikan itu.

PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah
Indonesia
PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov untuk segera membuat aturan detail pengawasan serta sanksi soal jam malam di RT zona merah, sehingga ada jeda waktu sosialisasi sebelum hari raya Idul Fitri.

KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara
Indonesia
Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara

Insentif total senilai Rp2,4 juta diberikan sebanyak Rp600.000 per bulan untuk empat bulan dan akan dibayarkan dalam dua kali penyaluran.

Pemprov DKI Tambah JPO di Sudirman di masa Pandemi
Indonesia
Pemprov DKI Tambah JPO di Sudirman di masa Pandemi

Ada beberapa penambahan fasilitas dalam revitalisasi JPO nanti

Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021
Indonesia
Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021

Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70.000 PPPK jabatan fungsional nonguru dan 119.000 CPNS pegawai teknis.

KSP Sejahtera Bersama Sepakat Restrukturisasi Utang Rp8,4 Triliun
Indonesia
KSP Sejahtera Bersama Sepakat Restrukturisasi Utang Rp8,4 Triliun

Dalam pembahasan proposal perdamaian yang terjadi beberapa kali tersebut, debitor memaparkan proposal untuk menyelesaikan kewajibannya.

Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau
Indonesia
Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau

Mabes Polri diminta bertindak untuk berantas penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.