Mudahkan Orang Pelajari Hukum, UMM Bikin Aplikasi Maduhukum Aplikasi Maduhukum. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Tim dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuat aplikasi Maduhukum guna membantu masyarakat awam agar teredukasi hukum. Aplikasi Maduhukum merupakan singkatan dari masyarakat peduli hukum.

"Sudah banyak masyarakat yang tersandung kasus hukum sebab kurangnya literasi dan edukasi terkait hukum. Fakta inilah yang membuat kami untuk membesut aplikasi daring Maduhukum agar mempermudah masyarakat dalam mempelajari hal-hal terkait hukum," tutur anggota tim, Nur Putri Hidayah saat dikonfirmasi Senin, (21/3).

Baca Juga:

Tinder akan Perkenalkan Fitur Background Checks dalam Aplikasi

Selain Nur Putri, tim tersebut dibidani Galih W. Wicaksono, dan programer profesional Muhammad Andi Al-rizki.

Putri menambahkan, aplikasi ini menyajikan pengetahuan secara cepat dan akurat lewat fitur yang ada. Aplikasi ini juga sebagai sarana advokasi berbasis digital.

"Data dalam aplikasi ini dijamin akurasinya, sebab berasal dari undang-undang, artikel ilmiah, dan putusan-putusan para hakim," ujarnya.

Aplikasi ini juga bisa menghubungkan masyarakat kepada para pakar hukum, sehingga masyarakat bisa langsung berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dialami.

Nur menjelaskan, untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Pertama, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian mengikuti atau membuat grup dalam aplikasi Maduhukum. Lalu pengguna bisa mengakses informasi yang disediakan maupun berkonsultasi kepada pakar hukum di dalam kelompok tersebut.

Aplikasi Maduhukum. (Foto: Tangkapan Layar)
Aplikasi Maduhukum. (Foto: Tangkapan Layar)

“Kami paham tradisi di Indonesia beraneka ragam. Sebab itu, pembagian masyarakat dalam kelompok tertentu akan membuat informasi yang disajikan menjadi akurat. Hingga kini, sudah ada delapan kelompok yang terbentuk di Maduhukum. Untuk pakar yang telah bergabung sudah ada tujuh orang,” papar Nur.

Aplikasi ini hasil riset yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) UMM. Maduhukum bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui Google play store.

"Jika masyarakat memahami hukum dengan baik, otomatis masyarakat akan menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Semoga nantinya aplikasi ini akan terus berkembang dan digunakan masyarakat luas," pungkasnya. (Andika Eldon/Surabaya)

Baca Juga:

Aplikasi Kurir Jadi Solusi Belanja Sayuran di Masa Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Mulai Bangun Markas Komando Gugus Tempur Laut I di Natuna
Indonesia
TNI Mulai Bangun Markas Komando Gugus Tempur Laut I di Natuna

Natuna merupakan kepulauan yang terdiri dari 272 pulau di wilayah paling utara Selat Karimata, yaitu berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat
Indonesia
Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat

Lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandung berdampak pada sibuknya para petugas TPU Khusus COVID-19 Cikadut.

Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif
Indonesia
Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif

The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy).

Gas dan Rem Satu Tahun Kendalikan Pandemi COVID-19
Indonesia
Gas dan Rem Satu Tahun Kendalikan Pandemi COVID-19

Selama dalam pengedalian COVID-ini, berbagai langkah dan istilah diungkapkan pemerintah. PSBB, New Normal, PPKM dan istilah lainnya yang dibuat pemerintah daerah dan pusat.

Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies

Pemprov DKI Jakarta diminta memikir ulang kembali untuk menggelar mobil balap Formula E.

HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural
Indonesia
HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural

Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis.

Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung
Indonesia
Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung

Robin merupakan terdakwa penerima suap dari Syahrial

Pentolan Eks FPI Munarman Diduga Berhubungan Dengan ISIS
Indonesia
Pentolan Eks FPI Munarman Diduga Berhubungan Dengan ISIS

Munarman ditangkap pada Selasa (27/04) sekira jam 15:30 di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.

Jamasan Tombak Pusaka Kota Yogyakarta Digelar dengan Prokes COVID-19
Indonesia
Jamasan Tombak Pusaka Kota Yogyakarta Digelar dengan Prokes COVID-19

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggelar ritual jamasan pusaka Tombak Kyai Wijaya Mukti di halaman Balai Kota, Jumat (04/09).

Pemerintah Lanjutkan Diskon Tarif Listrik
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Diskon Tarif Listrik

Kebutuhan anggaran stimulus subsektor ketenagalistrikan hingga Juni 2021 diperkirakan Rp6,94 triliun dengan pelanggan penerima manfaat 33,9 juta pelanggan.